Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyimpangan yang terjadi demi memenuhi keinginan suami untuk menikahi lebih dari seorang isteri, terkadang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen isteri pertama agar suami bisa menikah tanpa izin. Tesis ini membahas pembatalan perkawinan poligami dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.42/Pdt.G/2017/ PT.Pbr yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No.532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak isteri kedua; pembagian harta bersama dan harta warisan dengan isteri pertama selama perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pembatalan perkawinan mengakibatkan tiga hal yaitu hak dan kewajiban suami isteri hilang dan kembali kepada keadaan sebelum terjadinya perkawinan, anak-anak yang lahir tetap memiliki hubungan hukum dengan orangtuanya, dan harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada pemilik harta tersebut. Harta yang didapatkan selama perkawinan secara bersama-sama dibagi sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan harta tersebut. Pembagian harta warisan untuk isteri pertama dan anak-anaknya berubah seiring dengan batalnya perkawinan almarhum suami dengan isteri kedua. Saran Penulis agar tidak terjadi hal serupa adalah perlunya ketelitian dan peran aktif Pegawai Pencatat Perkawinan, kejujuran calon pengantin, dan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yang bersifat teknis dan lengkap agar mengikuti perkembangan zaman merupakan saran Penulis untuk mencegah terjadinya hal serupa. ......Deviation that occurs due to the desire of a husband for marrying multiple woman, sometime, is done by falsifying the documents of first wife to illegally support his marriage. This thesis discusses the annulment of polygamous marriage as found in the case study of the Decision of Pekanbaru Religious High Court No. 42/Pdt.G/2017/PT.Pbr) which was granted to strengthen the Verdict of Bangkinang Religious Court No. 532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. The issues discussed in this Thesis were the legal consequences resulted by the marriage annulment towards the rights of second wife and division of community property as well as the inheritance. A normative juridical approach was used and the type of analytical descriptive research. This study has concluded that the marriage annulment may result in three consequences, namely rights and obligations of spouse shall cease upon the granting of annulment and restore to the state before such marriage, children who are born and conceived during such marriage shall be deemed as legitimate children of the parent, and any assets already acquired by each spouse before such marriage shall be separated and reinstated to the legal owner of such assets. Any assets acquired by the spouses during their marriage shall be separated and divided into equal parts based on the sum of money spent in acquiring such assets. The division of inheritance to the first wife shall change according to the marriage annulment between the late husband and the second wife. The researcher’s suggestion to prevent the similar issues to happen in the near future is the need of the thoroughness and active role of the Marriage Registrar, integrity of the future bride and groom, and also the rejuvenation of Marriage Law as well as its technical and complete subordinate legislation which must adapt with current era.

Abstrak :
Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan melalui layanan pesan singkat (sms). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Saat ini di masyarakat sudah muncul fenomena perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms seiring dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms ini sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan No . 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak yang dilakukan melalui layanan pesan singkat adalah tidak sah kecuali kedua belah pihak kemudian mengurus hal tersebut di Pengadilan. Dalam kasus pun Hakim terlihat terlalu buru-buru dalam menetapkan putusan karena bukti yang diajukan sebenarnya tidak cukup lengkap untuk membuktikan bahwa Tergugat benar mengirimkan SMS yang berisi talak kepada Penggugat. ......Research in this thesis is about the validity of the divorce via short message service. This research is a juridical normative legal reseach using library research approach with written legal norms and case study. The divorce is evolve with the development of technology that makes a phenomenon of divorce via short message service. Therefore, it needs to be further investigated, whether the divorce via sort message service is in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 and also the Compilation of Islamic Law. According to Article 39 of the Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 113 Compilation of Islamic Law stated that a divorce can only be done at the Court after the Ccourt had tried to reconcile both of sides, but did not work. Based on this research, it can be conclude that the divorce done through short message services is invalid unless both sides then took the matter to the Court. In this case, the judge look too quick take a decision because the evidence presented on the Court was not complete enough to prove that there is an sms containing a request to divorce.