Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara agama dan negara merupakan sebuah wacana yang hingga kini masih menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan mengenai wacana tersebut sudah terjadi sejak era Santo Augustinus (354-430 M), bahkan mungkin jauh sebelum Augustinus lahir. Augustinus kemudian memperkenalkan istilah City of God atau Negara Tuhan. Lalu kemudian muncul Martin Luther dan John Calvin dengan Reformasi Protestannya, dilanjutkan dengan Hobbes yang juga berbicara mengenai bagaimana mengelola negara agar tercipta sebuali kedamaian. Ajaran Kari Marx yang terkenal sebagai penganut prinsip "Agama adalah Candu Masyarakat" juga diinterpretasikan oleh para pengikutnya, salah seorang di antaranya adalah Lenin, bahwa agama harus benar-benar dipisahkan dari negara, karena agama hanya akan meninabobokkan masyarakat. Perdebatan mengenai wacana tersebut juga berlangsung di Indonesia, dan mencapai saat yang paling menentukan adalah pada waktu dilakukannya perumusan dasar negara Indonesia; apakah berdasarkan agama (Islam) atau tidak. Perdebatan itu berlangsung antara Soekarno dengan Natsir, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Soekarno dengan konsep Pancasila-nya. Wacana mengenai hubungan agama dan negara itulah yang akan menjadi permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, agama yang dimaksud adalah agama Islam, dengan menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) sebagai objek penelitian. Skripsi ini akan memaparkan telaah penulis mengenai hubungan Islam dan negara dengan mengkaji konsepsi politik yang dimiliki oleh PK Sejahtera. Intinya, dalam skripsi ini, penulis mengemukakan turunan dari konsepsi politik PK Sejatera mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia pasca reformasi 1998. Seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, terdapat tiga bentuk hubungan antara Islam dan negara, yakni bentuk yang tidak memisahkan antara keduanya; kemudian bentuk yang memisahkan keduanya; dan yang terakhir adalah bentuk yang tidak sepenuhnya memisahkan Islam dan negara, tetapi menjadikan Islam sebagai salah satu nilai yang menjiwai pengelolaan sebuah negara. Selanjutnya, dalam skripsi ini penulis juga mengemukakan bagaimana wujud praksis dari hubungan antara Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia, yang dipraktikkan oleh salah satu kekuatan politik Islam yang muncul di era liberalisasi politik saat ini, yakni Partai Keadilan (Sejahtera).

---

The relation between religion and the state is an interesting topic that still discussed until now. The discussion about the topic had been happened since Santo Augustine era (354-430 AD). Even far before the Augustine born. Then, Augustine introduce The City of God concept. Next, Martin Luther and John Calvin came with their Protestant Reform, continued with Hobbes who also talked about how to manage a state to create peace. The Karl Marx teaching knowned as the follower of religion is "the opium of the people principle also been interpreted by the followers, one of them is Lenin, in his statement that religion must be separated with the state, because religion will only spoiling the people. The argument was also happening in Indonesia, and reach the most important moment when the basic concept of Indonesia took place, is based on religion (Islam) or not. That arguing happening between Soekarno and Natsir, that finally be won by Sockarno with his Pancasila concept. Until now, the topic about relation between Islam and State is still exists. The topic of that religion and state relation will become the point of this script. In this script, the religion represents Islam as religion, with Justice and Welfare Party (PK Sejahtera-Partai Keadilan Sejahtera) as the object of preference. This script will describe the writer's studied about religion and state relation by studying the PK Sejahtera political conception. The point is, in this script, writer is telling the derivation from political conception of PK Sejahters about Islam and State relation in Indonesian political context post reformation 1998. Like be explained by Munawir Sjadzali, there are three form of relation between Islam and the state. The first is the form that not separating between Islam and the state. Second is the form that makes separation between both. And the third is the form that not fully separating between both, but making Islam as one of the basic values of a state management. Finally, in this script the writers also explaining how the real implementation from the relation between Islam and the state in Indonesian political context. Practiced by Partai Keadilan Sejahtera, as one of the Islamic political power, which is reveal in the politics liberalization era today."

"Tesis ini membahas dan menganalisis peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan poiitik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh dari melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan konsep/teori peran, teori harapan, serta teori pendidikan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran organisasi kepemudaan selama ini dalam melaksanakan pendidikan poiitik di Indonesia, dari perspektif teori pendidikan politik telah dijalankan dengan relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan mendasar, terutama yang berasal dari harapan stakeholder yang dirasakan belum dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan peran tersebut. Catatan tersebut, antara lain terkait dengan tujuan pendidikan politik, frekuensi penyelenggaraan, serta materi yang menjadi konten dalam kegiatan pendidikan politik tersebut. Salah satu catatan yang paling penting, terkait persoalan yang muncul dalam Rencana Stratcgis Kemenpora Tahun 2010-2914, yakni persoalan berupa adanya orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan.Terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan reorientasi di kalangan pemuda dengan memberikan pemahaman politik yang benar melalui kegiatan pendidikan politik. Rekomendasi Iain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa pihak Kemenpora yang menjadi leading sector dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar mengadakan atau meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan pendidikan politik, yang dapat bekerja sama dengan organiasi kepemudaan yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes the role of youth organizations in the implementation of political education in Indonesia. This research is a qualitative research in form of analytical descriptive research by utilizing primary data resulted from in depth interview and secondary data in form of official documents from the Ministry of Youth and Sports related to the objects to be researched. The writer analyzes the research results by using role theories/concepts, expectancy theories, and political education theory. The research results revealed that all this time the role of youth organizations in implementing political education in Indonesia, from the perspective of political education theories are relatively well performed. Yet, there are some basic records, especially those that come from stakeholder expectations that have not been implemented by the youth organization in that role implementation. The records are related to the purpose of the political education, implementation frequency and the substances to become the content in the political education activities. One of the most important records, related to the problems occur in Strategic Plans of Kemenpora Tahun 20l0-2914, is the problem in form of youth excessive obsession to practical politic and power.To address that problem, the reorientation is needed to be performed for the youth by providing the correct political understanding through political education. Other recommendation resulted from this research is that Kemenpora as the leading sector in youth empowerment and youth awareness development to set or to increase the frequency of educational education activities, that are able to cooperate with existing youth organizations."