Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 197008 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Jakarta Sinar Grafika 2000,
R 342.082 Und
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Gabriela Anastasia, author
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43160
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Isabella Natasha Fortuna, author
Industri perbankan mempunyai fungsi yang penting dan strategis bagi aktivitas perekonomian. Dalam menyalurkan danalkredit kepada masyarakat, bank wajib melakukan penjlaian yang seksama terhadap character, capacity, capital, condition of economy dan collateral (jaminan/agunan) dari nasabah debitur. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan adalah Resi Gudang. Sebagai upaya u ntuk: mernberikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31506
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Rajulur Rakhman, author
ABSTRAK
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang...
2018
T49744
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Ende Novia, author
Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47230
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Noor Friyatna Esa, author
Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64286
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Wibowo Prakoso, author
Perjanjian magang Notaris Di Indonesia belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang atau suatu peraturan. pelaksanaan perjanjian magang Notaris harus mendapatkan pengaturan secara khusus, sehingga kepentingan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak mendapatkan perlindungan secara Hukum. sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekerja magang pada kantor Notaris tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28376
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Nindya Meylani, author
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46142
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Firmansyah, author
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library