Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis tentang kemungkinan berdirinya bank wakaf. Bank sebagai nazhir dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan, bank dalam pengelolaan wakaf hanya sebagai partner nazhir, yaitu sebagai pihak yang dititipi wakaf uang (kustodian). Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana potensi penghambat dan pendukung kemungkinan berdirinya bank wakaf dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesi? dan (2) Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian bank wakaf? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak dapat bertindak sebagai nazhir. Karena tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai lembaga komersial dengan nazhir sebagai lembaga sosial nirlaba, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2006 ayat (3) huruf ?c?. Di samping itu bank syariah sebagai badan usaha dalam bentuk Perseoroan Terbatas mengharuskan bergerak untuk tujuan mencari keuntungan. Di samping itu PP No. 42 tahun 2006 juga membatasi peran bank syariah hanya sebatas kustodian. Bank wakaf sebagai bank yang berdiri dan mengelola wakaf uang dalam proses pendiriannya dapat dilakukan melalui alternatif yaitu: pendirian bank baru, akuisisi, konversi atau window wakaf pada perbankan syariah. Dalam pendirian bank wakaf nazhir wakaf uang dapat bertindak sebagai pemegang saham bank wakaf, sebagai kelanjutan dari pemberian amanah dari wakif. Untuk pendirian tersebut diperlukan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal melakukan konsolidasi antar nazhir wakaf uang. Selain itu diperlukan peran Kementrian Agama dalam hal perubahan perundang-undangan, Bank Indonesia aspek likuiditas dan pasar serta Otoritas Jasa Keuangan untuk persiapan peraturan terkait bank wakaf. Untuk itu diperlukan amandemen terhadap UU Wakaf dan peraturan pelaksananya dan undang-undang khusus untuk pendirian bank wakaf.

---

ABSTRACT This study analyzed the possibility of the establishment of waqf bank. Bank as Nazhir in the legal system is not possible, as the bank in the management of waqf is just as Nazhir partner, namely as the party entrusted cash waqf (custodian). There are two things being questioned in this study, they are: (1) How are the potential inhibitors and potential supporters in the possibility of the establishment of waqf banks in the legislation system in Indonesia? and (2) How is the role of Indonesian Waqf Board, the ministry of religion, Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the establishment of waqf bank? This research uses normative juridical method with approach to legislation and conceptual approaches. The study found that Islamic banks cannot act as Nazhir, because of their different purposes: bank as commercial institutions, and Nazhir as non-profit social institutions. It is stipulated in Government Regulation No. 42 2006 paragraph (3) letter "c". In addition, Islamic banks, as a business entity in the form of a Limited Liability Company, required to operate for the purpose of seeking profit. In addition, Government Regulation No. 42 2006 also restricts the role of Islamic banks merely as the custodian. Waqf bank as the banks standing and managing cash waqf can be established through a number of alternatives, namely: the establishment of a new bank, acquisition, conversion or waqf window in Islamic banking. In the bank establishment of waqf bank, cash waqf Nazhir can act as a shareholder of the waqf bank, as a continuation of the provision of the wakif mandate. For this establishment, the supports from the Indonesian Waqf Board is needed in terms of consolidating among waqf money Nazhir. Besides, the role of the Ministry of Religious Affairs is needed in terms of changes in legislation, Bank Indonesia role in liquidity and market aspects, as well as the Financial Services Authority role for preparation of regulations related to waqf bank. Therefore, the amendment to the Waqf Act and its implementing regulations and special laws for the establishment of waqf bank is required.

Abstrak :
ABSTRAK
Keadaan memaksa atau Force Majeure dapat mempengaruhi dari kelancaran suatu perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepada para pihak, sehingga dalam tesis ini juga meninjau suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan sepihak setelah Force Majeure terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa terhadap rusaknya objek sewa akibat force majeure, bagaimana pengaturan hak opsi perjanjian sewa menyewa yang objek sewanya rusak akibat force majeure, dan bagaimana pendapat pengadilan mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan sepihak akibat terjadinya Force Majeure. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum karena penulisan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa tidak secara otomatis batal setelah objek sewa rusak akibat force majeure, dimana batalnya perjanjian apabila objek sewa musnah, namun jika tidak musnah maka hak opsi muncul lalu diserahkan keputusanya kepada penyewa, dan hasil putusan pengadilan kurang tepat karena dirasa tidak menimbang bukti-bukti yang dirasa sangat penting dalam perjanjian sewa menyewa yang berpekara.

---

ABSTRACT
A condition of force or Force Majeure may affect the smoothness of a lease agreement. It can be pose a problem to both parties, so this thesis also reviewing a judgment the Supreme Court of the Republic of Indonesia on unilateral cancellation occurred after the Force Majeure. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms because this thesis is supported by literature study which examines and analyzes library materials in the field of law. The conclusion of this study is the lease agreement is not automatically canceled after the object of the lease damaged due to force majeure, the cancellation of the lease agreement occurs if object destroyed, but if the object is not destroyed then the option appears then handed over its decision to the tenants, and the results of the court decision is not quite right because they do not consider the very important evidence in the lease agreement on the case.

Abstrak :
Beragamnya permasalahan kesejahteraan sosial telah mendorong pendekatan pembangunan sosial menjadi bagian dari solusi. Ketidaksesuaian kemampuan angkatan kerja dengan pemberi kerja menjadi isu yang kritis dalam peningkatan jumlah pengangguran, fakta ini menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks. Munculnya berbagai macam wirausaha sosial dengan berbagai macam fokus permasalahan sosial yang ditangani menjadikan istilah Social Enterpreneurship seolah tak asing bagi khalayak. Penggabungan jenis aktivitas nirlaba dan laba yang dihubungkan dengan misi sosial membutuhkan semangat kewirausahaan dalam setiap geraknya. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan hasil analisa dari proses pengembangan wirausaha sosial dengan menganalisis strategi dan kegiatan dalam usaha pembangunan sosial melalui peningkatan kapasitas manusia serta dampak yang terjadi pada perusahaan dan peserta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan yang diperoleh dengan metode purposive sampling terdiri dari tim manajemen perusahaan dan peserta pelatihan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Peserta pelatihan adalah mereka yang mengikuti program pelatihan manufaktur bidang pengelasan dan permesinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah bertransformasi menjadi wirausaha sosial. Kepekaan terhadap tingginya angka pengangguran usia efektif kerja di daerah perusahaan berada, mendorong perusahaan merubah paradigma profit-oriented menjadi purpose-oriented. Pergeseran nilai fundamental ini menjadi hal yang menarik dari studi ini, terjadinya transformasi sebuah perusahaan yang kemudian akhirnya menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya. ......The diversity of social welfare problems has placed social development approach to be part of the solution. The mismatch of the ability of workforce with employer’s expectation is a critical issue in increasing the number of unemployed, this fact causes problem of social welfare become more complex. The emergence of various kinds of social entrepreneurship with various kinds of focus on social problems being handled makes the term social entrepreneurship seems familiar to the public. Combining the types of nonprofit and profit activities associated with social mission requires an entrepreneurial spirit in every move. This research seeks to obtain a description and analysis results from the process of developing social entrepreneurship by analyzing strategies and activities in social development efforts through increasing human capacity and the impact for the company and participants. This research study used a qualitative approach with descriptive research type. Research informants obtained through purposive sampling method consisted of corporate’s management team and training participants. Data collection was conducted through observation and in-depth interview. The trainees were those who followed manufacturing program, especially in the fields of welding and machining. The results show that the company has transformed into social entrepreneurship. Sensitivity to the high unemployment rate of working age in the area of the company is located, encouraging companies to change the profit-oriented paradigm to be purpose-oriented. This fundamental value shift becomes an interesting aspect of this study, the transformation of a company then finally presents a sustainable positive impact on the surrounding environment.

Abstrak :
Kebutuhan material perforasi saat ini semakin meningkat seperti pada industri otomotif yaitu untuk pembuatan screen, shield separator, filter dan dalam bidang lain seperti peralatan medis, perobatan rumah tangga, peternakan dan akustik. Salah satu material perforasi yang banyak digunakan ialah baja galvanis karena tahan korosi sehingga sesuai digunakan di dalam industri maupun sebgai benda ornamen. Material perforasi memiliki sifat mampu bentuk yang lebih rendah dibandingkan dengan material solid karena memiliki banyak lubang dengan dimensi dan jarak tertentu sehingga memperluas 'open area' walaupun Muzykiewicksz telah membuktikan bahwa sifat mampu bentuk (dalam hal ini nilai LDR) lembaran baja tanpa perforasi sama dengan lembaran baja perforasi heksagonal tanpa menggunakan pelumas. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa sifat mekanis baja galvanis perforasi heksagonal menurun yaitu dari elongasi uniform (eu)=28,15% dan elongasi fracture (ef) 39,48% untuk baja galvanis tanpa perforasi menjadi eu 10,74% dan ef 17,35% demikian pula dengan UTS dari 33,71 kg/mm2 menjadi 31,81 kg/mm2. Koefisien pengerasan regang (n) untuk baja galvanis tanpa perforasi ialah 0,266 dan nilai n untuk baja galvanis perforasi heksagonal ialah 0,097. Pelumas cair efektif digunakan pada proses deep drawing baja galvanis karena dapat meningkatkan nilai LDR dari 2,15 menjadi 2,25 untuk baja galvanis tanpa perforasi dan untuk baja galvanis perforasi nilai LDR 2,15 menjadi 2,2. Pada proses stretching pelumasan batik cair maupun padat mampu meningkatkan kedalaman hasil stretching. Namun pelumas cair memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pelumas padat. Dengan menggunakan pelumas cair LDH baja galvanis perforasi heksagonal meningkat dari 1,45 menjadi 1, 47.

Abstrak :
Area prospek panasbumi Suwawa terletak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Secara umum penyebaran batuan di daerah panasbumi Suwawa di bagian Utara disusun oleh batuan plutonik seperti granit dan diorit. Sedangkan di bagian Selatan didominasi batuan produk Bilungala dan batuan vulkanik Pinogoe berumur Tersier Atas-Kuarter Bawah. Manifestasi panasbumi di daerah Suwawa berupa air panas Libungo dan Pangi yang memiliki tipe air klorida-sulfat, dan air panas Lombongo yang memiliki tipe air sulfat. Pemetaan struktur geologi bawah permukaan dan perkiraan potensi panasbumi di daerah Suwawa telah dilakukan dengan menggunakan metode gayaberat. Didapatkan rata-rata densitas di daerah survei sebesar 2.70 gr/cc. Berdasarkan hasil pemodelan gayaberat 2-dimensi yang dikorelasikan dengan data geologi, geokimia, dan geofisika (metode magnetotellurik) mengidentifikasikan adanya sistem panasbumi yang berasosiasi dengan struktur graben. Struktur graben tersebut disebabkan oleh sesar Libungo di bagian Selatan dan sesar Lombongo di sebelah Utara. Sistem panasbumi di daerah Suwawa ini merupakan tipe sistem vulkanik tua. Sumber panas sistem panasbumi Suwawa ini diperkirakan berasal dari tubuh batuan vulkanik Pinogoe yang sudah tua dan aktif karena proses tektonik. Temperatur reservoir diperkirakan memiliki suhu sekitar 188°C. Berdasarkan temperatur reservoirnya, sistem panasbumi Suwawa ini merupakan sistem dengan tipe moderate temperature. ......Suwawa geothermal prospect area is situated in Bone Bolango regency, Gorontalo Province. In general deployment of geothermal Suwawa formations, in the Northern area the geological formation is composed of plutonic rocks such as granite and diorite. However, in the Southern area the formation is dominated by products of Bilungala and Upper Tertiary-Lower Quaternary Pinogoe volcanic formation. Geothermal manifestations in Suwawa area are hot water of Libungo and Pangi with sulfate chloride water type, and hot water of Lombongo with sulfate water type. Mapping of subsurface geological structures and estimating the geothermal potential in Suwawa area are achieved using gravity method. The average of density in this survey area was obtained to be 2.70 g/cc. Based on 2- dimensional gravity modeling results which was correlated with geological data, geochemical data, and geophysical data (magnetotelluric method) identified the presence of geothermal system associated with graben structure. The graben structure was formed by Libungo fault in the South and Lombongo fault in the North. The origin of the heat source is estimated from the body of old Pinogoe volcanic formation which was activated by tectonic process. The temperature of the reservoir was estimated about 188°C. Based on reservoir temperature, Suwawa geothermal system belongs to moderate temperature type.

Abstrak :
ABSTRAK
Protein kedelai tersuksinilasi merupakan protein kedelai yang termodifikasi secara kimia dan berpotensi dimanfaatkan sebagai pembentuk matriks mikrosfer. Protein kedelai disuksinilasi dengan suksinat anhidrida 100% b/b dalam suasana basa. Protein kedelai tersuksinilasi yang diperoleh memiliki derajat suksinilasi 35,74±0,38%, menunjukkan peak pada bilangan gelombang 1653 cm-1 mengindikasikan gugus karbonil amida yang terbentuk, memiliki nilai uji daya larut pada pH 1,2 sebesar 0,21±0,010 gram/100 ml dan pada pH 7,5 sebesar 0,35±0,003 gram/100 ml, serta memiliki kemampuan mengembang pada pH 1,2 sebesar 33,21±2,04% dan pada pH 7,5 sebesar 66,36±2,12%. Mikrosfer lepas lambat propranolol hidroklorida dibuat dengan eksipien konsentrat protein kedelai dan protein kedelai tersuksinilasi sebagai matriks menggunakan alat spray dryer dan dihasilkan mikrosfer dengan ukuran partikel 11,54-16,79 µm, nilai presentase rendemen 36,46-58,91%, dan nilai efisiensi penjerapan 95,75-99,81%. Formula 2 menahan pelepasan obat paling baik dalam medium pH 1,2 dengan nilai pelepasan obat kumulatif 14,44±0,10% selama 1 jam dan 63,05±0,40% jika dilanjutkan dalam medium pH 7,5 hingga jam ke-12.

---

ABSTRACT
Succinylated soybean protein was chemically-modified soybean protein that could be used as matrix for sustained release microspheres containing propranolol hydrochloride. Soybean protein was succinylated with anhydride succinic 100% w/w in basic condition. Succinylated soybean protein had degree of succinylation 35.74±0.38%, showed peak in wave numbers 1653 cm-1 on IR spectrum which was indicating formed amide carbonyl group, had solubility index 0.21±0.010 gram/100 ml in aqueous medium pH 1.2 and 0.35±0.003 gram/100 ml in aqueous medium pH 7.5, and had swelling index 33.21±2.04% in aqueous medium pH 1.2 and 66.36±2.12% in aqueous medium pH 7.5. Sustained release microspheres containing propranolol hydrochloride were made by using spray dryer and obtained microspheres had particle diameters 11.54-16.79 µm, had yield values 36.46-58.91%, and had encapsulation efficiency values 95.75-99.81%. Second formula was the best formula that could sustain drug release in the aqueous medium pH 1.2 with the value of cumulative drug release 14.44±0.10% for 1 hour and 63.05±0.40% if it was continued in aqueous medium pH 7.5 up to 12 hours.

Abstrak :
Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games, Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games,

---

Fast development of Indonesias economy in early 1970s decade as impact of New Order policies in economy made many expansive goods such entertainment entering  Indonesia and also modern entertiement place. Video games is one of expansive entertainment games enter Indonesia about 1973 after founded in USA at 1972 and booming in world market in short time. Jakarta become first place of video games distributed amd the popularity of video games very high in 1981 compared many years ago. The video games in public space got banned in 17 December 1981 after President Soeharto agreed with Dewan Pertimbangan Agung advised in 15 December 1981 and Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Admiral Soedomo, banned the video games. The video games banned have big impact for development of video games in Indonesia, but the ban not continue with  compromise between local governments and businessmans for local income. The negative labelled for video games especially coin machine still continue until the end of New Order at 1998 with gambling and spendthrift the kids money. In this research, the researcher tracking the development of video games in DKI Jakarta and the impact for society in many example cases with history perspective. With taking many source from newspapers and magzine as main source and can explaining dynamic the development of video games.