Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta atau kota Jakarta menjadi pusat aktifitas atau kegiatan di berbagai skala: internasional, dan nasional, yang secara struktural ruang dibagi menjadi tiga: primer, sekunder, dan tersier. Ekonomi Jakarta digerakkan oleh sektor formal dan sektor informal. Salah satu sektor informal yang ada di Jakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu aktor informal yang mengalami dampak pada masa pandemic COVID 19, salah satunya mengenai kondisi pendapatan bulanan. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana analisis perubahan pendapatan PKL pada masa pandemic COVID 19; 2. bagaimana pengaruh faktor sosio demografi terhadap perubahan pendapatan PKL? 3. bagaimana pengaruh faktor profil usaha terhadap perubahan pendapatan PKL? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode regresi logistik biner dan multinomial logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 52,9% responden mengalami perubahan pendapatan berupa penurunan, sedangkan pada faktor sosio demografi dan profil usaha tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pendapatan PKL ......DKI Jakarta Province or so called Jakarta has become the center of activities at various scales: international and national, which structurally divided into three: primary; secondary; and tertiary. Jakarta’s economy is driven by the formal and informal sectors. One of the informal sectors in Jakarta is street vendors or Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima ara one of the informal actors who have experienced an impact during the COVID-19 pandemic, especially to their monthly income. The questions of this research are: 1. How is the street vendors monthly income change during COVID-19 pandemic; 2. How is the influence of socio-demographic factors on monthly inome change of street vendors?; 3. How is the influence of socio-demographic factors on monthly inome change of street vendors? To answer these questions, the author uses binary logistic regression and multinomial logistic regression methods. The results of this study indicate that 52,9% of respondents experienced a decreased income; while soci-demographic factors and business profiles did’nt find a significant effect on change of street vendors monthly income.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebelum era BPJS, penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendeterminasi pelembagaan BPJS. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep new institutionalism dan variannya, yaitu historical institutionalism. Hasil analisis menunjukkan beberapa kebijakan, yaitu amandemen UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, menjadi legacy path dalam pelembagaan BPJS. Kepentingan Pemerintah untuk mempertahankan model BUMN bertemu dengan kepentingan DPR untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara terpadu dengan menggunakan model badan hukum publik membentuk model pelembagaan conversion.

---

ABSTRACT
Social security was held by State Own Entreprise (SOE), were PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes. The implementation of social security had changed after Social Security Law Number 40/2004 released. Social security law mandate to create Social Security Agency (BPJS). This research is aimed to explain and analyze how Social Security Agency was institutionalized and what factors were determined behind the institutionalization. Researscher used qualitative method with New Institutionalism concept, and its variation, historical institutionalism as a frame in explaining the research questions. The result shows some policies became the legacy path in Social Security Agency institutionalization. Those policies are: The Amendment of Constitution 1945 Law, and Social Security Law Number 40/2004.