Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan loyalitas pasien Poliklinik Rawat Jalan Eksekutif RSUD Kota Bekasi Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan metode survey dan mengambil 80 pasien yang memenuhi kriteria inklusi sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan, jarak tempat tinggal, dimensi bukti fisik pada kinerja pelayanan, dan hambatan pindah berhubungan dengan loyalitas pasien. Sementara itu,karakteristik individu lainnya (umur, pendidikan, penanggung biaya, penghasilan), kinerja pelayanan keseluruhan dan 4 dimensi lainnya, serta daya tarik RS lain tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan loyalitas. Rumah sakit perlu melakukan langkah antisipasi agar pasien yang loyal tidak mengalihkan loyalitasnya kepada rumah sakit lain. Beberapa langkah yang mungkin dapat diterapkan oleh pihak RSUD Kota Bekasi adalah memperbaiki fasilitas dan beberapa aspek pelayanan seperti jadwal rumah sakit, waktu tunggu, serta menetapkan cara yang mudah bagi pasien bertemu dengan dokter.

---

This study focused on determined factors correlated with patient loyalty on Executive Outpatient Clinic RSUD Kota Bekasi in 2012. This was a cross sectional study which used survey method and picked up 80 patients who fulfill the inclusion criteria as its samples. The results showed that distance of residence, tangibles dimension from service performance, and switching barrier statistically have significant correlation with patient loyalty. On the other hand, other individual characteristics (age, education, insurer of medication expense, and income), service performance (as one variable) including each four dimensions, and attractiveness of other hospital did not have significant correlation with their loyalty. Managers in hospital should be anticipated a loyal patient changing his loyalty to other hospital. Some of anticipation steps that RSUD Kota Bekasi can do to keep them loyal are improving policlinic?s facility and also other hospital service aspects such as service schedule, waiting time, and provide an easy procedure for patient to meet the doctors."

"Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas.

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung.

This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System.

This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level.

This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC."