Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104715 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) . Penanggulangan tindak pidana korupsi ini membutuhkan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan yang komprehensif. Kebijakan ini harus memadukan pendekatan penerapan hukum pidana dan pendekatan tanpa menggunakan hukum pidana. Kebijakan non-penal (pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana) dimaksudkan untuk mendorong dan menciptakan prakondisi kehidupan...
JLI 8:2 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku...
JLI 8:2 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fauluaro Zaluchu, author
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktifitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini dengan pemahaman...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya. Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar atau lebih [Pasal 12B (1a)]. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Tidak banyak manfaatnya...
340 ARENA 6:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Desti Ernaningsih, author
PenangguIangan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan. Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaanya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian perkara tidak pidana korupsi sampai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19814
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat menjadi alasan perlunya dilakukan revisi atas UUPTPK Nomor 3 Tahun 1971. Amat keliru jika maraknya tindak pidana korupsi semata-mata disebabkan lemahnya UU. Banyak hal-hal baru diatur dalam UUPTPK secara objektif lebih baik dari UU yang lama dan memiliki prospek yang menggembirakan untuk lebih efektif...
Fakultas Hukum UI,
HUPE XXIX-3-Sept1999-232
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1991
S21748
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14554
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library