Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hipnosis atau Hypnosis merupakan ilmu yang sudah ada sejak tahun 1552 SM. Kata Hipnosis pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter di Inggris yang hidup antara tahun 1795 ndash; 1860. Dalam perkembangannya hipnosis bermanfaat sebagai sarana penyembuhan hipnoterapi penjualan, melahirkan, diet, bahkan untuk terapi seksual. Namun informasi yang berkembang dalam masyarakat terhadap hipnosis cenderung negatif dikarenakan berita-berita yang dimuat di televisi maupun berita-berita online yang memuat berita tentang kejahatan hipnotis. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu, pertama menganalisis terkait hilangnya kesadaran dibawah pengaruh hipnosis ditinjau dari hukum pidana. Kedua pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana nya dibawah pengaruh hipnosis. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh hipnosis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

Hypnosis has existed since the 1552BC. Hypnosis was first introduced by James Braid, a doctor in Britain who live between the years 1795 ndash 1860. In its development, hypnosis is useful as a means of healing hypnotherapy the sale, giving birth, diet, even for sexual therapy. However, information developed in the community to hypnosis tend to be negative due to the news that was published in television and news online that includes news about crime using hypnosis. The problem that will be discussed in the writing of this is the first to analyze it and related loss of consciousness under the influence of hypnosis in terms of criminal law. The two held accountable the perpetrators of crimes of committing a criminal act of his under the influence of hypnosis. The researchers obtained the conclusion that the perpetrators of criminal acts of committing a crime under the influence of hypnosis can be held accountable criminal responsibility."

"Skripsi ini membahas mengenai skema piramida dalam pendistribusian barang sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal tersebut melarang setiap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida pada kegiatan usahanya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam pendistribusian barang menggunakan skema piramida serta penerapan, persamaan dan perbedaan antara Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pada skripsi ini penulis akan membandingkan tiga putusan yaitu satu putusan sebelum dikeluarkannya peraturan larangan penerapan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan dua putusan setelah peraturan larangan penerapan skema piramida dikeluarkan. Hadirnya Undang-Undang ini dapat menjadi suatu hal positif karena di Indonesia sudah terdapat berbagai kasus yang dimana pelaku usaha distribusi menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya.

---

This thesis discusses pyramid scheme in the distribution of goods as a criminal act as regulated in Article 105 of Law No. 7 of 2014 on trade. The regulation forbids any business communities to implement the distribution system pyramid scheme in distributing goods.

The purposes of this thesis are to learn about criminal act done by business communities in distributing of goods with pyramid scheme and its practice, along with similarity and difference between Article 105 of Law No. 7 of 2014 on Trade and Article 378 of Indonesian Criminal Code.

On this thesis, the author compared three different court decisions the first is court decision before Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned, the second and the third is after the Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned. The presence of Law No. 7 of 2014 on Trade could be advantageous in Indonesia, given that there were so many cases where business communities implemented the pyramid scheme."

"Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan dalam melakukan tindak pidana adalah kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Yayasan Cakradonya. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana Yayasan serta penerapannya dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Ketua Yayasan Cakradonya. Berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan Yayasan. Skripsi ini akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu Yayasan. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Yayasan termasuk dalam definisi korporasi dalam beberapa undang-undang pidana khusus Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yayasan dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang yang berwenang mewakili dan mengatasnamakan Yayasan, untuk menguntungkan Yayasan, oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan Yayasan baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Berkarya Dalam Pujian, sedangkan dalam kasus Ketua Yayasan Cakradonya, tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Cakradonya karena tidak dilakukan untuk menguntungkan Yayasan Cakradonya.

---

Today, criminal offenses can be committed by the Foundation. Foundations that are basically aimed at social, religious, and humanitarian fields, are used as instruments for committing criminal acts. However, in the searches that the Author did, there was no foundation charged with liability for the offenses he committed. Two criminal cases involving the Foundation in committing a crime are the case of the Chairman of Berkarya Dalam Puji Foundation and Cakradonya Foundation. This thesis tries to answer questions about the concept of criminal responsibility of the Foundation and its application in the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation and the Chairman of Cakradonya Foundation. Based on theories of corporate criminal liability and foundation, this thesis will analyze the criminal liability in the case of criminal acts committed by a Foundation. From the results of the analysis, it is known that the Foundation is included in the definition of corporations in several special criminal laws of Indonesia, such as the Law on the Eradication of Criminal Trafficking in Persons and the Corruption Eradication Act. The foundation may be liable in the event of a criminal act committed by a person authorized to represent and on behalf of the Foundation, to benefit the Foundation, by a person who has a working relationship or other relationship, and within the Foundation environment either individually or collectively. In the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation, the trafficking of persons trafficked can be attributed as the act of Berkarya Dalam Pujian Foundation, while in the case of the Chairman of Cakradonya Foundation, the criminal act of corruption committed cannot be attributed to Cakradonya Foundation because it is not commited to benefit the Cakradonya Foundation. "

"Sejak terjadinya Revolusi Industri di Inggris, yang ditandai dengan peralihan sisem tenaga kerja manual yakni menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin, beberapa sektor usaha perdagangan seperti tekstil, pertambangan, transportasi kereta api mulai beralih ke teknologi mesin.Oleh karena besarnya manfaat yang dirasakan dengan ditunjangnya hasil produksi dan kemajuan di sektor pembangunan fisik, fenomena Revolusi Industri ini pun berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, serta ke seluruh dunia. Meski demikian, pengaruh modernisasi besar-besaran rupanya memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah peningkatan polusi udara sebagai akibat dari produk buangan industri yang menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Di samping itu, produksi limbah cair yang tidak terolah dengan baik juga menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius, yakni tercemarnya air yang menjadi media pembuangan sehingga merugikan makhluk hidup yang menggantungkan hidup dari air buangan seperti ikan dan manusia. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus yang diambil sebagai akibat dari pencemaran limbah tersebut, misalnya terdapat kasus tercemarnya air tanah di wilayah Hinkley akibat terkontaminasinya air tanah dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan minyak Pacific Gas and Electric Company (PG&E) . Sementara itu di Indonesia terdapat kasus PT. Inti Teksturindo Megah yang telah mengalirkan air limbah ke Kali Citarik tanpa diproses terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, sejumlah biota air seperti ikan, kura-kura dan hewan lainnya mati, dan warga masyarakat mengalami luka bakar, gatal-gatal dan melepuh, sebagaimana bukti Visum et Repertum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dan/atau pengurus korporasi.Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang didasarkan kepada bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan terkait. Hasil menunjukkan bahwa dalamputusan 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, Majelis Hakim mengakui peran korporasi dalam tindakan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada individu serta korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Walaupun jika melihat bentuk hukuman yang dijatuhkan, terdapat kegamangan dari karena adanya pengganti pidana kurungan.

---

Since the Industrial Revolution in England, which was marked by the shift from a manual labor system, namely using human and animal power to machine power, several trade business sectors such as textiles, mining and rail transportation have begun to switch to machine technology. Because of the large benefits felt by the support of production results and progress in the physical development sector, the Industrial Revolution phenomenon is growing rapidly to other countries, such as Western Europe, North America and Japan, as well as throughout the world. However, the influence of massive modernization has apparently given rise to various problems, one of which is an increase in air pollution as a result of industrial waste products which create an unhealthy environment. Apart from that, the production of liquid waste that is not properly treated also causes quite serious environmental problems, namely the contamination of water which is used as a disposal medium, thereby harming living creatures that depend on waste water for their living, such as fish and humans. In this case, there are several cases taken as a result of waste pollution, for example there is a case of groundwater contamination in the Hinkley area due to groundwater contamination with waste produced by the Pacific Gas and Electric Company (PG&E) oil company. Meanwhile in Indonesia there is a case of PT. Inti Teksturindo Megah has channeled waste water into the Citarik River without prior processing through the Waste Water Treatment Plant (IPAL). As a result, a number of aquatic biota such as fish, turtles and other animals died, and community members experienced burns, itching and blisters, as evidenced by the Visum et Repertum. This research aims to find out what forms of corporate involvement and/or corporate management take. In this research, the form of research used by the author is normative juridical, which is based on library material and also related laws and regulations. The results show that in decision 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, the Panel of Judges acknowledged the role of corporations in these actions and imposed penalties on individuals and corporations as a form of responsibility for these actions. Even if you look at the form of punishment imposed, there is uncertainty on the part of the Panel of Judges to impose a crime on an individual or corporation, because there is a substitute for imprisonment."

"Skripsi ini membahas peraturan hukum mengenai ketentuan dari tindak pidana syiar kebencian di Indonesia. Pembahasan berdasarkan pada contoh ketentuan pidana perbuatan syiar kebencian di Jerman dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat undangundang merevisi ketentuan Pasal 286 dan 287 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar lebih sesuai dengan konsep syiar kebencian. Selain itu, disarankan agar jenis delik syiar kebencian di Indonesia berbentuk delik formil dan menjadikan bentuk ketentuan pidana syiar kebencian di Jerman sebagai rujukan.

---

The focus of this thesis is on the legislation of hate speech as a criminal act in Indonesia. Using the existed criminal law of hate speech in Germany and USA as examples, the qualitative analysis of this thesis sums up with two suggestions. First is to revise the Article 286 and 287 of Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana to be more appropriate with the concept of hate speech. Second is to categorize the hate speech in Indonesia as a formal crime with the German Criminal Law of hate speech as a reference."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu, dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Usaha Indonesia dalam upaya pengembalian aset ini pun tidak hanya dengan instrumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi juga menggunakan instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Bantuan Hukum Timbal Balik.Pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dan tujuan dari keadilan restoratif dan pengembalian aset pun sejalan dan harmonis. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih pelik dengan masalah penindakan hukum atas tindak pidana korupsi memerlukan gagasan dan pemikiran mengenai upaya pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi.

---

This thesis discussed about the relation of stolen asset recovery on proceeds of corruption offense with the concept of restorative justice. So that, the discussion chapters of this thesis explained about the premises and legal basis of stolen asset recovery on the proceeds of corruption offense in Indonesia, the United Kingdom and Thailand. Indonesia?s effort in an endeavor to return these stolen assets was not only mandated by national law instruments such as Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption Eradication, Law Number 15 Year 2002 regarding The Crime of Money Laundering, but also used of international law instruments such as United Nations Convention Against Corruption 2003 which ratified by Law Number 7 Year 2006 and Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLA).

Restorative justice as one of the objectives of punishment is an appropriate intellection to be applied as the underlying principle of stolen asset recovery is reciprocally along with the concept of restorative justice as the intellection of this concept. Indonesia as a developing country which still complicatedly deal with the eradication of corruption offense matters, seriously needs an idea and reasoning on endeavor of restoring state's loss caused by corruption offense."

"Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sebagai salah satu akibatnya mempengaruhi organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan berpotensi menimbulkan kejahatan. Korporasi telah menjadi subjek hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Contoh nyata bahwa korporasi sangat lekat dengan tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan terhadap Irzen Octa dan Muji Harjo, oleh individu yang bekerja di bawah korporasi. Tanpa diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP maka korporasi akan lepas dari pertanggungjawabannya. Meskipun korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP, perlakuan tidak menyenangkan dan penganiayaan yang dialami para korban selayaknya dapat diminta pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menentukan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dikaji apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

---

Corporation has become an important part of the society nowadays, and as a result, corporation affect economy organisation. Changes beneath an economy organisation has not always bring a positive effect, in fact it has a strong influent to commit crime. Corporation itself has become a subject of law, both in general crime and specific crime in other country, such as Holland, United States, and United Kingdom. Even though other country has received corporation as its subject, Indonesia only recognized corporation as a subject of specific crime only, for example, environmental crime. Corporation has not being recognized as a subject in general crime. One of the obvious example that shown corporation has a close relation with general crime is the case of Irzen Octa and Muji Harjo. Both persons suffer from criminal act perform by individual that has a connection with corporation. Without an acknowledgment as a subject in Indonesia Penal Code, crimes that both victims suffer would never let corporation be held liable. To determine how corporation could be held liable, then it must be analyse with corporate liability doctrine. On the other hand, general crime in Indonesia Penal Code would be examined whether every single crime inside the Code could be committed by corporation by utilizing coporate liability doctrine."

"Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula.

---

Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility."