Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan.

Abstrak :
ABSTRACT
The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure of an anti-corruption institution body. In the first era of President Joko Widodo's leadership, the KPK faced a roller coaster of the agenda of eradication corruption. Various threats that present uncertainty about the future of the KPK has been carried out by external and internal forces of the KPK. This had a significant impact on the effectiveness of the KPK anti-corruption engine. This article tries to explain and evaluate the quality of President Joko Widodo's first-period government support (2014-2019) to the KPK and how it impacts on the continuation of the anti-corruption agenda in Indonesia. This article concludes that economic development targets that require socio-political stability make anti-corruption work is less adequately addressed. As a result, the Corruption Eradication Commission was hit by a counterattack from various political-business interest groups. Responding to the situation, President Joko Widodo chose to play it safe and did not show a precise alignment on the KPK. In this period also, there was no visible cooperation that took root and made the eradication and prevention of corruption as the main agenda that was systematic and sustainable.