Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan telekonsultasi dalam praktik telemedicine seharusnya perlu dikuti dengan adanya payung hukum yang dapat menaungi layanan tersebut. Hal ini disebabkan pelaksanaan layanan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hubungan antara dokter dan pasien. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum mengatur secara khusus hubungan antara dokter dan pasien, sedangkan Inggris telah memiliki berbagai pengaturan tentang telemedicine khususnya layanan telekonsultasi yang diterbitkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan yang berwenang di Inggris. Hasil dari perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan telekonsultasi pada praktik telemedicine di Indonesia, diharapkan Inggris dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar mengatur secara jelas pelaksanaan layanan tersebut.......The implementation of teleconsultation in the practice of telemedicine should be followed by the existence of a legal protection that can cover the service. This is because the implementation of these services can create an uncertainty in the relationship between doctors and patients. This thesis discusses the comparison of teleconsultation service arrangements in telemedicine practice in Indonesia and England. This research was conducted using a qualitative research method with a normative juridical research form. The regulation of teleconsultation services in telemedicine practice in Indonesia is only based on the Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Care Facilities which has not specifically regulated the relationship between doctors and patients, while England already has various regulations regarding telemedicine, especially teleconsultation services issued by England health authorities and organizations. The results of this comparison of teleconsulting service arrangements in telemedicine practice indicate that there are some significant similarities and differences between Indonesia and England. Therefore, so that there is legal certainty in the implementation of teleconsultation services in telemedicine practices in Indonesia, it is hoped that England can become an example for Indonesia to clearly regulate the implementation of these services."