Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diktat di Depdagri sebagai judul dari tesis ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan diktat untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan diktat dilihat dari sisi manajemen diktat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba memfokuskan pengkajian kepada kemampuan manajemen diktat (SPAMA di Depdagri) dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga sangat mempengaruhinya, yaitu faktor penyelenggara, faktor widyaiswara, faktor peserta, faktor perencanaan kebutuhan diktat, faktor kurikulum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor pembiayaan diktat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis sejumlah data, informasi dan fakta dengan peneliti sebagai human instrument. sedangkan sampel diambil dari pelaksanaan Diktat SPAMA di Depdagri Tahun 1999. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.Efektivitas pelaksanaan diktat sangat ditentukan oleh aspek-aspek pelaksanaan diktat, yaitu analisis kebutuhan diktat, kurikulum, peserta, widyaiswara, penyelenggara, sarana dan prasarana diktat, serta dana. 2.Hasil studi evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan diklat belum berjalan secara optimal dalam arti skor penilaian rata-rata dengan predikat cukup baik. 3.Layanan administratif dan sarana prasarana diktat serta akomodasi dan menu sudah terlaksana dengan baik sekali walaupun belum mencapai optimal. 4.Layanan proses belajar mengajar secara umum belum begitu baik, karena materi pembelajaran masih terpaku kepada modul yang sudah ada, sedangkan kreatifitas dan pengembangannya belum sepenuhnya mencapai harapan peserta. Demikian juga dengan metoda pembelajaran belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai. 5.Kendatipun terdapat pengaruh diktat yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, namun dari segi hasil diklat belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan. 6.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi dari setiap diktat sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. 7.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran guna diperoleh materi dan metoda pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan peningkatan ilmu dan teknologi serta sendi-sendi teori dan aplikasi yang sesuai dengan tujuan diktat yang bersangkutan."

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Program Rumah Singgah dalam memberdayakan anak jalanan adalah merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan Pemerintah. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, yang sampai saat ini masih belum pulih. Disamping melalui rumah singgah, upaya menangani anak jalanan telah pula dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.Banyaknya lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) yang terlibat dalam mendirikan dan mengelola rumah singgah, disatu pihak adalah merupakan pertanda baik yaitu adanya kepedulian pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Namun dipihak lain banyak pula diantara mereka yang tidak didukung oleh komitmen moral dan professional yang memadai. Akibatnya banyak rumah singgah dikelola seadanya, terkadang menyalahgunakan paket dana operasional yang disediakan pemerintah. Disamping itu ada pula oknum rumah singgah yang memperlakukan anak jalanan secara tidak wajar. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya seleksi yang ketat dan tidak berfungsinya kontrol dari pemerintah. Lemahnya kontrol pemerintah karena disain program tidak didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Akibatnya suatu rumah singgah sangat tergantung dari kualitas para pengelolanya semata. Secara umum pelaksanaan operasional rumah singgah ditentukan oleh unsur-unsur, yaitu kebijaksanaan pemerintah, disain program, anak jalanan, komunitas lokal serta pengelolaan rumah singgah itu sendiri.Berkenaan dengan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengungkap gambaran manajemen sosial rumah singgah. Untuk itu penulis meneliti salah satu diantara rumah singgah yang ada. yaitu rumah Singgah Bina Masa Depan (RSBMD) yang terletak di JI. Paseban Raya No. 59 Jakarta - Pusat.Dari hasil penelitian secara umum diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan rumah singgah dipengaruhi beberapa unsur yang saling terkait satu sama lainnya. Unsur-Unsur tersebut meliputi ; latar belakang LSK sebagai lembaga yang mendirikan rumah singgah, model manajemen yang dikembangkan, tenaga pengelola sebagai pelaksana, komunitas dan sumber-sumber setempat, serta pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan.Diperoleh data bahwa Pengelolaan RS-BMD secara internal yang dilaksanakan selama ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Artinya setiap petugas dapat mengerjakan semua tugas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sistem administrasi, ketatausahaan dan pencatatan terhadap semua aktifitas dan asset, serta pendokumentasian, belum ditata dan terlaksana sebagaimana selayaknya suatu lembaga yang professional dalam pengaturan manajemen modern.Sistem perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan belum berjalan, terutama yang bersifat eksternal. Dalam merekrut tenaga pengelola, khususnya pekerja sosial dan tenaga administrasi, tidak dilakukan seleksi secara ketat guna memperoleh tenaga professional. Hal ini terjadi karena imbalan yang disediakan sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal di Jakarta. Dalam memenuhi keperluan yang dibutuhkan RSBMD, sepenuhnya sangat tergantung pada Yayasan. Dukungan komunitas sekitar terhadap RS-BMD belum memadai. Dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain masih bersifat pasif. Artinya, dukungan dan kerjasama muncul bila diminta oleh pengelola RS-BMD.Walaupun dengan pengelolaan yang demikian ternyata 98 orang anak jalanan yang menjadi dampingan RS-BMD, dapat memperoleh pemberdayaan dalam bentuk beasiswa, usaha ekonomi produktif dan latihan keterampilan. Padahal jumlah yang ditargetkan hanya 44 orang anak. Mereka dapat menjalani pendidikan formal dari tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA sebanyak 54 orang. Disamping itu terdapat tiga kelompok usaha dan yang lainnya dapat mengikuti latihan keterampilan dan memperoleh dampingan. Selain pemberdayaan pada anak jalanan juga dilakukan pemberdayaan pada orang tua anak jalanan.Berdasarkan hasil dan temuan penelitian tersebut penulis mengajukan suatu model pengembangan rumah singgah yang berbasiskan komunitas lokal. Komunitas lokal dapat terlibat mulai dari gagasan pendirian rumah singgah, persiapan-persiapan, peiaksanaan, sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian, serta ikut bertanggung jawab akan kelangsungan dimasa yang akan datang. Diharapkan dengan model ini rumah singgah mempunyai basis yang kuat untuk melaksanakan misinya dan tidak terbatas pada target proyek yang bersifat jangka pendek."

"Program jaring pengaman sosial (JPS) bidang operasi pasar khusus (OPK) Beras merupakan program ketahanan pangan yang bertujuan untuk menangani masyarakat dalam menghadapi krisis pangan. Program ini digulirkan ke darah-daerah yang rawan terhadap masalah pangan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.Kenyataannya ketika program digulirkan banyak mengalami masalah di masyarakat terutama bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Program JPS bidang OPK Beras yang dananya berasal dari pinjaman Asia Development Bank (ADB) merupakan program bantuan bagi masyarakat dengan persyaratan melibatkan masyarakat sipil dalam memonitoring jalannya program tersebut.Peran civil society dalam monitoring kegiatan opk beras menjadi sangat panting karena keterlibatan civil society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Akuntabilitas Pembangunan (JAR) akan dapat menjadi katalisator dialog (catalys of dialogue), melakukan penyeimbang kepentingan (balancing inters), pemberian sinyal (picking up signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama (collective action).Peran masyarakat sipil yang pertama adalah menjadi katalis dari dialog antara berbagai institusi Negara, pasar, dan masyarakat untuk mencapai konsensus alas prioritas bersama. Proses mencapai consensus ini melibatkan aktivitas-aktivitas seperti identifikasi masalah dan stakeholder, artikulasi dan klarifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan, dan penetapan tujuan bersama. Kedua, masyarakat sipil menjadi penyeimbang kepentingan. Masyarakat sipil yang efektif ditandai dengan proses penyeimbangan kepentingan yang dilaksanakan secara terbuka, santun, dan jujur dimana institusi-institusi yang terlibat memiliki posisi tawar yang sama.Ketiga, masyarakat sipil melakukan pemberian sinyal. Masyarakat sipil yang berfungsi secara aktif menjamin bahwa sinyal yang dikirimkan sebagai akibat adanya penyimpangan mendapat perhatian dan penanganan sedini dan setuntas mungkin. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan dengan keterlibatan dalam menangani masalah pembangunan atau dengan kata lain masalah baru diatasi ketika sudah menjadi terialu besar merupakan indikasi melemahnya masyarakat sipil (civil society). Keempat, peran mobilisasi untuk aksi bersama. Aksi bersama menandakan masyarakat sipil telah mencapai kohesi kepentingan dan sinergi.Pada kenyataanya LSM tidak berperan dalam memonitoring program opk (Beras). Ketidak berperanan LSM ini karena LSM tidak mau terlibat dalam struktur pengawasan yang telah dibuat pemerintah dalam memonitoring Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk di dalamnya operasi pasar khusus (opk) beras. LSM melihat keterlibatan mereka dalam struktur pengawasan JPS akan dapat menjadi LSM tidak independent dalam membuat laporan terhadap hasil temuan mereka.LSM menganggap program monitoring JPS hanya merupakan salah satu bagian dari proyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu LSM tidak melakukan monitoring secara struktur tetapi melakukan kampanye melalui alat seperti brosur dan himbauan bahwa ada program JPS yang dananya merupakan pinjaman dari Lembaga bank dunia.Penelitian yang dilakukan di daerah Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, karena daerah ini merupakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah di perkotaan yang akan mengalami krisis pangan akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang lalu. Tapi pada kenyataannya masyarakat tidak melihat bahwa ada program operasi pasar khusus (opk) beras di daerahnya yang bertujuan unutk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan membeli beras seharga 1000 rupiah dan setiap kepala keluarga mendapat 20 kilogram per bulan.Penduduk Galur tidak mengetahui bahwa program JPS tersebut merupakan program yang dalam kegiatannya dipantau oleh suatu lembaga yang bertugas unutk menangani keluhan bagi masyarkat yang merasa beras yang mereka terima tidak layak dimakan atau dikonsusmsi. Penduduk tidak tahu harus mengadu atau melapor kemana ketidak sesuaian barang yang mereka terima. Ada lembaga yang seharusnya berperan dalam memantau program opk beras tetapi tidak berjalan karena hanya berada di tingkat Kabupaten.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memaparkan kejadian atau gejala yang ada di lapangan dengan menggambarkan temuan-temuan dan mengambil suatu kesimpulan yang merekomendasikan terhadap temuan tersebut kepada lembaga yang berhak melaksanakannya. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak yang terkait dengan pelaksana program."

"Persoalan hubungan sipil-militer selama masa reformasi yang paling penting dan patut untuk dijadikan kajian maupun bahan penelitian adalah di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak-lebih dari 20 bulan, dari bulan Nopember 1999 hingga Juli 2001. Bukan saja karena terdapatnya sejumlah kebliakan penting yang dihasilkan dalam rangka penegakan supremasi sipil, keberhasilan militer Indonesia melakukan konsolidasi lnternal, ataupun hubungan sipil (Presiden Abdurrahman Wahid) dengan militer yang dipenuhi dengan 'ketegangan'. Lebih dari itu, militer indonesia memiiiki peranan yang cukup signifikan bagi naik dan turunnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan Rl ke-4.Penelitian ini difokuskan pada format hubungan sipil-militer di era Abdurrahman Wahid, khususnya hubungan antara Presiden dengan TNI. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemikirannya adalah, pertama, bahwa Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan posisi dan peran TNI-Polri dalam format kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama ia menjabat sebagai Presiden Rl ke-4 hasil Pemilu 1999. Sejumlah kebijakan penting ilu diantaranya, penggantian jabatan Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) menjadi Kementerian Pertahanan, penempatan orang sipil sebagai Menhan, realisasi pemisahan Polri dari TNI, penghapusan Bakorstanas dan Litsus, dicopotnya Jenderal TNI Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolkam, beberapa mutasi di tubuh militer misalnya penempatan Laksamana Widodo AS (AL) sebagai Pangab TNI, pergantian posisi Pangkostrad dan beberapa perwira tinggi lainnya yang dinilai sebagai upaya "dewirantoisasi', dihapusnya posisi Wakil Pangab, serta kebijakan yang belum terealisasi, yakni keinginan mengganti jabatan Panglima TNI dengan Kepala Staf Gabungan dan meletakkan TNI dibawah Menhan. Kedua, militer (TNI) ternyata melakukan respon balik bahkan ?perlawanan' atas beberapa kebijakan Abdurrahaman Wahid di atas, terutama yang berkaitan dengan seiumlah mutasi para perwira, yang dibuktikan dengan penolakan mereka atas Maklumat Presiden (Dekrit) dan dukungan mereka atas Sl MPR 2001.Dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dengan para pelaku (tokoh) penting di sipil maupun militer selama Abdurrahman Wahid menjabal Presiden Rl dan studi pustaka, dikumpulkan dan diverifikasi data-data itu, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pola hubungan sipil-militer di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, sejauhmana reposisi militer berlangsung di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan apakah pemerintahan Abdurrahman Wahid mampu membuat hubungan sipil-militer yang betul-betul mencerminkan adanya reposisi militer dari domain politik dan terbentuknya supremasi sipil yang akan mendukung demokratisasi di Indonesia ?.Untuk itu, kerangka teori yang penulis gunakan dalam melihat hubungan sipil-militer di masa pemerintahan Abdurrahaman Wahid, pertama, bisa dijelaskan dengan teorinya Perimuller (1980), Huntington (1959) dan Welch (1970) yang melihat faktor eksternal militer menjadi penyebab munculnya intervensi. Sedangkan Finer (1988) dan Nordlinger (1994) melihal faktor internal militer (kepentingan militer) sebagai penyebab terjadinya intervensi militer ke domain sipil. Kedua, Alfred Stepan (1998) tentang pengurangan hak istimewa militer dan otorilas politik militer serta Sundhaussen (1985) tentang alasan dan syarat penarikan diri militer dari wilayah politik. Ketiga, Perlmutler (1980) dengan teori fusionist (peleburan)-nya menjelaskan tentang model-model hubungan sipil-militer di dunia ketiga. Keempat, berkaitan dengan variasi dominasi militer banyak dilakukan oleh Huntington (1959), Monis Janowilz (1964), Claude E. Welch (1970), David E. Albright (1980), Qrouch (1985) dan Nordlinger (1994), yang menjelaskan model dominasi militer dalam pemerintahan sipil sesuai dengan posisi dan peran mililer di dunia ketiga.Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teoritik di atas, beberapa temuan penting hasil studi, analisis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, posisi militer pasca Orde Baru masih kuat, Kedua, militer pasca Orde Baru telah melakukan beberapa perubahan internal yang merupakan jawaban atas tuntutan dan tekanan publik. Ketiga, inkonsistensi reposisi militer dari politik praktis juga dilakukan oleh kekuatan sipil. Keempat, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid memang lelah menandai adanya upaya untuk mereposisi militer dan keinginan untuk memprofesionalkan tentara. Kelima, Hubungan Abdurrahman Wahid-militer awalnya harmonis, namun tidak berlangsung Iama, sebab Abdurrahman Wahid terlalu mengakomodasi ?kelompok moderal? TNI yang menghendaki terciptanya militer profesional dan meninggalkan kelompok yang masih memperlahanlkan status quo dimana TNI tidak hanya berfungsi sebagai ?pemadam kebakaran? saja, tetapi sekaligus menolak prinsip supremasi sipil. Presiden dianggap lerlalu jauh melakukan intervensi ke tubuh TNI, sehingga kelompok konservatif mampu mengkonsolidasikan kekuatannya bekerja sama dengan kelompok sipil (Iawan polilik Abdurrahman Wahid) menolak Maklumat Presiden dan menggelar Sl-MPR.Keenam, cita-cita penegakan prinsip supremasi sipil pada era kepemimpinanan Abdurrahman Wahid dapat disimpulkan gagal. Hal ini disebabkan oleh dua hal ; (1) presiden, parlemen dan para elite partai polilik menjadi titik lerlemahnya. Konflik yang berujung pada fragmentasi di antara kekuatan sipil telah membuka pintu bagi militer untuk terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan militer ini ditunjukkan melalui dukungannya lterhadap penyelenggaraan Sl MPR dan, (2) secara ideologis, militer belum sepenuhnya bersedia menarik diri dari domain polilik praktis. Karena, secara substansi, doktrin dan keyakinan anggola mililer belum berubah. Selain itu, keengganan militer unltuk back to barrack karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi anggaran, kesejahteraan dan fasilitas untuk menjadikan militer yang profesional."

"Penilaian risiko pipa penyalur dilakukan sebagai bagian dari pipeline integrity management. Dengan bertambahnya umur pipa penyalur, maka kemungkinan kerusakan akan semakin meningkat kecuali dilakukan tatakelola yang tepat dalam upaya untuk menekan risiko. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis risiko berdasarkan kemungkinan dan konsekuensi kegagalan sejalan dengan korosi yang terjadi pada pipa penyalur. Penentuan laju korosi yang cermat sangat penting untuk mengambil keputusan terkait integrity dan efektivitas dalam memastikan keandalan pipa penyalur. Penentuan laju korosi yang akurat sangat sulit ditentukan karena sejumlah faktor yang mempengaruhi reaksi korosi. Estimasi laju korosi yang umum digunakan pada pipa penyalur adalah dengan alat In-line inspection(ILI). Laju korosi digunakan sebagai dasar untuk estimasi integrity pipa penyalur dalam suatu periode waktu. Sedangkan kemungkinan kegagalan dihitung menggunakan metode distribusi Weibull dua parameter dan estimasi konsekuensi kegagalan disiapkan berdasarkan sejumlah rujukan standar API 581. Dengan memahami tingkat ketidakpastian ILI, maka diharapkan penentuan laju korosi akan dapat lebih akurat sehingga kondisi integrity pipa penyalur di masa depan akan lebih baik termasuk juga mitigasi yang perlu dilakukan. Tesis ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang terjadi pada PT. X untuk memahami risiko pipa penyalur terkait dengan degradasi alami material. Berdasarkan perhitungan, pipa penyalur dikategorikan ke dalam peringkat risiko 5C yang berarti dalam kondisi risiko medium-high. Variasi tingkat kegagalan terhadap segmen atau sub segmen pipa penyalur juga diperoleh dengan kemungkinan kegagalan tercepat pada selang waktu kurang dari tiga tahun dan kegagalan ......Risk assessment of gas pipeline is carried out as part of pipeline integrity management. As the life of the pipeline increases, the likelihood of failure will increase unless proper governance is carried out in an effort to reduce risk. This study describes the risk analysis based on the likelihood and consequences of failure in line with corrosion that occurs in the gas pipeline. A careful determination of the rate of corrosion is very important to make decisions regarding integrity and effectiveness in ensuring the reliability of the pipeline. Accurate determination of the rate of corrosion is very difficult to determine because of a number of factors that influence a corrosion reaction. Corrosion rate estimation that is commonly used in conduit is by In-line inspection (ILI). Corrosion rate is used as a basis for estimating the integrity of the conduit in a period of time. While the probability of failure is calculated using the two parameter Weibull distribution method and the estimated consequences of failure are prepared based on a number of API 581. Standard references. mitigation needs to be done. This thesis is also complemented by a case study that occurred at PT. X to understand the risks of channel pipes associated with natural degradation of the material. Based on calculations, the pipeline is categorized into a risk matrix 5C which means it is in a medium-high risk condition. Variations in the failure rate of the pipeline segments or sub-segments are also obtained with the possibility of the fastest failure in an interval of less than three years and the longest failure in an interval of 11 years."

"[ABSTRAKProgram BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmastahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbandingpositif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Inimengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas KabupatenKuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untukmenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK diPuskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan,hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dankapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dandilakukan antara Bulan Maret?April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan DinasKesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di KabupatenKuningan tahun 2011?2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmaskhususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidakberpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderungmenurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

ABSTRACTBOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase.;BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase., BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase.]"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan manajemen risiko atas pemanfaatan teknologi informasi pada Bank Syariah D mengacu pada Risk IT Framework. Analisis dilakukan dengan Risk IT Framework yang memiliki tiga komponen yaitu Risk Governance, Risk Evaluation, dan Risk Responses menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen pengumpulan data penelitian berupa wawancara dengan divisi manajemen risiko, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi pada laporan tahunan serta kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko atas teknologi informasi Bank Syariah D. Objek penelitian adalah Bank Syariah D yaitu salah satu perbankan syariah yang sedang memaksimalkan operasional dan layanannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah D sudah memiliki penerapan manajemen risiko terkait teknologi informasi yang sejalan dengan ketiga komponen dari Risk IT Framework namun, terdapat beberapa hal yang dinilai masih perlu diperbaiki seperti dalam mensosialisasikan budaya kesadaran risiko, keterlambatan pelaporan, serta terkait rencana mitigasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Syariah D untuk melakukan perbaikan dan memperkuat penerapan manajemen risiko khususnya terkait teknologi informasi dalam memaksimalkan operasional dan layanannya pada perbankan syariah.......This study aims to find out how appropriate the application of risk management for the use of information technology at Islamic Bank D refers to the Risk IT Framework. The analysis was carried out using the Risk IT Framework which has three components, namely Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Responses using a qualitative approach in the form of case study research. The data used is primary data with research data collection instruments in the form of interviews with the risk management division, while secondary data is in the form of documentation in annual reports and policies related to risk management on information technology Islamic Bank D. The object of research is Islamic Bank D, which is one of the banks syariah which is currently maximizing its operations and services by utilizing information technology. The results of the study show that Bank Syariah D already has the implementation of risk management related to information technology which is in line with the three components of the Risk IT Framework however, there are several things that are considered to still need improvement such as in socializing a culture of risk awareness, delays in reporting, and regarding mitigation plans. This research is expected to be a material consideration for Islamic Bank D to make improvements and strengthen the application of risk management, especially related to information technology in maximizing its operations and services in Islamic banking."

"ABSTRAK Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan bahan bakar alternatif atau bahan bakar pengganti minyak bumi. Proses konversi metanol menjadi senyawa hidrokarbon cair fraksi bensin dikenal sebagai proses Methanol to Gasoline (MTG) menggunakan katalis H-ZSM-5. Metanol merupakan sumber bahan yang dapat diperbaharui dan relatif mudah dimodifikasi dengan bantuan katalis asam untuk menghasilkan fraksi bensin. Mekanisme reaksi pada proses MTG melibatkan beberapa senyawa intermediet yaitu dimetil eter (DME) dan sikloheksana, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari reaksi katalisis tesebut. Penelitian ini mempelajari reaksi katalisis antara sikloheksana dengan metanol menggunakan katalis ?- Al2O3-TiO2 dan zeolit H-ZSM-5 dengan beberapa variasi perbandingan berat katalis. Katalis ?-Al2O3-TiO2 disintesis dari gel boehmite yang dihasilkan dari penambahan larutan Al2(SO4)3 dengan larutan NH4OH yang ditambahkan TiO2 dan dilakukan proses aging pada suhu 40oC dan dilanjutkan pada suhu 80oC masing-masing selama 96 jam. Zeolit ZSM-5 disintesis dari larutan hidrogel dengan komposisi mol 29 Na2O : 32 TPABr : Al2O3 : 100 SiO2 : 3275 H2O : 17 H2SO4 : 21 KF. Sintesis dilakukan secara hidrotermal pada suhu 150oC selama 120 jam dan dilanjutkan dengan pengubahan Na-ZSM-5 menjadi H-ZSM-5. Katalis dianalisa dengan difraksi sinar-X, spektrofotometri FT-IR, dan analisa luas permukaan dengan metode BET. Reaksi antara sikloheksana dan metanol dilakukan pada komposisi campuran azeotrop dengan variasi suhu reaksi katalisis pada 175o, 200o, 225o, dan 250oC. Hasil analisis GC-MS menunjukkan produk yang dihasilkan berupa campuran senyawa parafin, sikloparafin, dan aromatik. Produk optimum berupa senyawa aromatik diperoleh dalam penggunaan 1 gram katalis ?-Al2O3-TiO2 dan 3 gram katalis zeolit H-ZSM-5 pada suhu 2250C dengan persentase komposisi terbesar adalah p-xilena (42,77%). Kata kunci : ?-Al2O3-TiO2, zeolit H-ZSM-5, azeotrop, katalis, katalisis."