Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139564 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Khoiriah, author
ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi, prinsip diatas menuntut...
2012
T31537
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Belinda Gunawan, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi...
Depok: 2017
T49645
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Petrick Herbeth Carofin, author
Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ghany Ellantia Wiguna, author
ABSTRAK
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan APBD memungkinkan...
2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmadi Aryo Nugroho, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Umery Lathifa, author
Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat kewajiban cuti bagi seorang kepala daerah definitif yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah definitif selama masa pemilihan kepala daerah kemudian diisi oleh seorang Pelaksana Tugas Plt Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Plt Kepala...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66203
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Nur Romadhon, author
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...
Universitas Indonesia, 2016
S62083
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas, yakni pertanggungjawaban dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Dalam pertanggungjawaban hukum ini, Kepala Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran hukum...
Universitas Indonesia, 2012
S43872
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Desca Prestisya, author
ABSTRAK
Pembangunan nasional pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ada saat ini maka, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah saat ini diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun...
2017
T47215
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vino Devanta Anjaskrisdanar, author
ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...
2014
T38731
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>