Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98106 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia terdapat dualisme yurisdiksi, artinya adalah bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ada dua lembaga pengadilan yang berwenang untuk menanganinya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor. PUTUSAN MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006 telah membuahkan kontroversi. Masyarakat ahli hukum mempertanyakan isi...
Universitas Indonesia, 2007
S22456
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Instrumen peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, di samping faktor lainnya seperti aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Peraturan perundang-undangan kaitannya yang mengatur tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan beberapa kali, baik itu mengenai ketentuan formil...
[Universitas Indonesia, ], 2007
S22152
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fera Belinda, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas proses penegakan hukum oleh Subdit III Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah (studi kasus : kasus dugaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg). Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyidikan kasus korupsi pipanisasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor...
2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Kurniawan, author
Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2301
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kasmanto Rinaldi, author
Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
D2441
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Saat ini kebebasan pers menjadi sebuah alasan pemenuhan kebutuhan dahaga informasi masyarakat yang seringkali dilakukan dengan cara melanggar norma yang telah ada. Hal ini juga merambah dunia peradilan Indonesia dimana demi kebebasan pers dan rasa ingin tahu masyarakat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyediakan televisi di luar ruang persidangan untuk menyiarkan proses yang sedang terjadi di dalam ruang...
Universitas Indonesia, 2007
S22464
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Alfonsius Gebhard Loe Mau, author
Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28886
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Hesti Widyaningrum, author
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover