Ditemukan 102154 dokumen yang sesuai dengan query
Neneng Rahmadini, author
Depok: Universitas Indonesia, 2001
S22170
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di depan sidang pengadilan. Saat ini terdapat teknologi teleconference yang digunakan sebagai sarana dalam memberikan keterangan saksi. Teleconference ini...
[Universitas Indonesia, ], 2007
S22032
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Verra Donna Rastyana Pritasari, author
Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Sehingga untuk meningkatkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19443
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
T 02370
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Afra Azzahra, author
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S22274
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Riesa Susanti, author
ABSTRAK
Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi
mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dieksekusi dan terganggunya proses
penanganan perkara lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk itu Pasal
38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam
persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan...
2011
T28985
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Endro Riski Erlazuardi, author
ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan
hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah...
2012
T30271
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
makalah ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI Provinsi yogyakarta...
300 MHN 1:1 2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S22395
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
