Hasil Pencarian

Ditemukan 145667 dokumen yang sesuai dengan query

M. Farhan Krisnadi, author

Mekanisme penggunaan dan pembatasan hasil penyadapan sebagai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (studi kasus M. Al Amien Nur Nasution) / M Farhan Krisnadi

2009

S22482

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Misra Dewita, author

Aspek hukum hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif baru di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia, khususnya...

Universitas Indonesia, 2011

T29317

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mangatur Jetro, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22138

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Riza, author

Tertangkap Tangan Sebagai Salah Satu Bentuk Penangkapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Analisa Putusan Praperadilan No. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel Tentang Penangkapan Dalam Hal Tertangkap Tangan Atas Al Amin Nasution Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu...

2009

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Deddy, author

Kewenangan kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem peradilan pidana

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T36682

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mona Ervita, author

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek praperadilan (studi terhadap putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.) = Termination of corruption crime investigation by investigators of the Komisi Pemberantasan Korupsi as a pretrial object (study of decision number: 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)

ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...

Depok: Universitas Indonesia. Fakultas Hukum, 2019

T51729

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Asrul Tenriaji Ahmad, author

Upaya hukum non convicted based ncb asset forfeiture sebagai alternatif pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi studi kasus pemulihan aset nigeria atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jenderal sani abacha = Non convicted based ncb asset forfeiture as legal action to recover corrupted national asset case of nigeria asset recovery of general sani abacha corruption

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pardamean, Robinson, author

Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik pada komisi pemberantasan korupsi menurut uu no 30 Tahun 2002 tentang komisi pemeberantasan korupsin

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22153

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Victor Antonius, author

Keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T36537

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

Ketentuan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, implementasi yang efektif ketentuan tentang pengembalian atau perampasan aset tersebut akan membantu negara dalam upaya menagnggulangi dampak buruk kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausul tentang...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian