Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal. ......This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design. Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test. From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage. Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung. ......This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories.