Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas perkembangan politik pergerakan nasional Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan politik kewargaan di kota kolonial Surabaya sepanjang periode 1906 sampai berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda pada Maret 1942. Kiprah politik kaum pergerakan antikolonial di Indonesia tidak dapat disangkal telah menjadi tema besar dalam kajian sejarah Indonesia modern. Namun, bagaimana pandangan politik dan kiprah mereka terkait lingkungan kota tempat mereka tinggal sampai sekarang tetap menjadi pembahasan yang relatif terabaikan dalam kajian sejarah Indonesia. Disertasi ini dengan demikian memberi sumbangan dengan menunjukkan peran aktif kaum pergerakan dalam dinamika politik kota dan visi mereka tentang hak-hak kewargaan orang Indonesia di dalamnya.

---

This disertation is an effort to describe the engagement of Indonesian nationalist with the idea and practices of modern citizenships in the colonial city of Surabaya during the periods of 1906 until the end of Dutch colonialism. Although the study on Indonesian nationalist movement has already been an extensive study in the literature of anticolonial movement in the early twentieth century, however the nature of political engagement of nationalist activists with modern ideas and citizenships in the urban politics is still a relatively underdeveloped. By showing the nature of engagement and participation of nationalist politics in the colonial city of Surabaya, this dissertation is therefore has become an effort to fulfill this gap in the existing literatur.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---