Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi informasi dan masuknya Indonesia ke dalam fase revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan pola dan sistem kerja yang diterapkan oleh para pekerja di Indonesia. Adanya internet menghilangkan batasan jarak dan komunikasi dalam bekerja sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor untuk bertatap muka. Hal ini dikenal dengan istilah remote work. Saat ini beberapa tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja secara remote dengan perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana hubungan hukum antara pekerja remote dengan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia, kedua tentang perlindungan hukum bagi para pekerja remote tersebut dan ketiga tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait fenomena remote work. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja remote dan perusahaan pemberi kerja dari luar wilayah Indonesia merupakan hubungan kemitraan berdasarkan jenis perjanjian yang dianalisis. Berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan bagi pekerja remote bergantung pada klausul yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai pekerja remote yang bekerja dengan pemberi kerja di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan posisi tawar dari pekerja saat negosiasi dan akan menandatangani perjanjian menjadi hal vital bagi perlindungan hukum pekerja remote. Saran yang diberikan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di bidang digital.

---

The development of information technology and the entering of industrial revolution 4.0 in Indonesia create changes in the working patterns and systems applied by workers in Indonesia. The existence of the internet eliminates distance and communication barriers at work so that workers can complete their assignments without having to come to the office to meet face to face. This is known as “remote working”. Currently, several workers in Indonesia utilize internet technology to work remotely with companies domiciled outside the territory of Indonesia. The problems studied in this study are, first on what is legal bond arises between remote workers and foreign company outside Indonesia, then second on what is the legal protection for the said remote workers and the last on what is the government policies regarding the phenomenon of remote working. This research was conducted with qualitative methods using normative juridical research on secondary data sources. The results of this study indicate that the legal bond between remote workers and foreign company is a partnership agreement, based on the analyzed type of agreements. In relation with the legal protection, protection for remote workers depends on the clauses regulated in partnership agreement. Until now, there is no specific policy from the Indonesian government regarding remote workers who work with foreign company outside Indonesia. Therefore, the bargaining power of the employees during the negotiation and execution of the agreement is vital for the legal protection of remote workers. Recommendation for this research are Ministry of Manpower to conduct socialization and training that in line with strategic plans of Ministry of Manpower to prepare Indonesian manpower facing revolution industry 4.0 especially on digital area."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."