Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139508 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan terutama akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatakn pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil kejahatan pun seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Konstruksi sistem hukum...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhiawan, author
Laporan hasil penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perhatian atau fokus penelitian adalah kegiatan unit Perbankan Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pencucian uang. Kegiatan para penyidik setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang dugaan adanya...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14915
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Silvya Wangga, author
ABSTRAK
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Tetapi, terkadang partisipasi yang disampaikan perorangan warga negara diabaikan atau tidak didengar maka disalurkan, ditampung dan diolah melalui partai politik. Dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugiaan negaraatau perekonomian negara...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Surempi Rahardjo, author
ABSTRAK
Korupsi sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dan telah merajalela di bumi Indonesia sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Baru sekarang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum yang setimpal dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Pemerintah dalam menghadapi tindak pidana korupsi, telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kintan Nadya Fadilla, author
ABSTRAK
Hingga saat ini, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum yang menelan banyak korban luka atau meninggal dunia selalu dinilai sebagai kesalahan sopir terlepas dari laik atau tidak laiknya kendaraan yang dikemudikan. Ketidaklaikan kendaraan seharusnya dapat memberikan bayangan akan suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode kualitatif...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Paulina, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28918
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Elisabeth Bethesda, author
Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54998
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Syafawani Nabila Abidin, author
Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas intelektual berkemungkinan besar tidak mendapat keadilan ketika terlibat dengan hukum. Penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana perlu perhatian khusus dalam menilai kesalahan yang dilakukannya. Penelitian ini berfokus untuk melihat ketentuan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Febriyan M., author
Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia untuk menyusun lembaga-lembaga permusyawaratanlperwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden perlu diselenggarakan berdasarkan demokrasi pancasila, yang pelaksanaanya dilakukan dengan jujur dan adil. Tetapi, tak satupun yang dapat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14556
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library