Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACT
This thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengendalian merger yang berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak-anak perusahaan di negara Amerika Serikat ataupun Uni Eropa oleh otoritas hukum persaingan usaha di negara tersebut dan juga pengaturan mengenai merger berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak perusahaan di Indonesia dalam prespektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk sebaiknya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengendalian merger perusahaan-perusahaan asing yang dapat berdampak pada persaingan usaha di Indonesia agar hukum persaingan usaha Indonesia dapat berlaku bagi pelaku usaha asing.

---

ABSTRACT
This thesis explains about international merger regulations controlled by the merger authorities of United States of America, European Union, and Indonesia. The focus is to determine Indonesia relevant legislations to control mergers of subsidiary companies incorporated in Indonesia which are affected by merger of their respective overseas holding companies. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that if the Government of Indonesia wants to have jurisdiction to control over international mergers, it should create regulations that can control foreign mergers affecting Indonesia.