Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 102154 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Neneng Rahmadini, author
Depok: Universitas Indonesia, 2001
S22170
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di depan sidang pengadilan. Saat ini terdapat teknologi teleconference yang digunakan sebagai sarana dalam memberikan keterangan saksi. Teleconference ini...
[Universitas Indonesia, ], 2007
S22032
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14554
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Verra Donna Rastyana Pritasari, author
Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Sehingga untuk meningkatkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19443
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2007
T 02370
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Riesa Susanti, author
ABSTRAK
Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dieksekusi dan terganggunya proses penanganan perkara lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk itu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan...
2011
T28985
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Endro Riski Erlazuardi, author
ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah...
2012
T30271
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
makalah ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI Provinsi yogyakarta...
300 MHN 1:1 2008
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>