Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Merek adalah sebuah aset yang penting bagi perusahaan. Merek yang diperlakukan dengan baik akan dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produk tersebut. Salah satu upaya untuk memperlakukan merek dengan baik adalah dengan mengungkit kinerja merek tersebut. Salah satu upaya mengungkif kinerja merek adalah dengan melakukan co-branding. Pada kasus Co-Branding PT Excelcom Pratama dan PT Bank BCA.Tbk, upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah layanan tambahan nilai (BCA dan Excelcom). Selain itu juga untuk menghemat anggaran investasi (BCA) serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi agar konsumen yang telah ada tidak berpindah atau bahkan mampu mengikat kansumen baru.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan paradigma dari sudut kualitatif. Pemilihan ini dikarenakan pada penelitian ini hanya akan menjelaskan proses yang terjadi dalam obyek yang diteliti.

Co-branding melibatkan lebih dari satu organisasi bisnis maka obyek penelitian ini juga dilakukan pada lebih dari satu perusahaan. Kedua perusahan tersebut adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam lingkup geografis Indonesia. Desain penelitian, "Exploration Research" dan menggunakan metode Case Study yang berjenis Single case - Unilevel analysis.

Exploration research adalah dimensi penelitian yang didasarkan pada keadaan dimana suatu fenomena yang diteliti merupakan sesuatu yang baru atau masih sedikit yang mempelajarinya.

Metode pengamatan akan dilakukan dengan cara turun kelapangan melakukan interview mendalam kepada responden yang telah ditentukan dan melakukan studi dokumen dan literatur yang berkaitan. Secara operasional akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dengan bidang itu yaitu Untuk Excelcom dengan General Manager Value added Service, Marketing and Development. untuk BCA dengan Direktur Teknologi Informasi BCA. Selain itu juga akan dilakukan analisa dokumen dan juga studi literatur.

Tahapan konsepsi yang menjadi landasan setiap aplikasi strategi telah dipahami sepenuhnya oleh kedua institusi bersangkutan, dengan kesesuaian dengan konsep dasar yang dikandung dalam co-branding.

Demikian juga dengan aplikasi dimana tiap-tiap partisipan telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Setiap kriteria yang dimintai selalu dipenuhi oleh co-partner. Pada tahapan ini semua kendala dan hambatan diatasi bersama oleh semua partisipan.

Pada tahap eksekusi terjadi juga suatu kerjasama yang solid diantara kedua partisipan dengan kesepakan untuk menanggung rentang biaya kampanye dan menggunakan kekuatan masing-masing partisipan pada lini media serta format isi pesan komunikasi yaitu untuk mengedukasi user baik yang berupa pengguna maupun non pengguna sehingga memunculkan persepsi terhadap kualitas dengan informasi dan edukasi tentang fitur yang menjadi muatan dari strategi co-branding antara BCA dan Excelcom yaitu mobile banking. Khalayak sasaran yang akan menjadi target juga diupayakan kepada semua kelompok sasaran dengan prioritas yang berbeda untuk tiap kelompok.

Berdasar dari kesemua itu, maka bisa disimpulkan bahwa suatu co-branding dapat diaplikasikan dengan baik apabila telah tercapai suatu kondisi dimana semua partisipan telah memahami konsepsi dari strategi, pesan dan tugas masing-masing serta berusaha untuk saling menutup kekurangan dari pihak co-partner.

Abstrak :
Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ditindak lanjuti dengan KepMen. Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan PerMen Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, diikuti dengan SE Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 110-2871 tentang Pelaksanaan PP 41 Tahun 1996, yang pada prinsipnya sudah secara komprehensif mengatur tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 22 yang mengatur tentang kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Pangkal permasalahannya adalah perbedaan jangka waktu pemberian HGU, HGB, dan HP Atas Tanah, hal inilah yang memicu ketidakserasian. Penulis berpendapat, pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan akan memicu kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berlebihan sehingga merusak rasa keadilan masyarakat dan menyalahi landasan filosofis negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dalam menyikapi kedua perbedaan ini, sehingga investor asing dapat meyakini bahwa peraturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh WNA dan BHA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, tanpa suatu keragu-raguan dan kekhawatiran atas keberadaan mereka.

---

The legal basis of ownership of land and buildings for foreigners and foreign legal entities in Indonesia is the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph (3), the Basic Agrarian Law Article 1 Paragraph (2) and Article 2 Paragraph (1). Implementing regulations are PP No. 40 year 1996 on HGU, HGB, HP on Land and the Regulation No. 41 of 1996 on Housing Home Ownership or occupancy by Foreigner. Followed up by ministerial decree. Agrarian Affairs / Head of BPN No.. 7 / 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by Foreigner and replaced with candy Agrarian Affairs / Head of BPN No. 8 of 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by The Stranger, followed by SE Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 110-2871 on the implementation of PP 41 of 1996, which in principle has been comprehensively regulates the ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities in Indonesia. After the enactment of Law No.25 of 2007 concerning Investment, Article 22 which regulates the ease of service and / or licensing rights to the land. The base problem is the difference in term of provision of HGU, HGB, and HP on Land, this is what triggers the incompatibility. The author argues, the granting of rights to land in a long period time and it is feared will lead to ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities that excessive and damage the public sense of justice and violates the philosophical foundation of the Republic of Indonesia as an agricultural country. Therefore, necessary steps are wise and prudent in dealing with these two differences, so that foreign investors can be confident that the rules on ownership of land and buildings by foreigners and BHA truly benefit the nation of Indonesia in its people prosper, without a doubt- doubts and fears for their existence.

Abstrak :
Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh komponen-komponen manusia, kendaraan, dan jalan. Sepeda motor merupakan penyumbang terbesar (64 %) kecelakaan di Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan jarak tempuh pengemudi sepeda motor dan faktor lainnya terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan kecelakaan terjadi setelah pengendara menempuh perjalanan 11,5 kilometer. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang lemah antara variabel posisi kecelakaan, jenis moda, manusia, jalan, cuaca, kecepatan, lain-lain terhadap jarak tempuh pengemudi yang mengalami kecelakaan. ...... Traffic accidents are caused by human components, vehicle, and road. Motorcycle is the largest contributor (64%) accidents in Indonesia in 2012. This study aimed to analyze the relationship between mileage motorcyclist and other factors to traffic accidents in Metro Jaya Regional Police Jurisdictions. The results showed the accident occurred after the motorist to travel 11.5 kilometers. Based on the multiple linear regression analysis result that there is a weak influence of the variable position of the accident, type of mode, man, road, weather, speed, etc. on mileage driver who had an accident.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas tentang keselarasan antara strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis pada perusahaan asuransi jiwa. Model Keselarasan Strategi Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis dari Henderson dan Venkrataman digunakan untuk menganalisis kondisi strategi teknologi informasi yang ada sekarang di PT Asuransi Jiwa XYZ Indonesia. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat strategi yang ada sekarang dalam meningkatkan kinerja operasional.

---

This thesis discusses about the alignment between information technolog strategy and business strategy. The Strategy Alignment Model from Henderson and Venkrataman is used to analyze the current information technology strategy in PT Asuransi Jiwa XYZ Indonesia. The result of the analysys can be seen to enhance the performance of operational.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang hapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini untuk menunjukan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permalasahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada mentri keuangan untuk membuat peraturan yang spesifik mengenai penghapusan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses the tax treatment at the expense of bad debt losses that hapusbukukan which covers the background, problems and differences of interpretation between the tax authorities and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is descriptive qualitative research. Results of this study to show on the treatment of tax write-off problem loans along permalasahan that arise during the process of write-off of problem loans, such as the tax does not know to remove the book, taxation policies are not consistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the expense of a loss accounts collectible are written off. Those problems resulted in a difference of interpretation between the tax authorities and banks regarding the efforts of the maximum or last billing and provisioning of bad debts written off. Ends with the authors advise that tax regulations do some alignment with banking regulations such as allowing write-offs of nonperforming loans does not exceed 5%, appealed to the finance minister to make specific regulations regarding the elimination of non-performing loans.

Abstrak :
ABSTRAK
Produk keuangan derivatif adalah produk yang didasarkan pada produk keuangan lain yang sifatnya Iebih elementer, seperti bond, stock, atau valuta asing. Nilai produk derivatif tersebut tergantung pada, atau diturunkan dan, produk keuangan yang mendasarinya.

Karya akhir ini membahas produk derivatif yang didasarkan pada valuta asing dan suku bunga, yaitu forward exchange contract, currency option, dan interest rate serta currency swaps. Meningkatnya volatilitas nilai tukar dan suku bunga sejak dekade 1970-an mengakibatkan kebutuhan akan produk-produk keuangan yang dapat digunakan untuk pengelolaan resiko terhadap meningkatnya volatilitas tersebut semakin besar. Produk-produk keuangan derivatif diatas dirancang untuk dapat mernenuhi kebutuhan pengelolaan resiko tersebut. Selain digunakan sebagai instruinen pengelolaan resiko, produk derivatif ini juga dapat digunanakan untuk tujuan tujuan spekulasi dan perdagangan.

Bagi lembaga-lembaga keuangan seperti bank, produk derivatif memberikan peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan diluar aktivitas tradisional perhankan dalam menghirnpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dengan kelebihan yang dimiliki dalam akses ke pasar keuangan dan keahlian dalam pengelolaan resiko, bank menawarkan produk-produk derivatif nasabah yang memerlukan pengelolaan resiko keuangannya. Dalam transaksi derivati I tersehut. bank mengambil aIih resiko keuangan nasahahnya untuk memperoeh keuntungtn. Selain itu, bank juga menggunakari produk derivatif ini untuk pengelolaan resiko sendiri dan resiko yang timbul dan transaksi dengan nasabahnya tersebut.

Bank ?X? adalah salah satu bank devisa swasta nasional di Jakarta yang dikenal cukup aktif dalam melakukan transaksi derivatif. Karya akhr ini memberikan gambaran mengeriai bagaimana bank ?X? melakukan pengelolaan transaksi derivatif yang dilakukan dengan nasabahnya dalam usaha untuk nieningkatkan pendapatan. Beberapa data transaksi derivatif yang dilakukan Bank ?X? disusun dalam beberapa kasus kecil yang digunakan sebagai bahan pembahasan.

Forward exchange contract adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu mata uang asing dengan nilai tukar (forward rate) yang telah ditentukan pada saat awal kontrak, tetapi dengan pembayaran dan penyerahan pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, yang telah disepakati kedua belah pihak. Forward exchange contract diperdagangkan di over-the-counter market dimana bank merupakan partisipan utamanya.

Forward rate tidak ditetapkan secara spekulatif, tetapi ditetapkan dengan memberikan premium atau discount pada nilai tukar yang berlaku pada saat awal kontrak (spot rate). Rate tersebut dihitung berdasarkan perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku untuk masing-masing mata uang yang dipertukarkan dan lamanya waktu maturity.

Currency option contract memberikan hak, tanpa kewajiban, kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu mata uang (underlying currency) dalam jumlah dan harga (strike price) tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang atau pada suatu waktu dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Option untuk membeli underlying currency disebut call option, sedangkan untuk menjual disebut put option hanya dapat di exercise pada saat maturity, sedangkan american option dapat di-exercise setiap saat sampai saat maturity.

Berbeda dengan forward exchange contract, untuk memperoleh hak dalam transaksi option, pembeli option pertu membayar premium kepada penjual. Dengan kontrak option ini, pembeli dapat membatasi resiko akibat peruhahan nilai tukar sebatas premium yang dibayarkan sekaligus tetap dapat memiliki kcmungkinan untuk memperoleh unlimited profit dengan meng exercise option jika pergerakan harga underlying currency menguntungkan. Penjual option memberikan hak kepada pembeli, dan dengan menanggung unlimied risk tersebut, penjual option menerima premium.

Currency option diperdagangkan balk di organized exchange maupun di OTC. Di organized exchange?, option yang diperdagangkan dikenal dengan nama traded option, yang dapat dijual kembali scbelum maturity. Currency option yang dijual disini umumnya merupakan kontrak standar, baik strike price, size, maturity, maupun underlying currency-nya. Currency option yang diperdagangkan di organized exchange terbatas hanya pada beberapa mata uang kuat dunia.

Currency option di OTC diperdagangkan melalui bank yang dalam hal ini bertindak sebagai penjual. Option di OTC ini tidak tradable, Walaupun demikian kontrak option di OTC ini dapat dibuat sesuai kebutuhan, balk .strike, price, maturity, maupun underlying currency. interest rate dan currency swaps dapat dikatakan tebih bersifat sebagai suatu teknik daripada suatu produk. Swaps ¡ni banyak digunakan perusahaan sebagai alat liability management untuk mengurangi biaya pinjaman.Transaksi swap dapat terjadi jika masing-masing pihak dapat memiliki akses ke pasar keuangan tertentu (baik dalam interest basis maupun currency) dengan terms yang secara komparatif lebih baik dibandingkan pìhak yang lain. Masing-masing pihak akan melakukan pinjaman dimana mereka masing-masing memiliki keungguan komparatif dan setuju untuk sating menukar (swap) cash flows pinjamannya sehingga dapat memperoleh terms yang lebih baik di pasar yang lebih mereka sukai dibandingkan jika masing-masing pihak melakukan pinjamannya sendiri secara lansung. Umumnya transaksi swap dilakukan melalui bank yang bertindak sebagai intermediary.

Bank dapat meningkatkan pendapatannya dengan bertindak sebagai intermediary dalam transaksi swap tersebut. Selain itu, bank juga menggunakan transaksi swap untuk kebutuhannya sendiri dalam mengelola liability-nya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi guncangan volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks Pasar) dan sembilan Indeks Sektoral pada saat pengumuman masuknya COVID-19 ke Indonesia yang diproksi dengan penduduk domestik yang terinfeksi. Peningkatan guncangan volatilitas IHSG dan Indeks Sektoral merupakah reaksi dari investor terhadap pembatasan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 (Kusumahadi & Permana, 2021). Penelitian ini mengukur estimasi conditional variance (volatilitas) dengan menggunakan model GARCH (1,1) dengan periode observasi data secara time series dari bulan Januari 2016 sampai dengan 30 April 2021 pada masa kemunculan domestik COVID-19 di Indonesia. Hasil regresi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan indeks pasar dalam menyerap guncangan volatilitas pada periode setelah diumumkan kasus positif COVID-19 pertama kali di Indonesia yang menunjukkan kemampuan pasar cukup baik dalam merespon krisis. Adapun indeks sektor Industri Barang Konsumsi yang merupakan kelompok industri makanan dan minuman, produsen tembakau, farmasi, kosmetik dan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan lainnya, berdasarkan hasil penelitian mempunyai kemampuan yang paling cepat dalam menyerap guncangan volatilitas. Bukti ini dapat menjadi informasi yang penting bagi investor, akademisi maupun pengusaha dalam memahami persistensi guncangan volatilitas dari indeks pasar maupun sektoral karena terkait dengan potensi imbal hasil dan risiko yang ditimbulkan. ......This study aims to measure the persistence of stock volatility shocks on the Indonesia Stock Exchange, namely the Composite Stock Price Index (Market Index) and nine sectoral indices, at the time of the announcement of the entry of COVID-19 into Indonesia, which were proxied by infected domestic residents. The increased volatilities of the JCI and the sectoral indices were reactions from investors to the restrictions on human movement to prevent the spread of COVID-19 (Kusumahadi & Permana, 2021). This study estimates the conditional variance (volatility) by using the GARCH (1,1) model with a time series data observation period from January 2016 to April 30, 2021, before and after the domestic emergence of COVID-19 in Indonesia. It was found that there was an increase in the ability of the market index to absorb volatility shocks in the period after the announcement of the first positive case of COVID-19 in Indonesia, which shows the market's ability to respond to the crisis is quite good. The Consumer Goods industry sector index, which is a group of food and beverage industries, producers of tobacco, pharmaceuticals, cosmetics, household appliances, and others, can absorb volatility shocks at the shortest period. The results of this study provide important information for investors, academics, and entrepreneurs in understanding the persistence of volatility shocks from the market and sectoral indices because they are related to potential returns and the risks involved.

Abstrak :
Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus disampaikan secara deksriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggunjawaban selaku pihak yang mewakili perseroan terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi, serta adanya kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. ......The Board of Directors is the party acting on behalf of the company of a limited liability company, including representing the company in the procurement of goods and services in the Government. The responsibilities of the board of directors are of course strictly regulated in the Limited Liability Company Law, including the responsibility of the board of directors in government procurement projects. In this study, the authors conducted normative legal research through a statutory approach and a descriptive analytical case approach. The results of this study found that the Board of Directors can be held accountable as a party representing a limited liability company, can be held accountable for civil, criminal and administrative matters, as well as legal certainty in the judge's consideration in deciding cases in the procurement of goods and services projects in the Government.

Abstrak :
Keuntungan yang ditawarkan oleh pasar modal menarik banyak pihak untuk ikut terlibat didalamnya. Baik dari individu maupun dari institusi. Hal ini seperti yang terjadi dengan PT Adaro Energy Tbk, dimana mereka berkeinginan untuk masuk kedalam pasar modal dengan upaya mereka melakukan Initial Public Offering yang dilakukan pada pertengahan tahun 2008. Pada perkembangannya, proses IPO Adaro ini mengalami hambatan-hambatan, yang salah satu diantaranya adalah dengan tidak dikeluarkannya pernyataan efektif oleh Bapepam terhadap pernyataan pendaftaran yang dilakukan Adaro. Tindakan ini dilakukan karena ditemukannya kekurangan atas informasi yang dicantumkan didalam prospektus yang diajukan oleh Adaro. Dan seperti yang kita tahu bahwa mekanisme pasar modal sangat bergantung kepada tersediannya informasi, karena harga suatu saham yang diperdagangkan di pasar modal sangat bergantung kepada tersediannya informasi di pasar modal. Untuk menghindari kerugian yang akan dihadapi oleh calon investor yang akan berinvestasi terhadap saham Adaro, maka diperlukan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap calon investor yang diberikan oleh pasar modal.