Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulis sengaja memilih topik "Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara" (KBSN-AT) sebagai suatu upaya melindungi lingkungan hidup mengingat selama ini belum ada satu penelitian hukum yang secara khusus membahas masalah ini. Tujuan penulisan adalah menjelaskan seluruh permasalahan yang timbul melalui sebuah, penelitian hukum guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang ada dan berlaku dalam KBSN-AT. Selain itu, Penulisan ini dimaksudkan guna menganalisa seluruh ketentuanketentuan yang terdapat dalam Traktat KBSN-AT serta kompleksitas hukum yang mungkin timbul dan penerapan ketentuan-ketentuan dimaksud. Penulisan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menggunakan perencanaan experimental design. Disini Penulis menganalisa serta memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat KBSN-AT dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta antisipasi penyelesaiannya. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pembentukan KBSN-AT sebagai suatu fenomena politik internasional. Selain tujuan secara umum yaitu mendorong penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh dalam kerangka global, secara khusus pembentukan KBSN-AT dimaksudkan untuk: 1. Melarang negara-negara Asia Tenggara untuk memiliki, mengembangkan, melakukan uji coba, menempatkan, atau menggunakan senjata nuklir; 2. Menegaskan kembali hak-hak negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan energi nuklir guna maksud-maksud damai; 3. Mengupayakan jaminan dari Negara Bersenjata Nuklir bahwa mereka tidak akan menyerang atau mengancam menyerang negara-negara Asia Tenggara dengan senjata nuklir. Guna memastikan efektifitasnya, KBSN-AT disertai pula sebuah Protokol yang isinya merupakan jaminan dari semua Negara Bersenjata Nuklir untuk menghormati ketentuanketentuan yang ada dalam Traktat serta memberikan "jaminan keamanan negate (negative security assurance). Namun sejauh ini belum ada satupun Negara Bersenjata Nuklir yang menandatangani Protokol Traktat KBSN-AT.

Abstrak :
This article attempts to identify and asses the weaknesses of the CFSP that have been inherently implicated in substantive and institutional limitations. Critical analysis on this particular issue becomes increasingly important, since the discourse on the CFSP in Indonesia is not well developed in the way that the very nature of the CFSP and its complexities are not properly understood. Having said that this article is particularly aimed at contributing to the development of the discourse on the CFSP in Indonesia. In analyzing this issue,it confines itself to the theoretical views assumed by realists because they would appropriately divulge and address the weaknesses of the CFSP. It also argues that the EU member states, despite their apparent enthusiasm for developing a truly CFSP, are reluctant to fully give up their national sovereignty over foreign and security policy. Since the CFSP can be only seen as reflection of the interests or EU Member States,it is very difficult to put any limits on the foreign policy initiatives of the member states, to shape their interests or bring them to stick to the common framework .In conclusion,this article suggests that all of these weaknesses are the underlying causes of the incapability of the EU to match today's global challenge.

Abstrak :
The United Nations ' to prevent invasion to Iraq and United States ' occupation with it allies have cause the pessimism to the future of international law. The international community is worried about the unilateralism tendency by the United States because it can threaten the rule of law's future in international relation. So many questions about the existence of international law and its nature such as whether international will be merely as the means of power only. This article tries to answer those questions with special approach (critical legal studies).