Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Pengelolaan Rumah Susun dalam Masa Transisi di Rumah Susun Kelapa Gading Square Jakarta Utara. Pertama, belum adanya peraturan pelaksanaan dari pengaturan mengenai masa transisi. Kedua, tidak adanya sanksi bagi pelaku pembangunan yang melewati jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Ketiga, belum adanya ketentuan yang mengatur kapan pelaku pembangunan berkedudukan sebagai pemilik sarusun yang belum terjual.

---

This thesis discuss about the implication of the implementation of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment in relation to the management of the apartment in the transition period at the Kelapa Gading Square Apartment, located at North Jakarta which covers firstly the non existence of implementation devices regarding to the provision of transition period. Secondly, there is no sanction for the developer which has exceeded limit of the period of transition for one year as stipulated in article 59 para 2 of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment. Thirdly, there is not any regulation which stipulates when does the developer become the owner of the apartment's unit which has not been sold."

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila,dengan salah satu unsurnya adalah menyelenggarakan peradilanyang bebas oleh kekuasaan kehakiman. Peradilan Militersebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakimandiatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer. Peradilan Militer adalah peradilantersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yang memilikiwewenang khusus untuk memeriksa dan mengadili subjek hukumkhusus mengenai golongan-golongan rakyat tertentu, yaituprajurit. Kekuasaan kehakiman di lingkungan PeradilanMiliter dilaksanakan oleh Pengadilan Militer sebagaipengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yangdilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yangberpangkat Kapten kebawah, Pengadilan Militer Tinggi sebagaipengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yangdilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yangberpangkat Kapten kebawah, dan sebagai pengadilan tingkatpertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Mayorkeatas, Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkatbanding untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Mayorkeatas, Pengadilan Militer Pertempuran sebagai pengadilantingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yangdilakukan oleh semua anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang berada di daerah pertempuran untuk semua tingkatkepangkatan. Walaupun terdapat pemisahan pengadilan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan tingkatkepangkatannya, pengajuan kasasi untuk semua tingkatkepangkatan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) untukmemeriksa dan mengadili. Proses beracara dalam PeradilanMiliter di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak bertentangan denganUndang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Skripsi ini menganalisis penerapan Hukum Acara PidanaMiliter pada Pengadilan Militer, studi kasus perkarapembunuhan Direktur PT ASABA dengan Terdakwa Suud Ruslididasarkan pada Putusan Pengadilan Militer pada tingkatpertama, Putusan Nomor: PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005, danputusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tingkatbanding, Putusan Nomor: PUT/32-K/BPG/PMT-II/AL/VII/2005."