Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta."

"Budaya politik merupakan refleksi perjalanan budaya suatu bangsa yang berpengaruh atas terciptanya sistem politik. Budaya politik adalah cerminan antara perilaku budaya dan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Praktek politik menunjukkan jika budaya politik di suatu negara telah matang, misalnya menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa di dalam persaingan, dan cara untuk memperoleh kekuasaannya dicapai secara etik, maka budaya politik akan tercermin sebagai puncak dari pengabdian partai politik dan tokoh politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Praktek politik Indonesia di era liberal yang di tandai dengan transaksi dan pragmatisasi menunjukkan adanya pergeseran budaya politik dari legitimasi moral ke legitimasi modal sangat bertentangan dengan nilai nilai perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembalikan budaya politik Indonesia yang berdasar pada etika dan sistem nilai Demokrasi Pancasila bisa di lakukan dengan memperkuat Ideologi Pancasila, perbaikan regulasi yang memperkokoh kaderisasi, dan memperbaiki perilaku politik yang bijak dan dewasa."

"SISTEM Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum suatu negara harus berkaitan dengan Sistem Pemerintahannya. Indonesia, sebagaimana yang di design pada UUD NRI Tahun 1945 mempraktikkan Sistem Presidensial dalam hubungan antar-lembaga negara dan menjalankan program pembangunan. Perkuatan Sistem Presidensial hanya akan kokoh jika sistem kepartaiannya tercermin dengan The Simple Multy Party System, dan sistem pemilunya menggunakan Sistem Proporsional. Hubungan dinamis ketiga sistem tersebut akan menentukan keberlangsungan arah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konstitusinya. Sistem Kepartian tersebut harus terlihat pada pengetatan partai peserta pemilu, membangun etika dan moral, serta kaderisasi yang berbasis ideologi partai. Sistem pemilu yang baik harus menjawab pada the degree of competitiveness ,the degree of reprentativeness, dan the degree of qualitativeness. Ketiga derajat kualitatif tersebut harus terjawab pada proses, personalia dan komitmen membangun bangsa dan negara sebagaimana yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945."

"Kemajemukan yang dijalin erat dan dibalut wawasan kebangsaan yang utuh lahir dan batin merupakan modal kebesaran bangsa dan negara Indonesia. Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan pancasila UUD 1945 menjadi landasan ideologis dan konstitusional untuk pengembangannya paham kebangsaan. Berdirinya negara-negara indonesai merupakan perwujudan dari persamaan kesadaran dan cita-cita masyarakatnya melalui wawasan kebangsaan yang telah lama tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Motivasi dan gerakan kebangsaan pada awal abad ke-20 yang melahirkan kebangkitan nasional. Semangat kebangsaan juga dibuktikan oleh para pemikir dan pejuang dari organisasi agama Idalam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal seperti ini menyakinkan dan mengilhami gerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui gerakan kebangsaan yang dimotori para pendiri bangsa, paham kebangsaan Indonesia sejak awal tidak dirancang berdasarkan ras, suku bangsa, maupun agama. Paham kebangsaan kita tumbuh sebagai identitas diri dari pengalaman sejarah yang Bhinneka Tunggal Ika."