Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kecelakaan kerja merupakan permasalahan penting dalam proyek konstruksi. Dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja keselamatan dan kinerja proyek adalah kebijakan kebijakan keselamatan, pembiayaan keselamatan, kebijakan reward, kebijakan punishment dan kelembagaan tujuan program, Tolok Ukur untuk Menilai setiap Tujuan, Kendala Utama, Lembaga yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program, Pola Hubungan Peranan dan Relasi . Penelitian menggunakan data studi literatur dan kuisioner yang di analisa menggunakan SEM PLS. Dari 39 hubungan antar variabel terdapat 22 hubungan yang signifikan. Improvement dilakukan terhadap variabel dominan yaitu, kebijakan keselamatan, Kebijakan Pembiayaan dengan memasukkan biaya non keselamatan pada regulasi dan kelembagaan dengan membentuk lembaga K3 di tingkat perusahaan.

---

ABSTRAK
Work accidents are an important issue in construction projects. The dimensions that affect safety performance and project performance are the policies safety policy, safety financing, reward policy, punishment policy and institutions program objectives, Benchmarks for Assessing each Goal, Main Obstacles, Institutions Involved in Program Implementation, Roles and Relationships . The study used literature study data and questionnaires that were analyzed using SEM PLS. From 39 relationships between variables there are 22 significant relationships. Improvement are made to the dominant variables, namely the safety policy, Financing Policy by including non safety costs on the regulation and institutional by establishing a special agency OSH at the enterprise level.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya putusan tersebut menyebabkan keambiguan pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dan tidak sesuai dengan prinsip dalam mempermudah semua kepentingan para pihak apabila terjadi wanprestasi ataupun sengketa atas objek dari Hak Tanggungan. Eksekusi atas Hak Tanggungan tidak bisa berjalan dengan seharusnya karena terdapat force majeure didalamnya. UUHT memberikan kekuatan pada kreditur dalam melakukan eksekusi tapi tidak bisa secara serta merta kreditur dapat melakukannya harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHPerdata dan juga HIR. Keabsahan dari Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang menggunakan titel eksekutorial harus memiliki izin dari ketua pengadilan dimana objek hak tanggungan tersebut berada atau perlu fiat dari pengadilan, jika tidak ada maka tidak sah eksekusi yang dilakukan dan akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan redaksi atas pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) yang menyebabkan Hak Tanggungan ambigu dalam penerapannya, Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan bisa dihindari dengan mewajibkan para pihak memasukkan klausula Force Majeure pada perjanjian pokok, dan harus menyertakan fiat dari pengadilan. ......This research discusses the application of Force Majeure in the COVID-19 pandemic condition based on the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020), it is necessary to study the issue with the legal issues being discussed, namely the application of the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020, the impact of the COVID-19 pandemic on the execution of the Object of the Mortgage, the validity of the executions carried out by the Bank on the basis of the Executive Titles in the conditions of the COVID-19 Pandemic. The method used is juridical normative, namely research on legal principles by using secondary sources of law. The result is the existence of this decision causes ambiguity in Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) UUHT. It doesn’t represent the principle of facilitating all the interests of the parties in the event of default or dispute over the object of the Mortgage. Execution of Mortgage Rights cannot run properly because there is force majeure in it. UUHT gives the creditor the power to carry out the execution but cannot immediately the creditor can do it, must go through several procedures that have been determined by the Criminal Code and also the HIR. The validity of the execution of the guarantee of mortgage that uses the title executorial must have the permission of the head of the court where the object of the mortgage is located or need fiat from the court, if there is no then the execution will not be valid and will be considered as an unlawful act. Therefore, there is a need for editorial changes to Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) which causes the Insurance Rights to be ambiguous in its application, Execution of the Object of the Insurance Rights can be avoided by requiring the parties to include a Force Majeure clause in the main agreement, and must include fiat from the court.

Abstrak :
Pada penelitian kali ini dibuat sistem pengantar obat mengapung dengan sediaan hidrogel kitosan poli N-vinil pirrolidon dengan komposisi Kitosan : monomer PVP 70:30 dan agen pengikat silang formaldehida 2 . Kemudian menggunakan dua jenis agen pembentuk pori yaitu kalium karbonat K2CO3 dan kalium bikarbonat KHCO3 konsentrasi divariasikan dengan persentasi 0 , 1 , 2,5 , 5 , dan 7,5 terhadap massa total reagen awal. Parameter keberhasilan dari penelitian ini adalah didapatkan data kondisi optimum dari mikrokapsul yang disintesis berupa floating lag time waktu mikrokapsul untuk mencapai ke permukaan yang cepat, floating time waktu mikrokapsul mengapung yang panjang, persentase obat ter-loading yang banyak ke dalam hidrogel kitosan serta pelepasan obat yang terkontrol. Karakterisasi yang digunakan adalah FTIR untuk mengetahui perubahan gugus fungsi dan Mikroskop Stereo Optik untuk melihat morfologi permukaan sampel hidrogel dan mikrokapsul. Konsentrasi optimum yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian yaitu hidrogel dengan agen pembentuk pori KHCO3 7,5 dengan floating lag time 14 menit 2 detik, floating time > 3 jam, efisiensi enkapsulasi amoksisilin trihidrat sebesar 86 dan disolusinya mampu hingga 100.

---

This research was releated the preparation of Floating Drug Delivery System, consisted of hydrogel chitosan poly N vinyl pyrrolidone with compositions chitosan PVP monomer 70 30 and used formaldehida 2 as crosslinking agent. Two kinds of pore forming agent were used in this research which were potassium carbonate K2CO3 and potassium bicarbonate KHCO3 with variation of concentrations 0 , 1 , 2.5 , 5 , and 7.5 to the total mass of initial reagents. The success of this research depends on the fast floating lag time and the longest floating time, as much as the percentage of the drug amoxycillin loading in the hydrogel and controlled drug release. FTIR characterization was used to analyzes the changes of functional groups. Microscope Stereo Optical was used to identify the morphology of hydrogel and microcapsules. The best result showed that KHCO3 7,5 produced hydrogel which have floating lag time 14 minutes 2 seconds, floating time 3 hours, 86 encapsulation efficiency of amoxycillin trihydrate and dissolution capable up to 100.