Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66915 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pengaturan mengenai Pengelolaan Aset sudah sangat mendesak untuk memberantas korupsi. Karena penghukuman terhadap pelaku saja tidak cukup. Untuk itu, dibutuhkan perangkap hukum dalam melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan pada negara serta mengelola aset. Selain itu, diperlukan juga suatu penelusuran hasil kejahatan dalam rangka penegakan pencucian uang. Untuk lebih mengefektifkan...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ketentuan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, implementasi yang efektif ketentuan tentang pengembalian atau perampasan aset tersebut akan membantu negara dalam upaya menagnggulangi dampak buruk kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausul tentang...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Chitraning Widhianindya, author
ABSTRAK
Pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untuk dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korup menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untuk memaksimalkan upaya pengembalian...
Universitas Indonesia, 2013
T35414
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin mengakar, bahkan ada yang menyebutnya sudah membudaya. Praktek korupsi terjadi hampir pada semua lapisan birokrasi, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang terhadap penderitanya haruslah dilakukan amputasi....
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pengaturan Asset Recovery mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
364.132 3 PAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Meitty Amelia, author
ABSTRAK
Dalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG),...
2013
T34907
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Karin Safira Putri, author
[ ABSTRAK
Belakangan ini para koruptor kerap memanfaatkan bantuan dari pihak yang lebih mengerti teknik-teknik akses dana dan sistem yang bisa dimanipulasi guna memperlancar praktik pencucian uang mereka. Pihak ini umumnya disebut sebagai gatekeeper pencucian uang. Dari permasalahan ini, penulis selanjutnya berusaha untuk mencari tahu bagaimana peran gatekeeper dalam sudut pandang...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Lydia Indah Anneike, author
Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49446
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan aset/pengembalian aset hasil kejahatan secara komprehensif. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>