Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agar dapat menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polda Metro Jaya harus didukung SDM yang berkualitas, terutama pada saat penempatan personel, termasuk Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) di wilayah Polda Metro Jaya. Berdasarkan atas landasan berpikir tersebut dan mengingat belum adanya strategi dan perencanaan pola rekrutmen dan seleksi calon Kapolsek di Polda Metro Jaya oleh Ropers u.p. Bag Binkar. u.p. Sub Bag Mutjab, yang antara lain dengan tidak adanya analisis jabatan, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh dalam tesis ini. Adapun pokok permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini adalah mengkaji pola rekrutmen dan seleksi Kapolsek yang dilakukan oleh Biro Personel u.p. Bagian Pembinaan Karier. u.p.Sub Bagian Mutasi Jabatan Polda Metro. Dari pokok permasalahan di atas, adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen sumber daya manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan masalah rekrutmen dan seleksi SDM mencakup analisis jabatan (job analysis), uraian jabatan (job description), persyaratan jabatan (job specification) dan metoda assessment center. Adapun untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek didekati dengan sejumlah teori, yaitu Teori Patron-Klien, Teori Motivasi, dan Teori Dominan-Minoritas. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna di balik fakta dan data proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek, melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman. Informan penelitian adalah pihak-pihak yang berwenang dalam rekrutmen dan seleksi Kapolsek di Polda Metro Jaya. Temuan tesis menunjukkan Ropers u.p Bag. Binkar u.p Sub Bagmutjab mempedomani SK Kapoiri No. Pol: Skep/74/XI/2003, yang tidak menjelaskan penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Kapolsek tetapi melimpahkan kewenangan Kapolri kepada Kapolda. Adapun kebijakan Kapolda dalam rekrutmen Kapolsek berkaitan dengan kebijakan promosi, alih tugas atau mutasi, dan demosi personel didasarkan atas prinsip merit system. Rekrutmen didasarkan atas kebutuhan Kasatker. Ropers hanya memfasilitasi mutasi Kapolsek antar Poires dan mengakomodasi kebijakan pimpinan jika ada masalah khusus. Seleksi Universitas Indonesia dilaksanakan setelah daftar calon Kapolsek usulan Kasatkers disaring melalui seleksi administrasi, lalu diusulkan ke Wanjab untuk ditetapkan menjadi Kapolsek melalui Sidang Wanjab. Ropers Polda Metro Jaya belum memiliki analisis jabatan (job analysis) Kapolsek. Seleksi Kapolsek tidak melibatkan calon kandidat secara langsung dalam sejumlah uji kepatutan dan kelayakan. Penelitian juga menemukan tidak adanya ukuran kinerja Kapolsek. Tidak adanya strategi perencanaan baik berupa analisis jabatan (uraian jabatan dan spesifikasi jabatan) Kapolsek atau penggunaan metode assessment center, menyebabkan adanya praktik pendekatan para calon kandidat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan rekrutmen dan seleksi Kapolsek. Ke depan, Ropers disarankan menjadi lembaga yang dapat menerapkan metode assessment center (AC) dalam proses penempatan Kapolsek. Untuk itu, lembaga tersebut harus mendapatkan dukungan SDM dan pendanaan yang memadai sehingga dapat membuat analisis jabatan (job analysis), mencakup uraian jabatan (job description) dan persyaratan jabatan (job specflcation) Kapolsek di lingkup tugas Polda Metro Jaya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Polsek yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Agar dapat mengukur kinerja Kapolsek atau calon Kapolsek secara objektif, maka Ropers u.p. Bag Binkar u.p. Sub Bag. Mutjab Polda Metro disarankan untuk membuat standar pengukuran kinerja seorang Kapolsek di Polda Metro Jaya yang tidak hanya berkaitan dalam hal penuntasan perkara kejahatan tetapi juga berkaitan dengan aspek manajemen administrasi, aspek kesiapsiagaan, dan aspek progresivitas Kapolsek."

"Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor."

"Penguasaan Belanda atas wilayah Sulawesi secara utuh dimulai pada 1906. Otoritas Belanda atas Mandar tampak dari perubahan status Mandar menjadi negara bawahan. Kondisi itu terekam dalam laporan ekspedisi militer pemerintah Hindia Belanda 1905-1906, sebuah aksi bersenjata penentu kejatuhan wilayah terakhir di Sulawesi. Bagaimana dan mengapa ekspedisi militer yang menjadi kunci penguasaan Belanda di seluruh wilayah Sulawesi tersebut dapat berhasil adalah pokok permasalahan dari tulisan ini. Dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, permasalahan tersebut akan dibahas dalam tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspedisi militer Belanda melahirkan pergulatan elite lokal yang dimanfaatkan Belanda untuk diadu domba. Belanda yang kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Mandar akhirnya bersepakat dengan sebagian kelompok bangsawan untuk bekerja sama. Dengan demikian, rakyat Mandar yang dipimpin oleh I Sendjata dan Ammana I Wewang juga harus melawan bangsawan Mandaryang berada di pihak pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menjadi pemenang dan cita-cita desentralisasi untuk membentuk sistem administrasi yang tunggal terlaksana."

"PT. Agara Cipta Mandiri (ACM) adalah perusahaan aggregator SMS. Dari seluruh jasa dan layanan yang ada, Jasa pengiriman SMS dipilih menjadi ujung tombak perusahaan dalam meraup pendapatan, salah satu alasannya adalah belum meratanya coverage internet membuat SMS masih reliabel sebagai pengiriman pesan karena SMS tidak membutuhkan jaringan internet. Pendapatan PT. ACM cenderung menurun pada 3 tahun terakhir. Tujuan dari peneliitan ini untuk menghasilkan strategi SI/TI untuk PT. Agara Cipta Mandiri. Dari analisis permasalahan pada penelitian ini diketahui bahwa strategi SI/TI tidak selaras dengan Visi dan Misi perusahaan. Perumusan strategi SI/TI pada penelitian ini menggunakan metode Ward and Peppard dengan menggunakan instrumen- instrumen analisis Value Chain, SWOT, Six Force Porter, PEST. Penelitian ini menghasilkan 7 usulan sistem informasi, dimana 1 diantaranya sudah ada dan perlu dilakukan peningkatan dan 5 lainnya harus diadakan sistem informasi baru untuk mendukung Visi dan Misi organisasi.

---

PT. Agara Cipta Mandiri (ACM) is an SMS aggregator company. SMS delivery services were chosen to be the company's revenue-generating spearhead for a variety of reasons, one of which is the unequal internet coverage, which makes SMS remain reliable as a message delivery method because SMS does not require an internet network. In the last three years, PT. ACM has tendency to decline. The goal of this research is to produce an IS/IT strategy for PT. Agara Cipta Mandiri. The IS/IT strategy is not harmonized with the company's vision and mission, according to the analysis of the problems in this study. The Ward and Peppard method is used to formulate the IS/IT strategy in this study, which includes the utilization of Value Chain, SWOT, Six Force Porter, and PEST analysis instruments. This results of the study conducted 7 suggested information systems, one of which already exists and needs to be enhanced, and the other five of which must be created from scratch to serve the organization's vision and goal."

"Kebutuhan material perforasi saat ini semakin meningkat seperti pada industri otomotif yaitu untuk pembuatan screen, shield separator, filter dan dalam bidang lain seperti peralatan medis, perobatan rumah tangga, peternakan dan akustik. Salah satu material perforasi yang banyak digunakan ialah baja galvanis karena tahan korosi sehingga sesuai digunakan di dalam industri maupun sebgai benda ornamen.Material perforasi memiliki sifat mampu bentuk yang lebih rendah dibandingkan dengan material solid karena memiliki banyak lubang dengan dimensi dan jarak tertentu sehingga memperluas 'open area' walaupun Muzykiewicksz telah membuktikan bahwa sifat mampu bentuk (dalam hal ini nilai LDR) lembaran baja tanpa perforasi sama dengan lembaran baja perforasi heksagonal tanpa menggunakan pelumas.Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa sifat mekanis baja galvanis perforasi heksagonal menurun yaitu dari elongasi uniform (eu)=28,15% dan elongasi fracture (ef) 39,48% untuk baja galvanis tanpa perforasi menjadi eu 10,74% dan ef 17,35% demikian pula dengan UTS dari 33,71 kg/mm2 menjadi 31,81 kg/mm2. Koefisien pengerasan regang (n) untuk baja galvanis tanpa perforasi ialah 0,266 dan nilai n untuk baja galvanis perforasi heksagonal ialah 0,097. Pelumas cair efektif digunakan pada proses deep drawing baja galvanis karena dapat meningkatkan nilai LDR dari 2,15 menjadi 2,25 untuk baja galvanis tanpa perforasi dan untuk baja galvanis perforasi nilai LDR 2,15 menjadi 2,2. Pada proses stretching pelumasan batik cair maupun padat mampu meningkatkan kedalaman hasil stretching. Namun pelumas cair memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pelumas padat. Dengan menggunakan pelumas cair LDH baja galvanis perforasi heksagonal meningkat dari 1,45 menjadi 1, 47."