Ditemukan 68294 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 1997
S22142
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana
korupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya.
Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar atau lebih
[Pasal 12B (1a)]. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Tidak
banyak manfaatnya...
340 ARENA 6:3 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adami Chazawi, author
Bandung: Alumni, 2006
345.023 ADA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Elwi Danil, author
Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negera (GBHN) di tegaskan antara lain, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun pada kenyataannya untuk menuju dan meraih city-cita yang mulia tersebut pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah sate masalah yang...
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T19180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hariman Satria, author
ABSTRAK
Di Indonesia ada 2 putusan pengadilan terkait dengan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi yakni Putusan PT GJW dan Putusan PT CND. Dalam kedua putusan itu, kesalahan (mens rea) korporasi dinyatakan terbukti sehingga dikenai pertanggungjawaban pidana. Kajian ini difokuskan pada cara pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengurai...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
M. Akil Mochtar, author
Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009
345.023 AKI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku...
JLI 8:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lilik Mulyadi, 1961-, author
Bandung: Alumni, 2007
345.023 LIL a
Buku Teks Universitas Indonesia Library