Hasil Pencarian

Ditemukan 40033 dokumen yang sesuai dengan query

R. Soesilo, author

Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P.) Serta komentarnya lengkap pasal demi pasal

Bogor: Politeia, 1965

345.025 SOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

KUHAP: kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan-peraturan pelaksana

Jakarta: Djambatan, 1996

345.05 KIT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana Korupsi

Jakarta: Pengayoman, 2007

345.023 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dondang Kristine, author

Pelaksanaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: studi putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi =The Implementation of restitution rights on Trafficking in Persons by the Act Number 21/2007 on Combating The Crime of Trafficking in Persons: study decision of Court Number: 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi

ABSTRAK
Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang...

Universitas Indonesia, 2012

T29881

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anita Anggraeni Suryana, author

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47122

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Supriyanto, author

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)

Latar Belakang
Komunikasi antarmanusia merupakan ciri pokok kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam tingkat kehidupan yang sederhana maupun dalam tingkat kehidupan yang lebih komplek seperti pada kehidupan modern dewasa ini.

Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat dan negara, karena komunikasi merupakan wahana utama dari kegiatan...

1993

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library