Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informed consent pada pasien paliatif, adalah sangat berperan sekali didalam pengambilan keputusan setiap dilakukan tindakan medik. Bermasalahan persetujuan tindakan medik yang timbul pada pasien ini tidak terlepas dari norma hukum yang berlaku khususnya hukum perdata karena mengingat kondisi atau keadaan penyakit pasien yang tidak dapat disembuhkan bila dihubungkan dengan tindakan medik yang dilakukan tidak sesuai dengan penyembuhan penyakit yang diharapkan pasien tindakan medik pada pasien paliatif hanya untuk meningkatkan quality of life dan meringankan penderitaan pasien sehingga pasien merasa nyaman dan tenang didalam menghadapi penyakitnya. Informed consent dalam Perjanjian therapeutik yang telah di sepakati dikenal dengan asas konsensualitas yaitu pasal 1320 KUHPer merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sehingga mengikat secara hukum untuk kedua belah pihak bila dilakukan dengan itikad baik (pasal 1338 KUHPer). Bila terjadi penyimpangan dari perjanjian yang dilakukan, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara yuridis dalam pasal 50 dan 53 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya bertugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan standar profesinya serta mematuhi hak pasien antara lain hak atas informasi dan hak memberikan persetujuan. Kedua hak tersebut berkaitan dengan informed consent dalam transaksi therapeutik. Pasien memiliki hak untuk mengetahui semua keadaan penyakitnya, pengobatan, tetapi tidak semua kebenaran dari informasi harus disampaikan apabila hal tersebut dapat merugikan pasien yang bersangkutan. informed consent dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang timbal balik, baik untuk pasien sendiri yang meminta dan menerima pelayanan kesehatan serta dokter yang melakukan tindakan medik pada pasien. Informed consent bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang berhubungan dengan hak-hak seseorang dan tanggungjawab individu atas pelayanan kesehatan."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"ABSTRAKProgram mentoring kepala ruangan yang dijalankan dengan tepat dapat meningkatkanperilaku perawat dalam menjaga keselamatan diri dari bahaya kemoterapi. Fenomenaditemukan di RS.Kanker Dharmais mentoring kepala ruangan, perilaku perawatpelaksana dan keselamatan diri dari bahaya kemoterapi belum optimal. Penelitian inibertujuan untuk mendapatkan gambaran efektifitas program mentoring kepalaruangan terhadap peningkatan perilaku perawat dalam menjaga keselamatan diri daribahaya kemoterapi di ruang rawat inap RS.Kanker Dharmais. Penelitian inimengunakan metode quasi experiment dengan Pretest-Posttest Control GroupDesign. Sampel yang digunakan pada 66 perawat pelaksana (33 kelompok intervensi,33 kelompok kontrol). Intervensi program mentoring dilakukan pada kelompokintervensi setelah pelatihan program mentoring kepala ruangan. Hasil penelitianmenunjukkan perilaku perawat dalam menjaga keselamatan diri dari bahayakemoterapi ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan programmentoring kepala ruangan pada kelompok intervensi (p<α, α=0.05), sehingga dapatdisimpulkan bahwa program mentoring kepala ruangan dapat meningkatkan perilakuperawat dalam menjaga keselamatan diri dari bahaya kemoterapi.Program mentoring kepala ruangan dengan cara pembinaan, monitoring, dan evaluasiperlu terus dilakukan terhadap perilaku keselamatan diri perawat dari bahayakemoterapi di Rumah Sakit.

---

ABSTRACTMentoring program by head nurse can increase the behavior of nurses inmaintaining the safety away from hazards chemotherapy. The phenomenon was foundin the head space RSKD mentoring, behavior and safety nursed themselves from thehazards of chemotherapy has not been optimal. This study aims to get a picture of theeffectiveness of mentoring programs to increased head nurses conduct themselves inmaintaining the safety of the hazards of chemotherapy in inpatient room RSKD. Thisstudy used the method of quasi experiment with pretest-posttest control group design.The sample used in 66 nurses (33 intervention group, 33 control group). Interventionmentoring program conducted in the intervention group after training mentoringprogram head nurse. The results showed the behavior of nurses in maintainingpersonal safety from hazards chemotherapy was significant difference before andafter the mentoring program head nurse in the intervention group (p <α, α = 0.05level), so it can be concluded that mentoring programs can improve the behavior ofhead nurse in keep away from the hazards of chemotherapy safety. Mentoringprogram head nurse by way of coaching, monitoring, and evaluation needs to beconducted on the behaviour of personal safety from hazards chemotherapy nurse atthe hospital."