Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia adalah negara kepulauan dan kebaharian. Sebagai negara bahari terbesar di dunia, berimplikasi pada besarnya potensi Sumber Daya bahari Indonesia. Ditambah dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia terutama pemudanya, hal ini merupakan modal untuk membangun Indonesia di sektor bahari. Namun nyatanya, hingga saat ini jumlah pemuda yang terjun untuk memanfaatkan potensi bahari masih sangat minim. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian. Salah satu program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang telah berlangsung sejak tahun 1986 adalah Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang kini dikelola oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Namun, hingga pelaksanaan di tahun 2012 masih banyak kendala yang dihadapi oleh KPN untuk mewujudkan suatu program yang ideal untuk memberdayakan pemuda di bidang kebaharian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang ideal bagi program Kapal Pemuda Nusantara. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis perumusan strategi menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian di rumuskan 3 strategi yang terdiri dari: strategi prioritas 1 yang juga dinamakan makro 1 dengan mengedepankan prerumusan strategi dari faktor: kebaharian, nasionalisme, dan kewirausahaan. Strategi prioritas 2 atau mikro 1 yang terdiri dari perumusan strategi dari faktor: kurikulum, kebudayaan, kepesertaan, dan kemitraan. Serta strategi prioritas 3 atau mikro 2 yang terdiri dari faktor: anggaran, alumni, dan pola pembinaan. ...... Indonesia are an archipelago and maritime nation. As the biggest maritime nation in the world, it?s implicated on how big the potential of indonesia?s maritime resources. Added with Indonesia?s big population especially it?s youth, this is resources to develop Indonesia in maritime sector. But in fact, until today the amount of youth that goes straight utilized the potential of Indonesia?s maritime were still very low. Therefore, it needs many utilization youth program in maritime section. One of the youth utilization program in maritime section that had lasted from 1986 is Kapal Pemuda Nusantara (KPN) that is now is managed by youth?s horizon excalation deputy assistant, ministry of youth and sport. But, until the implementation in 2012 there are still many obstacle that is faced by KPN to realize an ideal program to utilize the youth on maritime level. This research was purposed to formulate youth's empowerment strategy on maritime sector for Kapal Pemuda Nusantara program. The approach of this research is quantitative with data?s aggregation using qualitative through deep interview and document study. Formulate strategy analysis is using SWOT analysis. According to research?s result, it is defined 3 strategy consist of : first priority strategy that is named with first macro by means to formulate strategy from maritime, nationalism, and entrepreneur factor. Second priority strategy or first micro that consist of formulating strategy from curriculum, culture, delegation, and partnership factor. Then the third priority strategy or micro two that consist of budget, alumnus, and management pattern.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal. ......This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana posisi siswa dalam kerangka pemikiran Freire dan dalam sistem pendidikan nasional. Serta bagaimana keterkaitan posisi siswa dalam konsep filsafat pendidikan Paulo Freire dengan posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap masalah posisi siswa sebagai subjek. Filsafat pendidikan Freire yang berdasar pada pendidikan kritis sebagai suatu bentuk kritisisme sosial mencoba untuk menciptakan suatu hubungan dialogis antara pendidikan dengan konteks sosial. Berdasarkan hal tersebut, keberpihakan Freire pada siswa sebagai subjek dalam pendidikan formal dimulai dengan menempatkan dialog sebagai aspek utama dalam proses pendidikan. Dialog ini menuntut suatu hubungan yang setara antara guru dan murid, yang dilandasi dengan cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan sikap kritis. Dialog sebagai bagian fundamental dari struktur pengetahuan harus selalu terbuka bagi subjek-subjek lain dalam proses pengetahuan. Selain itu, pendidikan hadap masalah yang memungkinkan adanya konsientisasi (penyadaran), menempatkan posisi guru setara dengan murid, di mana guru berupaya untuk melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis murid secara langsung. Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional, posisi siswa sebagai subjek belum terpenuhi. Beberapa peraturan mengenai pendidikan hanya secara eksplisit menjelaskan posisi siswa sebagai subjek. Hal tersebut diperparah dengan peran guru yang masih dominan dan sentral dalam proses pendidikan. kurikulum yang diberlakukan semenjak pasca kemerdekaan hingga masa orde baru, masih menempatkan siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek sentral dalam proses transfer ilmu, baru setelah diberlakukannya UU No 20 tahun 2003 dengan pembentukan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) siswa mulai diarahkan ke sumber dan subjek belajar. Namun tetap saja, Banyaknya beban belajar dan dominasi guru di dalam kelas semakin menunjukkan bentuk opresi yang dialami siswa di sekolah. Oleh karena itu, perlu diadakan penataan ulang konsep pendidikan nasional yang berorientasi pada kepentingan siswa sebagai subjek, dan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan siswa dan guru yang setara dan posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan, sehingga kelak tidak ada lagi dominasi dan opresi dalam proses pendidikan Indonesia.

---

This bachelor thesis criticized how the position of students defined in Freire's defined in national system of education, also how s frame point and how it'the relation between them. this study is a descriptive analysis of the problem how students posited as subject. Freire' s philosophy of education point of view stands as a critical education system as a kind of social critic that tries to develop a dialogical relation between education and social context. based on that view, freire took side on students'side as subject began by put dialogue as main aspect in educational process.this kind of dialogue demanded a balanced relation between teachers and students that derived from love, generosity, hope, trust, and critical action. dialogue as a fundamental part of the structure has to stay open tp any other subjects on the process. more, education faces problem where any conscientiation enabled, where teachers and students are in even position, also where teachers involving themselves dan stimulating the critical thinking of the students in direct actions. but as can be seen in the national system of education, the students'position as subjects is not yet fulfilled. some of the regulation of the education only explained explicitly about the students'position. worse, the teachers'role still works centrally and dominantly. the basic curricullum since independent era through reformation still placed students as objects where the teachers are the subject. only after the Act no 20 year 2003, with the formation of KBK (curicullum based on competention) and KTSP, the students are directed to a certain source and learning subject. but still, the pressure in learning and teachers'domination still shows the opression for the students in school. by all that reason, the urgency of reordering national education that firmly orienting students'interest as subject and the specific and distinctive regulation that arrange the even relation between students and teachers both as subjects in education so in the future there would be no longer oppresing domination inside it.