Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT. BPR. TS menyebabkan PT. BPR TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan ijin usaha oleh Bank Indonesia mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan tindakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengembalian dana nasabah PT. BPR TS yang dilakukan oleh LPS serta akibat hukum bagi direksi, dewan komisaris dan pemegang saham PT. BPR TS (dalam likuidasi). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua simpanan nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) dikembalikan oleh LPS, serta baik pengurus maupun pemegang saham bertanggung jawab terhadap dilikuidasinya PT. BPR TS (dalam likuidasi).

---

Bank of Indonesia suspicions, that there is a fraud done by SW as a dominator’s shareholders at PT. BPR- TS causes Bank of Indonesia revoke license of PT. BPR. TS. The result of this revocation is Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) take over all duty and authority of board of director, board of commissioner and share holders. Because of that, IDIC must retum deposit and liquidation PT. BPR TS (m liquidation). This thesis is discussing about how the IDIC will retum deposit at PT. BPR TS (in liquidation) and also legal action consequences for PT. BPR TS (in liquidation)’s board of director, board of commissioners and shareholders. The typc of this research is explanation nonnative research. The data will be collected from literature and interview. The conclusion of this research are IDIC did not retum all the customers deposit at PT. BPR TS (in liquidation), and all PT. BPR TS (in liquidation)’s board of director, board of commissioner, and shareholders have responsibility because of liquidation."

"Kalimat merupakan salah satu satuan sintaksis. Kalimat bukanlah deretan kata yang dirangkai sesuka hati pemakainya, melainkan merupakan rangkaian yang berstruktur. lni berarti untuk memahami suatu ujaran atau menghasilkan ujaran yang dapat dipahami lawan bicara, orang tidak saja memperhatikan kata-kata beserta maknanya, melainkan juga makna gramatikal rangkaian kata-kata. Salah satu yang menentukan makna gramatikal adalah bentuk kalimat. Bahasa pada umumnya memiliki dua bentuk kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Setiap bahasa memiliki perubahan yang khas yang terjadi pada transformasi kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dalam skripsi ini yang akan dibicarakan adalah kalimat pasif dalam Bahasa Mandarin. Skripsi ini juga membicarakan dan memberi informasi baru mengenai kalimat yang dalam beberapa buku tata bahasa Mandarin disebut sebagai kalimat pasif makna. Skripsi ini terdiri dari lima puluh empat halaman isi dan sepuluh halaman lampiran data"

"Internal certification programs provide clear goals for employees seeking to enhance their skills and an efficient way to document those skills. This Infoline provides a simple step-by-step guide that allows you to begin the process of planning, creating, implementing and marketing an internal certification program. The content presented is generic it can be used to create anything from an IT certification program to a training certification program."

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."