Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 92841 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Hamzah, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2005
345.023 AND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: BPKP , 1999
364.132 3 BAD s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author
ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...
2014
T38763
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ketaren, Alexander Edward, author
ABSTRAK
Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Moh Amar Khoerul Umam, author
This study addresses two main issues: First, hoe Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing...
Universitas Indonesia, 2015
S60233
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Eddy Rifai, author
Korupsi sebagai white-collar crime merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian masyarakat secara Iuas (extraordinary crime). Pendekatan integral kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi mengunakan upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana), Serta keterlibatan elemerl-elemen lain di luar aparat penegak hukum pidana, yaitu...
2002
D1101
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hasiholan, Golfried, author
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ini mencari fakta-fakta langsung kelapangan dengan menggali dan mendalami factor-faktor penghambat apa yang membuat Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil temuan penelitian penulis menyampaikan secara ringkas bahwa...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29684
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Misra Dewita, author
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif baru di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia, khususnya...
Universitas Indonesia, 2011
T29317
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Devi Dian Sari, author
ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52136
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tiyas Widiarto, author
Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19446
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library