Ditemukan 155626 dokumen yang sesuai dengan query
Mahatmyastuti Nuranindita, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam
menghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-Based
Budgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,
serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaran
yang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan dengan
studi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T55434
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Irsan Dalil, author
ABSTRAK
Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T33775
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Antonius Adikusuma Mulyono, author
ABSTRAK
Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian...
2019
T54425
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andrie Karuna Yodie, author
2007
T24533
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Herdiawan, author
ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang
dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi
tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK
Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor
3 Tahun...
2014
T39097
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwiyana Novisanti, author
Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35557
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kardhika Cipta Binangkit, author
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas...
2018
T51828
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nesya Fransisca, author
ABSTRAK
Eksekusi jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan
semakin berkembanganya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian
kredit, Lembaga keuangan mikro Swamitra (LKM Swamitra) menyalurkan kredit
untuk golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari
5’C,debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan.
jenis jaminan yang diberlakukan hanya berupa suatu BPKB (buku pemilik...
2014
T39088
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Setyowibowo, author
ABSTRAK
Policy of budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget (BA 999.08) is one of the policies that taken by the Minister of Finance of Indonesia as fiscals manager to execute one of the State Treasurer function in the management of the state budget as the purpose...
Jakarta: Direktorat Pelaksanaan Anggaran, 2018
336 ITR 3:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Adis Rohanda, author
ABSTRAK
Di dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan...
1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library