Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Sistem Informasi Statistik Direktorat SIS merupakan unit kerja yang melayani bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi TIK di Badan Pusat Statistik. Laporan kinerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa permasalahan yang terdapat di Direktorat SIS adalah tingkat pengetahuan sumber daya manusia SDM TIK masih terbatas dan tidak merata. Padahal salah satu misi BPS adalah membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Profesional berarti insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Saat ini pengetahuan di BPS masih melekat pada individu belum melekat pada unit kerja yang memerlukan pengetahuan tersebut. Jika terjadi perpindahan pegawai yang mempunyai pengetahuan tertentu di Direktorat SIS, bisa berdampak pada kinerja layanan TIK di BPS. Agar kinerja layanan TIK tidak bergantung pada individu tertentu, maka penting untuk Direktorat SIS mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan merancang sistem manajemen pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem manajemen pengetahuan di Direktorat SIS. Sistem manajemen pengetahuan ini dirancang menggunakan Soft System Methodology yang digabungkan dengan pemetaan pengetahuan dan proses manajemen pengetahuan Becerra-Fernandez. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI digunakan untuk mengetahui budaya organisasi di Direktorat SIS. Penelitian ini menghasilkan sembilan aktivitas pada pembuatan model konseptual dan tujuh fitur sistem manajemen pengetahuan.

---

Directorate Statistical Information System SIS is a business unit that serves the line of Information, Communication, and Technology ICT in the Statistics Indonesia. The 2015 39 s performance report of the Deputy of Statistical Information and Methodology has stated that the problem contained in the SIS 39 s Directorate was limitation and uneven of the level of knowledge of ICT 39 s human resources. Whereas, one of the Statistics Indonesia 39 s mission is building the human being a professional, integrity, and mandate for statistical improvement. Professional mean that statistical human must have the capacity and capability required to produce quality statistics.

Currently, knowledge in Statistics Indonesia is still attached in individual and not attached to the business units that require such knowledge. In case of personnel transfer who has specific knowledge in the SIS 39 s Directorate, could have an impact on the performance of ICT services in Statistics Indonesia. In order that ICT services 39 s performance is not dependent on particular individuals, it is important for the SIS 39 s Directorate to implement knowledge management with designing knowledge management system.

This study aimed to design knowledge management system in the SIS 39 s Directorate. Knowledge management system was designed using Soft Systems Methodology combined with knowledge mapping and Becerra Fernandez 39 s knowledge management processes. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI was used to determine the organizational culture at the SIS 39 s Directorate. This study resulted in nine activities in the construction of the conceptual model and the seven features of knowledge management system."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tiga permasalahan dalam pelaksanaan belanja negara, yaitu menumpuknya penyaluran dana pada akhir tahun anggaran, rendahnya tingkat penyerapan belanja yang terjadi dari tahun ke tahun, dan penggunaan kemampuan belanja negara yang belum optimal. Untuk hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun strategi baru dalam rangka mengatasi ketiga masalah tersebut yaitu dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan belanja negara yang menggambarkan kondisi pengelolaan di lingkup Satuan Kerja maupun Kementrian/Lembaga. Akan tetapi data indikator yang dibutuhkan tersebar dalam lima aplikasi yang berbeda, sehingga pimpinan membutuhkan waktu untuk membuat laporan indikator tersebut.Untuk mendapatkan laporan dari indikator keberhasilan pelaksanaan belanja negara dalam satu tempat maka diperlukan sebuah data warehouse yang dapat menjadi pusat penyedia informasi sebagai pembuatan laporan indikator dan bahan analisis pelaksanaan belanja negara. Data warehouse dirancang dengan menggunakan metodologi Kimball untuk untuk mengintegrasikan data dari aplikasi transaksi yang digunakan untuk pelaksanaan belanja negara. Metode Bottom-Up digunakan dalam melakukan eksplorasi proses bisnis dan pembuatan fakta dan metode Top-Down digunakan dalam melakukan pembuatan dimensi. Data warehouse dibuat dengan menggunakan alat bantu berupa Oracle Data Integrator sebagai alat bantu integrasi data dan Oracle Business Intellegence Enterprise Edition sebagai alat bantu menampilkan data. Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse pelaksanaan belanja negara menghasilkan sepuluh tabel fakta dan enam tabel dimensi. Data yang terdapat pada tabel fakta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan indikator dan bahan analisis pelaksanaan belanja negara. Melalui uji verifikasi dan validasi, informasi tersebut diakui dapat membantu menanggulangi permasalahan pelaksanaan belanja negara.

---

ABSTRACTDirectorate General of Treasury has three issues in state expenditures execution that is the accumulation expenditures execution at the end of the fiscal year, poor level of expenditures absorption occurring from year to year, and the use of state expenditures capabilities that have not been optimal. For this problems, Directorate General of Treasury has devised a new strategy in order to overcome by using state expenditure execution indicators that describe the conditions of expenditures execution management of Work Unit or Ministry Institution. However, the required indicator data is scattered across five different applications, so the executive management takes time to produce the indicator report.To obtain a report of state expenditure execution indicators in one database, Directorate General of Treasury need data warehouse that can become the center of information providers. This data warehouse prepare reports of indicators and materials analysis of the state expenditure excecution. The data warehouse is designed using the Kimball methodology to integrate data from transaction applications. The Bottom Up method is used in exploring business processes and identified fact grain and Top Down methods used in identified dimensions grain. Data warehouses are created using Oracle Data Integrator as a tool for data integration and Oracle Business Intellegence Enterprise Edition as a tool to display data.The result of this research is data warehouse of state expenditures excecution produce ten fact table and six dimension table. The data contained in the facts table is able to provide the information needed for the preparation of state expenditure execution indicators reports and materials analysis of state expenditure execution. Through the verification and validation test, the information is recognized to help overcome the problems of state expenditure execution."

"ABSTRAKPT Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pemeliharaan unggas. PT Ciomas Adisatwa mempunyai divisi IT dimana diharapkan dapat memberikan tanggapan dan penanganan layanan IT yang cepat. Namun, pada kenyataannya, tanggapan dan penanganan application support tidak memenuhi target dikarenakan kurangnya tingkat berbagi pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan yang ada kurang dimanfaatkan sebagai sarana sharing pengetahuan. Sistem tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja penyelesaian application support sehingga tidak harus menunggu sampai ditangani oleh developer tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mencari faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku berbagi pengetahuan pada divisi IT PT Ciomas Adisatwa dalam rangka meningkatkan layanan IT. Penelitian ini menganalisis apakah faktor kapital sosial, manajemen dan strategi, dan budaya berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Metode kuantitatif dengan kuesioner dan pengolahan data dengan algoritma PLS Partial Least Square digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dan strategi serta budaya merupakan faktor yang dapat meningkatkan perilaku berbagi pengetahuan karyawan divisi IT, dimana perilaku berbagi pengetahuan sendiri dapat meningkatkan kinerja individu.

---

ABSTRACTPT Ciomas Adisatwa is a company specialized in poultry breeding. This company has an IT division expected to give a fast response and solution. However, there was a fact that the response and solution of applications supporting could not achieve the target because a lack of knowledge sharing behavior was existed. Existing sharing systems were not utilized enough. In fact, those systems should be utilized to optimize performance of applications supporting completion so application supporting didn rsquo t have to wait until it is handled by certain developers only. Therefore, this research was made to find out factors influenced knowledge sharing behavior in IT division of PT Ciomas Adisatwa. This study analyzed the significance of social capital, management and strategy, and culture in IT Division of PT Ciomas Adisatwa for IT service improvement. A quantitative method through questionnaire and data analysis through PLS Partial Least Square algorithm were used. The conclusion of this research were management and strategy and also culture were significant factors affecting knowledge sharing behavior and it could lead to the improvement of individual work performance in IT division of PT Ciomas Adisatwa."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat dan sertifikasi di bidang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK telah menggunakan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi. Namun, selama periode 2012-2016, kemampuan rata-rata BPPK menyelenggarakan diklat terhadap total pegawai Kemenkeu sebesar 58. Hal ini berarti pengunaan SI/TI belum mampu menangkap peluang bisnis berupa pegawai yang tidak mengikuti diklat sebesar 42. Hasil observasi terkait SI/TI menemukan sebanyak 51 aplikasi tidak terintegrasi dengan beragam platform, database, dan tools yang disebabkan oleh pengembangan SI bersifat parsial dan tidak terencana. Oleh karena itu, BPPK membutuhkan Perencanaan Strategis Sistem Informasi PSSI. Dalam penelitian ini, pembuatan PSSI menggunakan metodologi Ward dan Peppard dengan menambahkan Business Model Canvas BMC untuk menganalisis model bisnis organisasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , tren TI dan McFarlan strategic grid. Penelitian ini menghasilkan strategi SI/TI strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI dan roadmap implementasi SI/TI berdasarkan strategi bisnis BPPK. Strategi SI mengusulkan, pertama BPPK fokus pada pengembangan core system kediklatan dan pembelajaran. Kedua, pegembangan SI dilakukan secara terpusat dan memperhatikan interoperabilitas dengan sistem lain agar tidak terjadi SILO sistem dan efisiensi sumber daya. Strategi TI mengusulkan, pertama pengadaan bandwidth dan jaringan dilakukan secara terpusat dengan spesifikasi perangkat manangeable. Kedua, pengintegrasian SI menggunakan single sign on dan enterprise service bus Kemenkeu. Strategi manajemen SI/TI mengusulkan, pertama menambahkan steering committee dan chief information officer untuk menciptakan keselarasan strategi bisnis dengan SI/TI dan meningkatkan peran TI. Kedua, penambahan dan pengembangan kompetensi pengelola SI/TI di bidang project management, data integration, big data analytic, analisis media sosial, dan mobile application. Penelitian ini juga menghasilkan kebutuhan SI mendatang sebanyak 32 aplikasi dengan portofolio 26 aplikasi support, 2 aplikasi key operational, 1 aplikasi strategic, dan 3 aplikasi high potential.

---

The Finance Education and Training Agency FETA is the organization on the Ministry of Finance MoF which is responsible for organizing education and training and certification of State Finance. In performing its duties, FETA has used information system information technology IS IT for learning and administration activities. However, during the period 2012 2016, the average capacity of FETA organized training to total MoF employees by 58. This means that the use of IS IT has not been able to achieve business opportunities in the form of employees who do not the training by 42. Observation results related to IS IT found 51 applications not integrated with various platforms, databases, and tools caused by IS development are partial and unplanned. Therefore, FETA requires Strategic Planning of Information Systems SPIS. In this research, making SPIS using Ward and Peppard methodology by adding Business Model Canvas BMC to analyze the organization 39 s business model. The analysis techniques used in this research are BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , IT trends and McFarlan strategic grid. The results of this study IS IT strategy IS strategy, IT strategy, and IS IT management strategy and roadmap of implementation of IS IT based on business strategy of FETA. The SI strategy proposes that the first, FETA focuses on the core systems development are traning admistration and learning technology. Second, the IS development are centralized and must to interoperability systems should not to happen SILO systems and resources efficiency. The IT strategy proposes, first, the procurement of bandwidth and networking is centralized with device specifications manangeable. Second, the integration of IS using the single sign on and enterprise service bus. The IS IT management strategy proposes, first to add steering committee and chief information officer to alignment business strategy and IS strategy and enhance IT role. Second, the addition human resources and development of IS IT competencies in project management, data integration, big data analytic, social media analysis, and mobile application. The research also result of the IS to be requirements of 32 applications with a portfolio of 26 application of support, 2 applications of key operational, 1 application of strategic, and 3 applications of high potential."

"ABSTRAKKualitas data bawah tanah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan hulu migas. Dari hasil assesment pihak eksternal mengenai manajemen data di PT XYZ, salah satu hal krusial yang harus dibenahi adalah kualitas data bawah tanah yang masih rendah. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan mengenai manajemen kualitas data sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas data bawah tanah di PT. XYZ. Pada penelitian ini data bawah tanah yang akan dijadikan objek penelitian adalah data sumur pengeboran migas. Dalam menyusun kebijakan manajemen kualitas data, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Data Quality Management DMBOK pada grup Planning dan Development yang relevan dengan pembuatan kebijakan. Aktivitas-aktivitas ini adalah mendefinisikan data quality requirement, membuat data quality business rule dan membuat data quality metrics. Penelitian berhasil merumuskan rancangan kebijakan manajemen kualitas data sumur pengeboran migas berupa 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, dan data quality metrics yang tersusun berdasarkan persentase keberhasilan data memenuhi data quality business rule.

---

ABSTRACTThe quality of subsurface data is very important to support the exploration and exploitation activities of upstream oil and gas companies. From the external assessment of data management in PT XYZ, one of the crucial things that must be addressed is the low quality of subsurface data. For that we need a policy on data quality management so that it can help improve the quality of subsurface data at PT. XYZ. In this research, subsurface data that will be used as research object is oil and gas well drilling data. In preparing data quality management policies, this study uses the DMBOK Data Quality Management framework in the Planning and Development group relevant to policy making. These activities are defining data quality requirements, creating quality business rule data and creating data quality metrics. The research succeeded in formulating the draft of quality management policy of oil and gas well drilling data in the form of 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, and data quality metrics compiled based on percentage of data success to meet the data quality business rules."

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts / cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016-2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry.In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA-DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village / sub-district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data."

"ABSTRAKBisnis digital merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan pada era informasi saat ini. Informasi penting dapat diperoleh dari mewawas data yang berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Data pelanggan yang dimiliki oleh PT XYZ menjadi bahan inti dalam strategi pengembangan program digital. Data yang terkumpul dari beberapa unit bisnis memiliki kualitas data yang rendah. Tantangan tersebut menjadi perhatian manajemen, sehingga butuh pengelolaan kualitas data yang baik untuk meningkatkan kualitas data pelanggan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap empat narasumber dan studi dokumen perusahaan. Penilaian kualitas data dilakukan dengan menggunakan Big Data Quality Assessment dari lsquo;Cai and Zhu rsquo; dan tingkat kematangan kualitas data menggunakan Data Quality Framework dari Loshin untuk mengetahui karakteristik yang kurang dalam pengelolaan kualitas data. Hasil tersebut dipetakan berdasarkan praktik manajemen kualitas data Data Management Body of Knowledge DMBOK dari DAMA institute untuk menyusun rekomendasi strategi pengelolaan kualitas data.Pengukuran tingkat kematangan kualitas data pelanggan PT XYZ berada pada level 2 repeatbele . Rekomendasi yang dihasilkan yaitu: menentukan proses dan prosedur untuk menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk semua aspek manajemen data, penerapan pengelolaan metadata, melakukan proses analisis data pelanggan, melakukan penambahan proses validasi data terhadap setiap elemen kualitas data, merumuskan Service Level Agreements SLA , merumuskan data profiling untuk data pelanggan, menyusun Standard Operating Procedure SOP , menerapkan manajemen pelacakan insiden, dan melakukan evaluasi pengelolaan data secara berkala.

---

ABSTRACTDigital business is one of the promising businesses in this information age. Important information can be obtained from data which has quality, so it can be utilized for the benefit of the organization. Customer data owned by PT XYZ becomes the core ingredient in digital program development strategy. The data collected from several business units has low data quality. The challenge become a concern of management, so it takes the management of good data quality to improve the quality of customer data.This research use qualitative method, data retrieval is done by interviewing four resource person and company rsquo;s document. Data quality assessment is performed using Big Data Quality Assessment from 39;Cai and Zhu 39; and data maturity level using Data Quality Framework from Loshin to know the quality of data. The results are mapped based on data management quality management practices of DMBOK from DAMA institutions to develop recomendation of data quality management strategy.Measurement of PT XYZ customer data quality maturity level is at level 2 repeatbele . Recommendations of the strategies are: determine the processes and procedures for assigning responsibilities and accountability for all aspects of data management, implementation of metadata management, conducting customer data analysis process, adding data validation process to each element of data quality, formulating Service Level Agreements SLA , formulate profiling data for customer data, develop Standard Operating Procedures SOP , implement incident tracking management, and conduct periodic data management evaluations."

"ABSTRAKPT. Citilink Indonesia Citilink adalah maskapai penerbangan yang menerapkan konsep penerbangan berbiaya murah atau Low Cost Carrier LCC . Dalam menjalankan proses operasionalnya, Citilink memiliki masalah terkait efisiensi bahan bakar. Salah satu penyebab bahan bakar tidak efisien adalah tidak teridentifikasinya komponen mesin pesawat yang kinerjanya sudah tidak maksimal. Komponen pesawat yang tidak bekerja maksimal tidak dapat teridentifikasi dikarenakan data log pesawat yang terlalu banyak belum dapat diolah. Berangkat dari masalah tersebut, Citilink dituntut untuk dapat mengolah dan menganalisis data log pesawat tersebut beserta dengan data lainnya yang memiliki karakteristik Big Data Volume, Velocity, dan Variety . Namun agar penerapan Big Data berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan, maka diperlukan sebuah kerangka kerja penerapan Big Data serta memvalidasi kerangka kerja tersebut di Citilink. Metode yang dipakai untuk merancang rekomendasi kerangka kerja penerapan Big Data adalah metode penelitian Lakoju 2017 , Tianmei dan Baowen 2007 , dan Kitsios dan Kamariotou 2016 yang terdiri dari tahap rencana pemetaan, penilaian framework Big Data, perancangan framework Big Data, dan uji validasi. Hasil penelitian menunjukkan lima fase kerangka kerja penerapan Big Data Big Data Strategic Alignment, Team, Project Plan, Data Analytics, dan Implementation yang dikelilingi oleh tahap proses manajemen kinerja serta adanya keterlibatan proses manajemen perubahan. Setelah itu, kerangka kerja tersebut divalidasi kepada dua responden dari Citilink dan dilakukan enam perbaikan, yaitu penambahan cara menganalisis kondisi internal organisasi, pengkategorian posisi tim, penambahan rekomendasi data processing architecture, penambahan aktivitas pemeliharaan aplikasi Big Data, penambahan bagaimana cara menganalisis perubahan, dan penambahan aktivitas kontrol proyek.

---

ABSTRACTPT. Citilink Indonesia Citilink is airline that implements Low Cost Carrier LCC . To perform its operational processes, Citilink has problems related to fuel efficiency. One of the causes inefficient fuel is unidentified damaged aircraft engine components. An unidentified damaged aircraft components because the data log plane is too much and can not be processed. From these problems Citilink also required to be able to process and analyze the log data of the aircraft and other data that has characteristics of Big Data Volume, Velocity, and Variety . But in order for Big Data implementation to run properly and appropriatley in accordance with the characteristics of the company, it would require a framework for implementation of Big Data and validate that framework in Citilink. The method used to design the recommendation of framework for implementation of Big Data is Lakoju 2017 , Tianmei and Baowen 2007 , and Kitsios and Kamariotou 2016 research method begins with the mapping plan stage, the Big Data framework assessment, the Big Data framework design, and the validation test. The results is the five phases in framework for implementation of Big Data Big Data Strategy Alignment, Team, Project Plan, Data Analytics and Implementation surrounded by performance management processes and the involvement of the change management process. After that, the framework has been validated to two respondents from Citilink and has been improvements with adding of how to analyze an organization 39;s internal conditions, categorizing position of the team, addition of a data processing architecture recommendations, additional Big Data maintenance aspects, addition of how to analyze changes, and addition of project control aspects."

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."