Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dalam Tesis ini mengkaji secara spesifik mengenai Excess Cash pada perusahaan-perusahan non financial yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Keunikan dari reaksi investor terhadap kelebihan kas (excess cash) menunjukan hasil yang berbeda-beda. Lebih lanjut dalam penelitian ini, ditemukan bahwa excess cash,  yang merupakan salah satu proxy terhadap pertumbuhan perusahaan menunjukan hubungan yang positif secara empiris terhadap likuiditas dan excess returns pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keberadaan dari excess cash  pada perusahaan dapat menjadi suatu sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan arus perdagangan, serta mengurangi likuiditas dari saham perushaan tersebut. Lebih lanjut, kondisi tersebut juga dapat menjadikan pemegang saham untuk memperoleh ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Namun, disisi lain excess cash yang tinggi juga dapat menjadikan pertentangan antara manager dengan pemegang saham, apakah menyimpan kelebihan tersebut dalam perusahaan atau membagikannya kepada pemegang saham.

---

The Research in this thesis examines in detail about Excess Cash in non-financial companies listed in the Indonesian's stock exchange. The uniqueness of investor's reaction to excess cash shows altered results. Additionally, in this study, it was found that excess cash, which is one of the company's growth proxies, empirically showed the positive relationship to liquidity and excess returns to companies in Indonesia. The existence of excess cash in the company can be a positive indicator for investors to have an investment, consequently it could increase the flow of trade, and reduce the liquidity of the company's shares. Furthermore, these conditions can also expect shareholders to obtain higher returns beforehand. Contrariwise, high in the excess cash also can make a disagreement between the manager and shareholders, whether to save the excess in the company or share it with shareholders.

Abstrak :
ABSTRACT
International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan forum penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima investasi (host state). Lembaga ini didirikan atas prakarsa dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) pada tanggal 18 Maret 1965 dengan membentuk Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID). Pada perkembanganya, proses penyelesaian sengketa di ICSID menuai banyak kritik terutama dari negara-negara berkembang. Kritik tersebut meliputi permasalahan arbiter yang dapat memiliki peran ganda sehingga menimbulkan isu konflik kepentingan, permasalahan tidak adanya batasan waktu sehingga mengakibatkan durasi waktu yang lama, permasalahan biaya yang mahal untuk biaya penasihat hukum, biaya prosedural (legal cost) dan biaya insidentil lainya, dan implikasi adanya mekanisme pembatalan yang menyebabkan timbulnya isu kepastian hukum pada putusan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang menjadi isu bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait peninjauan Bilateral Investment Treaties (BIT) merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang keanggotaan Indonesia di ICSID, terkait Indonesia harus melakukan penarikan diri dari ICSID ataukah Indonesia harus tetap menjadi anggota ICSID dengan melakukan tindakantindakan yang sesuai.

---

ABSTRACT
International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is an investment dispute resolution forum between foreign investors and host state. ICSID was established by initiative of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) on March 18, 1965 to form the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention). In its development, the process of dispute resolution in the ICSID gets a lot of criticism, especially from developing countries. The criticisms include concerns that the arbitrator may have a dual role which rise an issue of conflict of interest; no limitation time which is stipulated in ICSID Convention resulting in long duration of time; cost problems including cost of legal counsel, procedural costs (legal costs) and other expenses incidental cost; and implications of annulment mechanism that causes the issue of legal certainty in the decision. These problems have become an issue for developing countries, including Indonesia. Indonesian government's policy to review the Bilateral Investment Treaties (BIT) is an appropriate moment to review Indonesia's membership in ICSID: either Indonesia must withdraw from ICSID or Indonesia should remain its membership by performing the appropriate actions.