Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teknologi pengolahan bijih nikel kadar rendah dengan leaching mengunakan Asam Nitrat (HNO3) telah dikembangkan dan dipatenkan oleh suatu perusahaan riset Australia, Direct Nickel. Proses ini diklaim dapat mengolah semua range bijih nikel laterit dengan % ektraksi nikel dan kobalt mencapai > 90%. Salah satu keunggulan proses ini adalah reagen leaching dapat didaur ulang kembali dan menggunakan material SS 304 pada tangki reaktor. Namun proses ini tidak menghendaki adanya ion Cl- karena dikhawatirkan dapat merusak tangki reaktor. Umumnya Cl- ini dapat berasal dari air untuk proses atau dari bijih nikel itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku korosi, terutama korosi sumuran dari material SS 304 dan SS 316 dalam campuran larutan HNO3 dan NaCl. Variasi campuran larutan HNO3 yang digunakan adalah 0.17 M, 0.52 M dan 1.73 M, yang menggambarkan kondisi free-acid di dalam reaktor Sedangkan variasi campuran larutan NaCl yang digunakan adalah 0.1 M dan 1 M. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian dengan metode polarisasi siklik dan electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Dari hasil pengujian polarisasi sikilik yang dilakukan, pitting corrosion terjadi pada sampel SS 304 dan SS 316 pada perendaman dalam campuran campuran larutan 1.73 M HNO3 dan 1 M NaCl dan pada sampel SS 304 dalam campuran campuran larutan 0.52 M HNO3 dan 1 M NaCl. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil dari pengujian EIS. Pengamatan terhadap potensial korosi sumuran dari setiap tipe campuran HNO3 dan NaCl, secara umum SS 316 memberikani ketahanan terhadap korosi sumuran yang lebih baik dari SS 304, terutama akibat adanya unsur pemadu Mo. Pengujian pada komposisi lapisan oksida menunjukkan bahwa walaupun ditemukan adanya unsur Cl dalam lapisan tersebut, korosi sumuran cenderung tidak terjadi pada spesimen SS316.

---

Processing technology of low grade ores by Nitric Acid leaching has been developed and patented by an Australian research company, Direct Nickel. This process is claimed to be able to treat all the range of laterite ore with extraction of nickel and cobalt reach > 90%. One advantage of this process is the leaching reagent can be recycled back and use the 304 SS material in the reactor tank. The presence of Cl ions in the leaching process was avoided, because it feared could damage the reactor tank. The Cl- could comes form the water fro process or even the nickel ore. This research was conducted to determine the corrosion behavior, particularly pitting corrosion of materials SS 304 and SS 316 in HNO3 and NaCl solution mixture . Variations HNO3 solution used was 0.17 M, 0.52 M and 1.73 M, which descriebd the variation of free-acid concentration in reactor. For NaCl solution using 0.1 M and 1 M concentration. The test was conducted with cyclic polarization method and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). From the results of cyclic polarization tests, pitting corrosion occurs on samples SS 304 and SS 316 after immersion in a mixed solution of 1.73 M HNO3 and 1 M NaCl, and the SS 304 samples in a mixed solution of 0.52 and 1 M HNO3 M NaCl. This is also confirmed by the EIS. By the observation of the pitting corrosion potential of each samples SS304 and SS316 immersed in each type of HNO3 anda NaCl solution mixture, generally SS316 provides good resistance to pitting corrosion rather than SS 304, mainly due to the presence of Mo as alloying element. Tests on the composition of the oxide layer indicates that although there is an element found in the layer Cl, pitting corrosion unlikely to have occurred on the specimen SS316.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada obligasi untuk membiayai defisit anggarannya sehingga posisinya sebagai instrumen pembiayaan menjadi semakin penting. Sementara obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD hanya mewakili sekitar 17% dari penerbitan obligasi pemerintah, posisinya dalam skema pembiayaan pemerintah secara keseluruhan masih penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan investor untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil obligasi ini. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah inflasi, tingkat imbal hasil US Treasury dan Credit Default Swap (CDS) spread berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Bloomberg dari Januari 2010 hingga Desember 2020. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun dengan denominasi USD sedangkan variabel bebas terdiri dari imbal hasil US Treasury dengan tenor 10 tahun, tingkat CDS Pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun dan tingkat inflasi Amerika Serikat serta Indonesia yang mengukur perubahan Indeks Harga Konsumen setiap bulan secara year-on-year. Penelitian ini menggunakan metode regresi HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk menangani data time-series. Hasil penelitian menemukan bahwa inflasi Indonesia, imbal hasil US Treasury dan tingkat CDS Pemerintah Indonesia berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD dengan tenor 10 tahun. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh terhadap imbal hasil obligasi. Secara umum, hasil dari model regresi sesuai dengan hipotesis dan kerangka teori. Model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor dan pemerintah tentang tingkat optimal imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD. ......Indonesian government relies heavily on bond to finance its budget deficit and hence its position as a financing instrument has become increasingly important. While USD denominated Indonesian government bond only represents circa 17% of government bond issuance, its position in the whole government financing scheme is still important. It is therefore useful for the Indonesian government and investors to understand the factors affecting the yield of these bonds. This study focuses to examine whether inflation, US Treasury yield and Credit Default Swap (CDS) spread have significant effects on USD denominated Indonesian government bond yield. The study uses data obtained from Bloomberg, Ministry of Finance, and Bank Indonesia from January 2010 to December 2020. The dependent variable used in this study is the 10-year USD Indonesian government bond yield while the independent variables consist of 10-year US treasury yield, 10-year Government of Indonesia CDS level and United States and Indonesia headline inflation level which measures the change in Consumer Price Index every month on year-on-year basis. The study uses HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) regression methods to deal with time-series data. The results of the study find that inflation rate in Indonesia, US Treasury yield and Government of Indonesia CDS level have significant effects on 10-year USD government bond yield. Contrastingly, US inflation had no significant effect on 10-year USD government bond yield. In general, the results from the regression models are in-line with the hypotheses and theoretical framework. The model generated from this study can provide guidance to both investors and the government on the optimal level of USD denominated Indonesian government bond yield

Abstrak :
ABSTRAK
Studi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACT
Pandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012.

Abstrak :
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) tahun 2019 – 2028, rencana pemanfaatan energi surya pada provinsi Papua tahun 2019-2028 hanya mencapai nilai 2,545 MW. Tingkat pemanfaatan ini dirasa masih sangat kurang karena provinsi Papua memiliki potensi energi surya sebesar 2.035 MW. Oleh karena itu, pada skripsi ini akan dilakukan simulasi pemanfaatan energi surya pada provinsi Papua, lebih tepatnya pada kabupaten Merauke. Hasil analisis aliran daya menunjukkan bahwa dalam proses interkoneksi PLTS 3 MW dengan sistem kelistrikan Merauke, Papua, PLTS dengan kapasitas 3 MW dapat menggantikan penggunaan beberapa PLTD yang ada pada sistem kelistrikan Merauke, serta nilai tegangan hasil interkoneksi masih berada dalam batas toleransi aturan jaringan sebesar ±10%. Hasil analisis hubung singkat menunjukkan bahwa interkoneksi PLTS 3 MW dengan sistem kelistrikan Merauke, Papua tidak menyebabkan nilai arus hubung singkat berubah dan nilai arus hubung singkat pada seluruh bus dan busbar yang ada pada sistem masih dapat di atasi oleh PMT dengan kapasitas 20 kA. Hasil analisis stabilitas menunjukkan bahwa interkoneksi PLTS 3 MW dengan sistem kelistrikan Merauke, Papua tidak akan mengganggu stabilitas sistem yang ditunjukkan oleh hasil skenario 3A yaitu saat daya PLTS 3 MW berkurang sebesar 50% secara langsung, 3B yaitu saat daya PLTS 3 MW berkurang sebesar 100% secara langsung, 3C yaitu saat daya PLTS 3 MW berkurang secara bertahap hingga mencapai 0%, 3D yaitu saat daya PLTS 3 MW bertambah secara bertahap hingga mencapai 100% , dan 3F yaitu saat daya PLTS 6,87 MW berkurang sebesar 100% secara langsung yang menggambarkan pengaruh penyinaran matahari terhadap sistem dan 3E saat terjadi gangguan hubung singkat tiga fasa. Hasil seluruh skenario stabilitas berada dalam batas nilai tegangan ±10% dan nilai frekuensi tidak melebihi 47,0-52,0 Hz. ......Based on the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) PT. PLN (Persero) in 2019-2028, the plan to use solar energy in Papua province in 2019-2028 only reaches a value of 2.545 MW. This level of utilization is still considered very lacking because Papua province has a solar energy potential of 2,035 MW. Therefore, in this thesis, a simulation of the use of solar energy in Papua province, more precisely in Merauke district, will be carried out. The results of the power flow analysis show that in the process of interconnecting 3 MW PLTS with the Merauke, Papua electricity system, PLTS with a capacity of 3 MW can replace the use of several existing PLTDs in the Merauke electricity system, and the voltage value of the interconnection results is still within the tolerance limit of the network rules of ± 10%. The results of the short circuit analysis show that the interconnection of the 3 MW PLTS with the Merauke, Papua electricity system does not cause the value of the short circuit current to change and the value of the short circuit current on all buses and busbars in the system can still be handled by the PMT with a capacity of 20 kA. The results of the stability analysis show that the interconnection of 3 MW PLTS with the Merauke, Papua electricity system will not disrupt the stability of the system as indicated by the results of scenario 3A, namely when the power of 3 MW PLTS is reduced by 50% directly, 3B, namely when the power of 3 MW PLTS is reduced by 100% directly, 3C, which is when the power of 3 MW PLTS gradually decreases until it reaches 0%, 3D, which is when the power of 3 MW PLTS increases gradually until it reaches 100%, and 3F, which is when the power of 6.87 MW PLTS decreases by 100% directly which describes the effect of solar radiation on the system and 3E when a three-phase short circuit occurs. The results of all stability scenarios are within the limit of ±10% voltage value and frequency value does not exceed 47.0-52.0 Hz.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepegawaian daerah. BKD memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM aparatur Pemprov. DKI Jakarta yang berjati diri, professional dan berdaya saing global. Namun pada kenyataanya proses pengelolaan kepegawaian daerah masih menemui banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud antara lain sistem investasi yang ada belum mendukung tujuan bisnis organisasi, duplikasi dan dualisme data, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi silo . Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BKD Provinsi DKI Jakarta. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai pedoman pada penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode olah data seperti analisis SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategy Grid, dan PEST. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah rumusan perencanaan strategis SI/TI yang terdiri dari Strategi Bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACT<>br> The Regional Personnel Board BKD of DKI Jakarta Province is the supporting element of the Regional Government in managing the regional personnel. BKD plays an important role embodying human resources HR of apparatus Provincial Government of DKI Jakarta that had self identity, professional, and global competitiveness. But in fact, the process of managing the local staff still encounter many problems. The problems in question include the existing investment system has not supported the organization 39 s business goals, duplication, and dualism of data, as well as information systems that are not integrated silo . The problem occurs due to unavailability of strategic planning of information system. This study discusses how the strategic planning of information system that accordance with BKD DKI Jakarta Province 39 s business needs. The Ward and Peppard methodology is used as a guide to the preparation of strategic planning of information system with data processing methods such as SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, and PEST analysis. Data collection was obtained through interviews, observation, and secondary data. The results of this study are the formulation of strategic planning of information system consisting of Business IS Strategy, IT Strategy, and IS IT Management Strategy.

Abstrak :
This thesis discusses about how to select partners in the supply of land rigs based on the criteria for the administrative evaluation, technical evaluation and financial evaluation, using the Analytic Network Process (ANP). Results of this study indicate that the technical evaluation has the highest weighting, followed by administration evaluation and financial evaluation; and the most influential sub criteria are the rig equipment. ......Tesis ini membahas mengenai cara untuk memilih mitra kerja dalam penyediaan rig darat berdasarkan kriteria pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga, dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi teknis mempunyai bobot tertinggi, diikuti oleh evaluasi administrasi dan evaluasi harga; dan sub kriteria yang paling berpengaruh adalah peralatan rig.