Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan. Jika dilihat dari pengalihan ini, pengalihan personil (Pegawai Negeri Sipil ke sektor-sektor pemerintah di daerah) merupakan persoalan yang sangat rumit dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah selanjutnya. Oleh karena itu persoalan pelimpahan kewenangan (terutama kewenangan yang menyangkut sumber daya dan atau desentralisasi fiskal) dan pengalihan PNS diangkat menjadi persoalan utama tesis ini. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan (dalam artian desentralisasi fiskal) tetap dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar pemerintah pusat dapat mengontrol dan menjaga keseimbangan antara besarnya kewenangan (dalam artian desentralisasi politis dan fungsi) yang dilimpahkan kepada pemerintah di Daerah dengan penerapan kebijakan fiskal (dalam hal ini kebijakan DAU). Dari penelitian menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang positip searah dan kuat antara kebijakan Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hal ini dapat terlihat dari besaran-besaran koefsien korelasi yang berkisar mendekati angka 1 (satu) dari perhitungan hubungan kedua variabel yaitu variabel jumlah transfer DAU dengan Gaji/pensiun PNS pada seluruh propinsi di Indonesia. Dari penelitian ini juga didapati banyak masalah yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut, serta dapat memacu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Permasalahan itu muncul, baik diakibatkan dari penerapan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan maupun dari kebijakan Transfer DAU, dimana sangat mempengaruhi terhadap Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Studi tentang pelaksanaan desentralisasi ini, telah menghasilkan banyak kajian, akan tetapi pengkajian secara khusus mengenai Hubungan antara Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dari Pemerintah Pusat Ke Daerah masih sangat jarang. Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan (walaupun kecil artinya) bagi pemikiran tentang hubungan antara Transfer DAU dengan Pelimpahan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang merupakan bagian dari kajian ilmu keuangan publik. Dan dari penelitian dasar ini diharapkan dapat memacu rekan-rekan yang lain untuk mengkaji lebih dalam ke penelitian selanjutnya. Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan data historis dengan mengklasifikasikan data-data yang telah dipublikasikan, serta mengadakan wawancara, dan studi literatur atau dokumentasi. Adanya wawancara dengan pejabat atau pelaksana pemerintahan, merupakan bagian dari validasi terhadap analisa yang penulis sajikan, dengan mendasarkan pada kajian teori, kebijakan, dan peraturanperaturan yang ada mengenai Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Pada tahap akhir, penulis mendiskusikan dan melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing, untuk mendapatkan pengarahan yang lebih terfokus dalam penulisan ini. Dalam analisis, ditemukan adanya hubungan yang positip searah dan kuat dari penerapan UU No 22 dan No 25 tahun 1999, yaitu Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah , serta mempunyai implikasi yang besar dalam penerapan pengeluaran keuangan di Daerah. Akibat berantai dari kebijakan tersebut, akan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pelayanan kepada publik di daerah. Adanya implikasi dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan antara transfer DAU dengan pengalihan PNS, masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam penerapan formula DAU, agar tidak terjadi kesenjangan (gap) yang berarti, serta dapat menyesuaikan dalam penentuan kebutuhan PNS dan kualitas PNS di Daerah. Dengan demikian akan mengarah pada tujuan dari kebijakan tersebut yaitu memberikan peningkatan pelayanan kepada publik.

Abstrak :
Latar Belakang Masalah Hilangnya dukungan periodontal merupakan problema penting dalam periodontologi, seringkali dimulai sejak usia muda dan biasanya melanjut seumur hidup. Para peneliti berpendapat, bahwa celah interproksimal merupakan salah satu etiologi terjadinya kerusakan tulang alveolar. Pendapat tersebut didukung-oleh alasan bahwa adanya celah memudahkan impaksi dam retensi makanan, berarti memudahkan plak bakteri berkumpul pada tempat tersebut (Hirschfeld-1930, Ramfjord 1952, Ditto 1954, Pelton 1969). Tidak semua celah menimbulkan impaksi dam retensi makanan, tergantung lebar sempitnya celah dam juga letak celah. Selain itu tergantung juga pada lawanya celah tersebut berada, dan hal tersebut berhubungan dengan faktor umur. Celah interproksimal pada gigi posterior sering menimbulkan gangguan pada pasien dengan keluhan rasa tidak nyaman karena terselipnya makanan berserat seperti daging dam sayuran pada waktu mengunyah. Pengeluaran serat tersebut sering tidak dapat dilakukan dengan prosedur penyikatan gigi biasa. Untuk menghindari rasa tidak nyaman yang kadang-kadang sampai menimbulkan rasa sakit, seringkali pasien menggunakan tusuk gigi dengan cara yang salah sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan periodontal iebih lanjut. Kehadiran pasien pada seorang dokter gigidengan keluhan tersebut di atas, sering menimbulkan keragu-raguan para dokter gigi untuk merawatnya,lebih-lebih bila celah sempit dan gigi masih dal.am keadaan utuh. Pertanyaan selalu timbul antara menghilangkan keluhan pasien dengan cara merusak gigi yang masih baik (penainbalan), ataukah sekedar memberi petunjuk mengenai cara pembersihannya. Untuk memberikan keyakinan mengenai pemilihan terapi yang harus dilakukan, pada penelitian ini akan dibuktikan apakah melalui celah interproksimal suatu proses pantologi yang lama dapat merusak jaringan pendukung gigi. Demikian juga apakah lebar sempitnya celah dan umur pasien berpengaruh terhadap kerusakan tulang alveolar. Tujuan Penelitian, Tujuan umum untuk melihat sampai berapa jauh pengaruh celah interproksimal terhadap kerusak an tulang alveolar. Tujuan khusus, untuk melihat pengaruh celah interproksimal, lebar celah dan umur terhadap kerusakan interdental septum pada gigi posterior 4-5-6-7.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pedagang kaki lima menempati bahu jalan di kota Bogor. Metode yang digunakan pada penlitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara pedagang di kios dalam Pasar Anyar dengan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan Dewi Sartika (utara), yang merupakan titik konsentrasi PKL terbanyak di kota Bogor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pedagang menempati bahu jalan adalah besarnya omset yang dimiliki pedagang, perputaran modal, asumsi pedagang mengenai harga sewa kios/los dalam pasar, usia pedagang dan asumsi pedagang mengenai lokasi strategis untuk berjualan.

---

This study aims to analyze factors that affect street hawkers use road shoulder in the Bogor city. The quantitative methods used in this research. Datas collected by survey techniques. The research was conducted by comparing between traders in the market with street hawkers on north Dewi Sartika street, which is the point of highest concentration of street hawkers in Bogor city. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model. Results of research indicate that variables influencing street hawkers to use road turnover owned trader, capital turnover, traders assumptions about price to rent market stalls, the age of street hawkers and asumptions of traders about strategic locations to sell.