Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mahesha Daru Mardhika
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggap sebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap pada keputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP- 24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen- KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peran rekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapat tercapai.
ABSTRACT
This thesis discusses the forms of maladministration in the implementation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen- KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant to Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. The regulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 of Law Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulation is deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure for the enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained in the regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition. Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation and chose not to heed Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister to postpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normative approach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment. Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expected output of the discussion is an understanding of the form of maladministration in the implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsman recommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean and efficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for all citizens.
2016
T45766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herbert
Abstrak :
Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.
Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46466
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Primananda
Abstrak :
Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.
The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU). In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach). Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46456
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Yunika
Abstrak :
Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable. In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance. This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum. On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46726
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rendy Ananta Prasetya
Abstrak :
Penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat merupakan fondasi dari perekonomian Indonesia. Migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola dalam kerangka UUD 1945. Salah satu upaya negara dalam mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 16 tahun 2011. Peraturan ini membahas mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), Penyalur dan Konsumen Akhir. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan hak, kewajiban dan perlindungan hukum bagi para pihak dan kepastian hukum kegiatan Penyaluran jika ditinjau dari konsep keagenan dan distributor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11/M-DAG/PER/3/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Penelitian Tesis ini juga melihat hubungan hukum yang ada pada kerjasama Penyaluran oleh PT Elnusa Petrofin selaku BU-PIUNU dengan PT Alden Pratama Putra sebagai Penyalur. ......State control on natural resources is needed in order to maximize the welfare of the society. Oil and gas as a non-renewable resources needs to be maintained in Indonesia’s constitution 1945 framework. State efforts to manage the gasoline distribution materialized in Regulations Ministry of Energy and Mineral Resource number 16 year 2011. This regulation discuss about distribution activity from the holder of trading license (BU-PIUNU) to “Penyalur” and to an end consumer. This research explain the rights, obligations and legal protections to all party involved and how is the legal certainty on distribution activity when reviewed by Regulation Ministry of Trade number 11/M-DAG/PER/3/2006. The research methods on this Thesis is using normative approach using secondary data as research materials. This Thesis also explain the legal relation on this distributor cooperation between PT Elnusa Petrofin (BU-PIUNU) and PT Alden Pratama Putra (“Penyalur”).
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>