Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Over kapasitas Lapas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Data Kemenkumham bahwa 51% penghuninya adalah kasus narkotika dan 90% dari kasus narkotika tersebut hanya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pemidanaan merupakan hasil dari peradilan pidana. Dalam peradilan pidana terdiri dari penyidik, JPU dan hakim sebagai aparat penegak hukum (APH). Dalam penelitian ini akan menganalis implementasi ambang batas dan persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis kebijakan menggunakan metode Multiple Perspective Analysis yang mengambil 3 perspektif yaitu dari kebijakan publik (UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010), Pelaku Kebijakan (penyidik,jaksa dan hakim) dan lingkungan kebijakan (dampak implementasi). Hasil penelitian bahwa ambang batas bukanlah tolak ukur APH dalam melakukan pemidanaan/rehabilitasi. Akan tetapi semua penyalah guna berapapun barang buktinya akan ditangkap. APH baik penyidik, jaksa dan hakim tidak melaksanakan perintah UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada penyidik untuk dapat menempatkan penyalah guna ke tempat rehabilitasi akan tetapi tidak dilaksanakan. Justru terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan menangkap dan menahan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Selain itu JPU meneruskan dengan menggunakan pasal pengedar didalam UU Narkotika (pasal 112) untuk semua penyalah guna agar bisa ditahan. Dan hakim tidak ada yang berani memutus rehabilitasi apabila JPU tidak menuntut rehabilitasi. Hakim sebagai penerjemah keadilan didalam masyarakat pada akhirnya juga tidak melaksanakan kewajibannya (pasal 127 ayat 2) dan kewenangannya (pasal 103). Tidak adanya kolaboratif diantara APH dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. APH memiliki pemahaman dan kepentingan sendiri. Filosofis tujuan dibentuknya UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yaitu kesehatan untuk penyalah guna tidak dilaksanakan. Sedangkan putusan yang muaranya di pengadilan nyatanya bergantung dari pemberkasan, penyidikan di kepolisian dan kejaksaan.

---

Over-capacity of prisons in Indonesia is an unresolved problem. Data from the Ministry of Law and Human Rights shows that 51% of residents are narcotics cases and 90% of these narcotics cases are only narcotics abusers for themselves. Punishment is the result of criminal justice. In criminal justice, it consists of investigators, prosecutors and judges as law enforcement officers (APH). This research will analyze the implementation of thresholds and rehabilitation requirements for narcotics abusers as stipulated in SEMA Number 4 of 2010. This type of qualitative research with the type of policy analysis research uses the Multiple Perspective Analysis method which takes 3 perspectives, namely from public policy (Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010), Policy Actors (investigators, prosecutors and judges) and the policy environment (implementation impact). The results of the study show that the threshold is not a benchmark for APH in carrying out punishment/rehabilitation. However, all abusers regardless of the evidence will be arrested. APH, both investigators, prosecutors and judges, did not carry out the orders of the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely to rehabilitate narcotics abusers for themselves. There is great authority given to investigators to be able to place abusers in rehabilitation places, but this is not implemented. In fact, there is abuse of authority by arresting and detaining narcotics abusers for themselves. In addition, the prosecutor continued to use the drug dealer article in the Narcotics Law (Article 112) for all drug users to be arrested. And no judge has the courage to decide on rehabilitation if the prosecutor does not demand rehabilitation. Judges as interpreters of justice in society ultimately do not carry out their obligations (article 127 paragraph 2) and their authority (article 103). There is no collaboration between APHs in the criminal justice system which should be integrated. APH has its own understanding and interests. The philosophical aim of establishing the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely health care for abusers, was not implemented. Meanwhile, decisions that end in court depend on filings, investigations by the police and the prosecutor's office."

"Dilatarbelakangi maraknya radikalisme di dalam maupun di luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya WNI di Qatar yang terpapar radikalisme, untuk mengetahui tingkat keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme, dan untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki hubungan dengan keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme. Metode penelitian ini kuantitatif. Populasi adalah WNI yang tinggal di negeri Qatar. Jumlah sampel 132 orang, dan teknik sampling adalah incidental sampling. Teknik pengumpulan data primer  melalui survei dengan instrumen penelitian menggunakan alat ukur Religious Radicalism Scale (ReadS) yang diformulasikan oleh Sukabdi (2022) yang dihubungan dengan tujuh karakteristik demografi, yakni jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, lama tinggal di Qatar, organisasi yang diikuti, dan tingkat pendapatan. Teknik analisis menggunakan analisis frekuensi, analisis tabulasi silang (cross-tabulation), analisis jalur (path coefficient), analisis cross-loading, analisis independent sample t test, dan analisis korelasi Spearman (Rank-Spearman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden terbukti terpapar radikalisme agama; tingkat keterpaparan radikalisme bervariasi. Ketujuh variabel demografi memiliki hubungan dengan tingkat radikalisme.

---

Against the backdrop of rampant radicalism at home and abroad, this study aims to determine whether there are Indonesian citizens in Qatar who are exposed to radicalism, to determine the level of exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism, and to find out what variables are related to the exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism. This research method is quantitative. The population is Indonesian citizens living in the country of Qatar. The number of samples is 132 people, and the sampling technique is incidental sampling. The primary data collection technique is through surveys with research instruments utilizing the Religious Radicalism Scale (ReadS) measuring instrument formulated by Sukabdi (2022), which is related to seven demographic characteristics, namely gender, age, religion, education, length of stay in Qatar, the organization joined, and level of income. The analysis technique uses frequency analysis, cross-tabulation analysis, path coefficient analysis, cross-loading analysis, independent sample t test analysis, and Spearman correlation (Rank-Spearman) analysis. The results showed that the majority of respondents were exposed to religious radicalism; levels of exposure to radicalism vary. The seven demographic variables have a relationship with the level of radicalism."

"Agenda pembangunan berkelanjutan telah melahirkan berbagai model pembangunan kota. Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dalam pengembangan wilayah haruslah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Kota Jakarta Selatan memiliki posisi strategis yaitu terletak pada perpotongan Depok/Bogor ke Jakarta Pusat/Jakarta Utara dan juga secara melintang antara Tangerang dan Bekasi, membuat orang untuk beraktivias ataupun melewati kawasan ini. Adanya jarak antara tempat tinggal dan tempat bekerja, mengakibatkan pergerakan orang-orang dengan menggunakan alat transportasi. Jumlah kendaraan yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas jalan, akan menyebabkan kemacetan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pembangunan kawasan integrasi multimoda. Dengan menggunakan konsep aksesibilitas dan evaluasi pengukuran jarak terpendek menggunakan Algoritma Dijkstra, maka didapatkan perbaikan kawasan integrasi pada simpul halte/stasiun di Jakarta Selatan, yaitu Kawasan Manggarai, Kebayoran dan Cawang. Hasil dari rekomendasi adalah pengurangan jarak rata-rata dalam jaringan sistem transportasi umum di Jakarta Selatan sehingga penurunan waktu tempuh 23.38 menit hingga 31.17 menit. Dengan pengurangan jarak maupun rata-rata waktu tempuh tersebut maka dapat memperlancar masyarakat untuk berpergian dari daerah asal ke daerah tujuan, mempermudah akses masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan tanpa menimbulkan kemacetan dan polusi lingkungan. Pada lokasi pembangunan fasilitas transit ini dapat dijadikan sebagai area pembangunan berorientasi transit (TOD). Konsep TOD saat ini lebih banyak dibangun pada satu jaringan moda saja semisal lintasan MRT atau KRL. Pembangunan fasilitas TOD sebagai fasilitas integrasi dapat memperbaiki permintaan perumahan sekaligus memperbaiki jaringan transportasi publik di Jakarta Selatan.

---

The sustainable development agenda has spawned a variety of urban development models. Transportation and local development are very closely related, as areas under development need transport facilities and infrastructure to support them. Located at the intersection of Depok/Bogor to Central Jakarta/North Jakarta and Tangerang and Bekasi, South Jakarta City is strategically positioned to cross between for people to do activities and travel in this area. Passenger transportation by means of transport occurs due to the distance between the place of residence and the place of work. The number of vehicles that does not match the increase in road capacity causes congestion. One of the government's policies is the development of multimodal integration area. By using the concept of accessibility and evaluating the shortest distance measure using Dijkstra's algorithm, the improvement of the integrated area is achieved in the bus stops/train stations in South Jakarta, namely Manggarai, Kebayoran and Chawang regions. As a result of this recommendation, the average distance of South Jakarta's public transport network has been reduced, reducing travel time from 23.38 minutes to 31.17 minutes. Reducing distances and average travel times makes it easier for communities to travel from their origin to their destination, making social interaction more accessible for communities and making community mobility easier. It disrupts economic activities that could otherwise have been carried out, leading to congestion and environmental pollution. At integration transit area, this transportation facility can be used as a Transportation Oriented Development area (TOD). Current TOD concepts are mainly based on one modal networks such as MRT and KRL routes. The construction of this TOD facility as an integrated facility could increase housing demand in South Jakarta and improve public transportation network. "

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan digital marketing yang dilakukan Elizabeth Arden, untuk menganalisa pemetaan lingkungan kompetitif Elizabeth Arden dan untuk menganalisis strategi digital marketing dari Elizabeth Arden untuk menaikkan daya saing. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini tidak ketahui karena luasnya kajian penelitian yang dibahas, sehingga informan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu sebanyak lima orang. Merumuskan hasil strategi penelitian menggunakan analsiis SWOT dan e-marketing, sedangkan untuk mengukur penilaian konsumen menggunakan analisis tematik. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Elizabeth Arden Indonesia memiliki kekuatan dalam segi produk yang mengikuti perkembangan zaman dan sering melakukan inovasi produk dengan bantuan teknologi yang canggih, membuat produk Elizabeth Arden memiliki kandungan yang premium, sedangkan dalam harga produk Elizabeth Arden dapat dijangkau oleh berbagai kalangan dan segala usia baik wanita dan pria. Dalam hal pemasaran Elizabeth Arden memiliki mitra bisnis yang memiliki jaringan distribusi luas dan memiliki reputasi yang baik dikalangan pelanggan. Kesimpulan dalam penelitian ini Elizabeth Arden dapat mengoptimal kekuatan dan peluang sehingga dapat mengurangi ancaman dari kompetitor, Elizabeth Arden dengan meningkatkan produk, promosi, lokasi dan harga akan mempengaruhi perilaku konsumen (pelanggan) dan mendampatkan pelanggan yang potensial. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu responden yang digunakan sedikit dan menggunakan analisis kualitatif.

---

This study aims to analyse Elizabeth Arden's digital marketing planning, to analyse Elizabeth Arden's competitive environmental mapping and to analyse Elizabeth Arden's digital marketing strategy to increase competitiveness. The methodology used in this study uses a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources obtained from observation, interviews and documentation. The population in this study was unknown because of the extent of the research studies discussed, so that the research informants used to achieve the research objectives were as many as five people. Formulating the results of research strategies using SWOT analysis and e-marketing, while measuring consumer ratings using thematic analysis. The results of the SWOT analysis show that Elizabeth Arden Indonesia has strengths in terms of products that keep up with the times and often innovate products with the help of sophisticated technology, making Elizabeth Arden products have premium content, while in terms of product prices Elizabeth Arden can be reached by various groups and all kinds of people. age of both women and men. In terms of marketing, Elizabeth Arden has business partners who have an extensive distribution network and have a good reputation among customers. The conclusion in this study Elizabeth Arden can optimize strengths and opportunities so as to reduce threats from competitors, Elizabeth Arden by improving products, promotions, locations and prices will affect consumer (customer) behaviour and get potential customers. This study has limitations, namely the number of respondents used is small and uses qualitative analysis."

"Seiring perkembangan pariwisata halal sebagai segmen baru yang terus mengalami pertumbuhan di dunia khususnya Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh informasi terhadap pemilihan destinasi wisata halal dan bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat, orang, proses, promosi dan bukti fisik terhadap kepuasan dan loyalitas wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data consecutive sampling serta mengunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jenis informasi mempengaruhi terhadap pemilihan destinasi wisata halal. Sedangkan bauran pemasaran orang dan bukti fisik serta destinasi wisata halal mempengaruhi kepuasan wisatawan. Alhasil diketahui kepuasan wisatawan mempengaruhi loyalitas wisatawan.

---

Along with development of halal tourism as a new segment Along with development of halal tourism as a new segment which have experienced growth continues in the world, especially Indonesia. This research discusses the influence of information on the selection of halal tourism destinations and marketing mix ie product, price, place, person, process, promotion and physical evidence to the satisfaction and loyalty of tourists. This research is a quantitative research with consecutive sampling data collection techniques and using a closed questionnaire. The results of this study indicate that the type of information affects the selection of halal tourist destinations. While the marketing mix of people and physical evidence as well as kosher tourist destinations affect the satisfaction of tourists. As a result of customer satisfaction affects the loyalty of moslem tourists.

"

"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."