Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACT
The prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 compared to around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presented that there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013. But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%- -the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem, Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in which explained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village government through village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programs of stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year. One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this study aims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districts that located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocated specific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs which might be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious food supply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's food resilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the village funding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition of stunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue. Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization of stunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primary care (Puskesmas).