Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alpukat Betawi merupakan sebuah pelayanan publik elektronik yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun demikian, tidak semua pelayanan elektronik memiliki kualitas pelayanan yang baik terlihat dari adanya sejumlah permasalahan, seperti sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data yang tidak terbebas dari risiko berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Alpukat Betawi menggunakan pendekatan e-service quality. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Alpukat Betawi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori baik dengan 92%. Hal ini terbukti dari empat dimensi e-service quality yang dikemukakan Papadomichelaki Mentzas (2012) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi efisiensi, dimensi kepercayaan, dimensi keandalan, dan dimensi dukungan bagi masyarakat.

---

Alpukat Betawi is an electronic public service that has the aim of facilitating population administration services in the DKI Jakarta Province. However, not all electronic services have good service quality, which can be seen from a number of problems, such as systems that do not work well and cannot be accessed on time, and data security that is not free from dangerous risks. Therefore, this study aims to analyze the quality of Alpukat Betawi using an e-service quality approach. The research approach used in this study is quantitative with a mixed-method data collection technique, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the e-service quality of the Betawi Avocado electronic population service in the DKI Jakarta Provincial Government is in the good category with 92%. This is evident from the four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki Mentzas (2012) which belong to the good category as indicated by the dimensions of efficiency, the dimensions of trust, the dimensions of reliability, and the dimensions of support for the community."

"Pada 13 April 2021, Korlantas Polri meluncurkan layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) pada aplikasi Digital Korlantas POLRI sebagai bentuk transformasi digital dalam memberikan layanan publik. Melalui SINAR dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan perpanjangan SIM A dan SIM C kapan saja dan dimana saja. Loyalitas dalam layanan e-government memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa keluhan dari pengguna terhadap SINAR. Adanya permasalahan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi loyalitas pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas POLRI terhadap loyalitas pengguna di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori E-government Quality (E-GovQual) yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012) dan konsep citizen loyalty yang dikemukakan oleh Jiang et al. (2015). Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode campuran melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas POLRI terhadap loyalitas pengguna di Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara signifikan. Namun, masih terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi loyalitas pengguna.

---

On April 13, 2021, Korlantas Polri launched the National SIM Presisi (SINAR) service on the Korlantas POLRI Digital application as a form of digital transformation in providing public services. Through SINAR, it can make it easier for the public to manage the extension of SIM A and SIM C anytime and anywhere. Loyalty in e-government services has a crucial role in ensuring the sustainability and effectiveness of interactions between government and society. But in its application, there are still some complaints from users against SINAR. The existence of these problems is feared to affect user loyalty. This study was conducted to determine the effect of SINAR service quality on the POLRI Korlantas Digital application on user loyalty in the Special Region of Jakarta Province. This study uses a combination of E-government Quality (E-GovQual) theory proposed by Papadomichelaki & Mentzas (2012) and the concept of citizen loyalty proposed by Jiang et al. (2015). This research approach is quantitative using data collection techniques in the form of mixed methods through surveys, in-depth interviews and literature studies.The data obtained was then analyzed descriptively and hypothesis testing was carried out using simple linear regression analysis. The results showed that there was a significant effect of SINAR service quality on the Korlantas POLRI Digital application on user loyalty in the Special Region of Jakarta Province. However, there are still other factors that also affect user loyalty."

"Pada penelitian ini membahas tentang layanan kependudukan yaitu Website Sobat Dukcapil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Sobat Dukcapil. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Aplikasi Sobat Dukcapil Kota Tangerang termasuk ke dalam kategori baik dengan 90%. Hal ini terbukti dari tujuh dimensi e-service quality yang dikemukakan Danilo.et.al (2022) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, dan Aesthetic.

---

This research discusses population services, namely the dukcapil buddy website. This study aims to determine the quality of dukcapil buddy services. The research approach taken in this study is quantitative with a mix method data collection technique, which combines quantitative methods and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, The results of this study indicate that e-service quality in electronic population services on the Sobat Dukcapil application in Tangerang City is included in the good category with 90%. This is evident from the seven dimensions of e-service quality proposed by Danilo.et.al (2022) which are classified into the good category shown in the dimensions of Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, and Aesthetic."

"Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.  

---

The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi oleh masyarakat Provinsi Jakarta, mengingat angka pengguna aplikasi tersebut masihminim. Teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dan kualitatif mengunakan illustrarive method. Dalam menganalisis faktor-faktor yang paling memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi masyarakat Provinsi Jakarta, penelitian ini menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use Techonoly 2 (Venkatesh et al, 2012) yang meliputi beberapa dimensi seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Price Value, dan Habit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi oleh masyarakat Provinsi Jakarta adalah Habit, Hedonic Motivation, dan juga Effort Expectancy. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil olah data melalui Uji F pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

---

This research aims to determine the most influential factors affecting the acceptance of the E-Uji Emisi application by the residents of Jakarta Province, given its low user adoption rate. Quantitative data analysis was conducted using multiple linear regression, complemented by qualitative analysis using the illustrative method. In examining the factors influencing acceptance of the E-Uji Emisi application among Jakarta residents, this study employed the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Venkatesh et al., 2012), encompassing dimensions such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value, and Habit. The research findings indicate that the factors most influencing the acceptance of the E-Uji Emisi application by Jakarta residents are Habit, Hedonic Motivation, and Effort Expectancy. These conclusions are based on the results of data analysis using the F-test for each independent variable against the dependent variable."

"Aplikasi Sibadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran) adalah media bagi Masyarakat Kota Bogor untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan permintaan layanan kegawatdaruratan kepada Pemerintah Kota Bogor secara real time. Saat ini aplikasi Sibadra menjadi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan untuk melaporkan keluhan secara cepat, mudah, dan terpadu serta memantau segala pengaduan atau aspirasi yang sudah disampaikan dan dapat berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Bogor. Masalah utama dalam aplikasi SiBadra adalah masih adanya kendala dalam tahap pendaftaran, pengunggahan gambar, pendeteksian lokasi pelapor dan proses penanganan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat efektivitas penanganan aduan masyarakat di Kota Bogor melalui Aplikasi SiBadra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui survei serta wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penanganan aduan masyarakat dalam aplikasi Sibadra masuk ke dalam kategori efektif. Hasil tersebut dibuktikan dari tiga dimensi efektivitas penanganan aduan masyarakat yang dikemukakan oleh Western Australia Ombudsman (2017). Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pengguna dalam penggunaan dan pelaksanaan penanganan aduan masyarakat dalam aplikasi Sibadra di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada admin kota, admin dinas aplikasi Sibadra dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

Sibadra application (Complaint and Suggestion Sharing Information System) is a medium for the Bogor City Community to make it easier to submit complaints, suggestions, and requests for emergency services to the Bogor City Government in real time. Currently the Sibadra application is the complaint channel that is most widely used to report complaints quickly, easily and in an integrated manner as well as monitor all complaints or aspirations that have been submitted and can communicate directly with the Bogor City Government. The main problem in the SiBadra application is that there are still obstacles in the registration stage, uploading images, detecting the reporter's location and the handling process. Based on this, this research examines the level of effectiveness in handling public complaints in Bogor City through the SiBadra Application. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through surveys, interviews and literature studies as supporting data. The number of respondents in this study was 100 people obtained through distributing questionnaires online. The results obtained from this research indicate that the level of effectiveness in handling public complaints in the Sibadra application is in the effective category. These results are proven by the three dimensions of effectiveness in handling public complaints proposed by the Western Australian Ombudsman (2017). However, there are still several obstacles felt by users in the use and implementation of handling public complaints in the Sibadra application in the field. Therefore, in this research there are several suggestions addressed to city admin, Sibadra application service admin and field officers so that the application can be better in the future."

"Penyelenggaraan pelayanan pengaduan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dibutuhkan adanya pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu pelayanan pengaduan yang berlaku secara nasional adalah SP4N-LAPOR!. SP4NLAPOR! merupakan layanan yang penting karena menjembatani masyarakat dengan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan SP4N-LAPOR!, seperti penyelesaian aduan yang kurang maksimal, respon petugas yang hanya bersifat normatif, lamanya proses penyelesaian aduan, kurangnya komitmen pimpinan, dan kurangnya kualitas aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, dan Kota Jakarta Pusat dari sudut pandang masyarakat dengan menggunakan teori Better Practice Guide to Complaint Handling oleh Commonwealth of Australian Ombudsman (2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR! menurut perspektif masyarakat Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, dan Kota Jakarta Pusat cukup baik. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki seperti durasi penanganan aduan, fitur khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan, kendala-kendala teknis dalam aplikasi dan website, kelengkapan informasi terkait instansi yang menangani aduan, dan peningkatan pelayanan petugas SP4N-LAPOR!.

---

The implementation of complaint handling services is a government effort to improve the quality of public services. High-quality public services are necessary to enhance overall service delivery. SP4N-LAPOR! is a national complaint handling system that connects the public with the government to improve service quality. However, there are issues in SP4N-LAPOR!'s implementation, such as incomplete complaint resolution, generic responses from employees, slow resolution processes, lack of leadership commitment, and poor application quality. This study aims to measure the quality of SP4N-LAPOR!'s complaint handling services in Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, and Kota Jakarta Pusat from the public's perspective, using the Better Practice Guide to Complaint Handling by the Commonwealth of Australian Ombudsman (2009). This research uses a quantitative approach with mixed methods for data collection. The results show that the quality of SP4N-LAPOR!'s complaint handling services is generally good according to the public in these areas. However, improvements are needed in areas such as complaint handling duration, features for people with disabilities, technical issues in the application and website, completeness of information about the agencies handling complaints, and the responsiveness and professionalism of SP4N-LAPOR! employees."

"Transformasi digital di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aplikasi M-Pajak merupakan salah satu langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan pelayanan bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi M-Pajak dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi ini telah membantu wajib pajak dalam mengakses informasi, melakukan pelaporan, serta membayar kewajiban pajak secara daring. Keunggulan aplikasi ini terletak pada kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaannya, yang memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat adopsi oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini belum sepenuhnya diterima oleh seluruh wajib pajak. Selain itu, terdapat keluhan teknis terkait kinerja aplikasi, seperti lambatnya respons, bug sistem, serta kurangnya fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

---

The digital transformation at the Directorate General of Taxes (DJP) through the M-Pajak application is a strategic step in modernizing tax administration in Indonesia. This application is designed to improve efficiency, transparency, and convenience of services for taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the M-Pajak application in supporting the digitalization of public services, especially in the taxation sector. This research uses a post-positivist approach with in-depth interview methods and literature studies to obtain relevant data. Based on the research results, this application has assisted taxpayers in accessing information, reporting, and paying tax obligations online. The advantages of this application lie in its ease of access and flexibility of use, which allows taxpayers to complete tax obligations without having to visit the tax office. However, this study also reveals a number of obstacles in its implementation. One of the main obstacles is the low level of adoption by the public, which indicates that the application has not been fully accepted by all taxpayers. In addition, there are technical complaints related to the app's performance, such as slow response time, system bugs, and lack of features relevant to users' needs."

"Tingginya populasi gamers di Indonesia yakni sebanyak 34 juta jiwa,serta pencapaian prestasi esports di Indonesia menjadikan esports di Indonesia layak untuk dijadikan olahraga prestasi. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) meresmikan esports sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia, dan menunjuk Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sebagai induk cabang olahraga esports. Kebijakan keolahragaan secara umum memuat kebijakan-kebijakan terkait dukungan dana, kelembagaan olahraga, partisipasi, pembinaan prestasi, dan penyediaan fasilitas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. Kebijakan-kebijakan keolahragaan tersebut dilakukan sebagai upaya membenahi permasalahan keolahragaan yang salah satu diantaranya adalah pembinaan prestasi belum dilakukan secara sistematis, dan penyediaan fasilitas menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai cabang olahraga. Dalam pelaksanaan keolahragaan pencapaian maupun kendala yang muncul dalam keolahragaan akan dapat dilihat dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan keolahragaan pada cabang olahraga esports yang relatif masih baru, namun telah memberikan prestasi terukur dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keolahragaan bidang esport sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia ditinjau dari faktor determinannya yakni teori Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer, studi literatur sebagai, dan dokumentasi sebagai data skunder serta teknik analisis yang digunakan menggunakan illustrative methode. Hasil dalam penelitian ini adalah secara normatif Kemenpora, PB ESI, dan KONI telah mengimplementasikan kebijakan keolahragaan, kendati demikian olahraga esports masih dalam tahap proses adaptasi menjadi olahraga prestasi. Adapun faktor determinan yang paling memberpengaruh terimplementasinya kebijakan keolahragaan di bidang esports yakni partisipasi stakeholders yang berada di ekosistem esports yang sangat mendukung.

---

The population of gamers in Indonesia reach 34 million people and the achievement of esports in Indonesia has made esports as performance sports in Indonesia. The Government of Indonesia with Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) and National Comitee of Sports Indonesia (KONI) decided esports as performance sports and choose PB ESI as the association who handle esports in Indonesia. The sports policy generally contain some policy related to financial support, sports institutions, participation, and performance development, and facilities as contained in Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, and Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. These sports policies are carried out as an effort to solved sports problem, which is that performance sportst hasn’t yet been carried as systematically, and the provision of facilities is the main problem that various sports faced. In the implementation of sports, the achievement and an obstacles that arise in sports can be seen by examining the implementation of sports policies in esports, that which are relatively new, but has measureable achievement in a relatively short time. This study aims to explain the implementation of sports policies in the field of esports as a performance sports in Indonesia that analayze by the determinant factor that Edward III told about theory of policy implementation. The method that used in this research is post-positivist approach, data collection techniques with in-depth interviews to obtain primary data, literature studies and documentation as secondary data, and analysis technique used illustrative method. The results in this reseach showed that normatively Kemenpora, PB ESI, and KONI have implemented sports policies, even though esports are still in the process of adaptation to performance sports. The determinant factor that most influences the implementation of sports policies in esports is the participation of stakeholders is very supportive as esports ecosystem."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."