Search Result  ::  Save as CSV :: Back

Search Result

Found 4 Document(s) match with the query
cover
Andri Setiawan
"Penelitian ini membahas tentang tingkat kerentanan tanah longsor di Kabupaten Cianjur. Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai lereng tidak stabil. Peristiwa tanah longsor dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Di Indonesia, bencana tanah longsor seringkali merugikan manusia berupa harta benda, kerusakkan lingkungan bahkan hingga hilangnya nyawa manusia. Kabupaten Cianjur memiliki topografi yang berbukit-bukit dan memiliki morfologi wilayah yang beragam (heterogen). Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi wilayah potensi longsor, wilayah terdampak tanah longsor dan wilayah rentan tanah longsor di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode SINMAP (Stability Index Mapping) untuk menghasilkan wilayah potensi longsor dan metode analisis spasial untuk menentukan wilayah terdampak dan rentan tanah longsor. Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta administrasi Kabupaten Cianjur, peta topografi Kabupaten Cianjur, peta jenis tanah dan Global Positioning System (GPS) untuk mengecek koordinat titik longsor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 43 % luas wilayah penelitian merupakan wilayah yang berpotensi longsor, sedangkan 44 % dari luas total wilayah penelitian yang merupakan wilayah terdampak dan rentan tanah longsor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wilayah potensi tanah longsor cenderung merata dan menyebar di wilayah penelitian, dan wilayah terdampak dan wilayah rentan tanah longsor cenderung lebih dominan di Cianjur bagian Utara.

This study discusses the level of vulnerability of the landslide in Cianjur. Landslides are one of the disasters that often occur in Indonesia, particularly in areas that have unstable slopes. Events landslides affected by natural factors and human factors. In Indonesia, landslides often detrimental to humans in the form of property, environmental damage and even to loss of human lives. Cianjur Regency topography is hilly and has the morphology of a region as diverse (heterogeneous). This study aims to predict potential areas of landslides, mudslides affected areas and areas prone to landslides in Cianjur. The method used is the method SINMAP (Stability Index Mapping) to generate potential areas of landslides and methods of spatial analysis to determine the area affected and vulnerable to landslides. Tools and materials used in this study are maps Cianjur regency administration, topographic maps Cianjur, soil type maps and Global Positioning System (GPS) to check the coordinates of landslides. The results showed that 43% of the area of ​​research is an area that is prone to landslide, while 44% of the total area of ​​research that is affected areas and are vulnerable to landslides. This study also shows that the area of ​​potential landslides tend evenly and spread in the area of ​​research, and the affected areas and areas prone to landslides tend to be more dominant in the northern part of Cianjur."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S61102
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Setiawan
"Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diamatkan dalam UU Narkotika. Penanganan pecandu menjadi sulit, karena adanya resistensi penyalahguna terhadap wajib lapor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa penyebab penyalahguna tidak melapor serta bagaimana pendekatan terhadap peyalahguna. Selanjutnya bagaimana penanganannya agar mereka dapat dilakukan pendataan, rehabilitasi dan pengawasannya, dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus instrumental, dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa : 1. masih adanya permasalahan hukum bagi pecandu dalam penanganannya; 2. Belum adanya bentuk pelayanan tepat.

This study focuses on how the implementation of compulsory reporting for narcotics addicts can be implemented as it has been mandated by the Narcotics Law. Handling addict becomes difficult, because of the resistance against the compulsory reporting abusers. This study uses descriptive qualitative method. The purpose of this study to determine what the cause of abuse is not reported and how the approach to peyalahguna. Furthermore, how to handle so that they can do data collection, rehabilitation and monitoring, with the involvement of other relevant agencies. This study design using qualitative research case study instrumental, from interviews, direct observation, it can be concluded that: 1. there are still legal issues for addicts in treatment; 2. The absence of appropriate forms of service."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Setiawan
"PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan famasi terkemuka di tanah air. Namun karena badai krisis moneter disertai melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar US (dari Rp. 2.000,- per dollar US, menjadi Rp. 16.000,- per dollar US) meuyebabkan perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, khususnya pada bank. Kesulitan yang dialami PT. XYZ adalah karena dua hal, pertama meningkatnya exposure hutang yang hams ditanggung, dan kedua adalah membengkaknya biaya produksi mengingat bahan baku yang sebagian besar masih harus diimpor. Sementara hasil penjualan PT. XYZ adalah kombinasi dari penjualan domestik dan ekspor.
Restrukturisasi hutang PT. XYZ pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2000, saat itu alasan yang digunakan PT. XYZ adalah karena kondisi keuangan yang begitu memburuk sehubungan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US. Saat itu PT. XYZ mendapatkan persetujuan untuk memperpanjan pembayaran hutangnya hingga tahun 2005. Awalnya pembayaran hutang berjalan lancar, namun sejak Bulan April 2002, PT. XYZ kembali meminta perpanjangan jangka waktu selama 7 tahun (efektif berlaku dari tahun 2003 sehingga 2010), dengan masa tenggang (grace period) selama 2 tahun. Alasan yang diajukan oleh PT. XYZ kali ini adalah kebutuhan untuk melakukan investasi yaitu pembangunan pabrik susu dan obat kanker untuk masa 5 tahun ke depan, dengan nilai investasi sebesar Rp. 450.000.000.000,-.
Pengajuan restrukturisasi ulang ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kelayakan proposal yang diajukan, terutama dalam hal jangka waktu pinjaman yang diperpanjang, masih ditambah pula dengan adanya masa tenggang (grace period). Dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi di dalam negeri dan membaiknya kondisi pasar farmasi di Indonesia, penulis menduga tidak perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu apalagi ditambah grace period. Sementara keinginan PT. XYZ untuk melakukan investasi yaitu pembangunan pabrik susu dan obat kanker masih layak untuk didukung, mengingat pasar yang sangat besar di Indonesia akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PT. XYZ.
Analisis pertama yang dilakukan adalah melihat prospek usaha farmasi dan pertumbuhannya di Indonesia. Jika industri atau usahanya sudah tidak memiliki prospek, maka tidak perlu dilakukan restrukturisasi hutang, melainkan perlu dilakukan penyelesaian kredit. Berdasarkan kajian literatur, terutama dari situs web PT. XYZ, diperoleh kesimpulan bahwa usaha ini masih memiliki prospek sehubungan dengan jumlah pasar yang besar di Indonesia.
Analisis kedua yang dilakukan adalah mempelajari kondisi keuangan PT. XYZ, berdasarkan past performance selama beberapa tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa prestasi keuangan yang dicatat PT. XYZ cukup baik dan memiliki prospek peningkatan kedepan.
Analisis ketiga yang dilakukan adalah mempelajari strategi pengembangan usaha PT. XYZ, termasuk di dalarnnya strategi manajemen yang diterapkan perusahaan. Hasil analisa menemukan bahwa perusahaan telah menjalankan strategi pengembangan usaha dan penjualan dengan baik (terutama jika dibandingkan dengan industri farmasi di dalam negeri). Lebih dari itu, ternyata PT. XYZ memiliki reputasi yang baik sejak didirikan pada tahun 1970-an.
Berdasarkan kondisi keuangan masa lalu, maka penulis membuat 3 model scenario untuk menyusun Proforma Financial Statement, yaitu: Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas. Ada pun ketiga model tcrsebut ada!ah model : Best Case, Most Likely Case dan Worse Case. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan trend penjualan dan komposisi biaya - biaya yang ada pada Laporan rugi Laba. Asumsi kondisi Best Case diawali dengan keberhasilan Pemilu 2004 dan masuknya aliran dana/modal asing sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang signifikan. Kesadaran masyarakat pada kesehatan meningkat sehingga pertumbuhan penjualan mencapai 31,03% (tertinggi dari pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir). Cost of Good Sold ('COGS') sebesar 47,65% dari total nilai sales, sementara asumsi lainnya diperkirakan sama dengan struktur biaya rata-rata selama: 4 tahun sebelumya, yaitu untuk selling expense sebesar 4, 76% dari total nilai sales dan pertumbuhan biaya General & Adminsitrative sebesar 20% per tahun dari total nilai Sales.
Asumsi kondisi Most Likelv Case juga ditandai dengan keberhasilan Pemilu 2004 dan masuknya aliran dana/modal asing, namun pertumbuhan ekonomi tidak mencapai angka yang signifikan. Di sisi lain kesadaran masyarakat pada kesehatan tetap meningkat. Pada kondisi ini perturnbuhan penjualan mencapai 23,01% (rata - rata pertumbuhan Sales dalam 4 tahun terakhir), Sementara persentase Cost of Good Sold, selling expense dan perturnbuhan biaya General & Adminsitrative sarna dengan pada skenario Best Case. Asurnsi kondisi Worse Case dilandasi tersendatnya Pernilu 2004, namun pada akhimya Pemilu tetap berhasil dilaksanakan. Akibatnya kepercayaan asing belum pulih seperti sedia kala. Kesadaran rnasyarakat pada kesehatan meningkat, namun tidak diikuti dengan kemarnpuan daya beli yang meningkat signifikan. Pada kondisi ini pertumbuhan penjualan diperkirakan rnencapai 12,83% (perturnbuhan Sales terendah da:lam 4 tahun terakhir), sementara persentase COGS adalah sebesar 45,22% yang rnerupakan angka persentase COGS selama triwulan ketiga (Januari - September) 2003, untuk persentase selling expense dan pertumbuhan biaya General & Administrative sarna dengan kedua scenario lainnya.
Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh basil bahwa dengan kondisi yang paling buruk (worse case) sekali pun, perusahaan tetap dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu 5 tahun tanpa perlu mendapat grace period, dan PT. XYZ masih dapat melakukan investasi pembangunan pabrik susu dan obat kanker.
Negosiasi pinjaman yang berlarut - larut disebabkan karena tidak adanya pihak ketiga yang menjembatani kepentingan antara PT. XYZ dan para kreditumya. Pihak ketiga ini seharusnya bertugas meneliti, menilai sekaligus menyampaikan proposal restrukturisasi yang layak sehingga tidak merugikan bagi kreditur maupan PT. XYZ. Untuk mengatasi hal ini, maka penulis menyarankan agar ditempatkan seorang Financial Controller atau Financial Advisor yang berfungsi sebagai mediator dan sekaligus pengawas yang memastikan bahwa PT. XYZ akan memenuhi kewajiban- kewajiban yang telah disepakati. Selain itu belum adanya tindakan yang tegas dari para kreditur akan menyebabkan PT. XYZ memiliki bargaining power yang besar terhadap proses negosiasi restrukturisasi pinjaman, sehingga sebagai persyaratan tambahan penulis menyarankan agar kreditur memintajaminan tambahan berupa aset yang solid dan likuid. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Setiawan
"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan banyak menemukan para pihak sebagai penghadap yang menerangkan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya untuk dimuat dalam suatu akta. Berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik adalah kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, pada dasarnya kedua bentuk kepalsuan ini meliputi pemalsuan kebenaran isi yang tercantum dalam akta baik dalam bentuk dan isinya. Kepalsuan ini dapat menyebabkan perbuatan hukum menjadi tidak sah dan akta tersebut menjadi cacat hukum kemudian oleh karenanya tidak sah sebagai akta autentik. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Tesis ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus: memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam jual beli, syarat sah perjanjian, dan syarat jual beli tunai, terang dan riil; membuat akta jual beli dengan bentuk serta tata cara sesuai dengan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; PPAT tidak hanya mengandalkan kebenaran formil berdasarkan data tertulis maupun keterangan dari para pihak saja; menuangkan dengan sebenar-benarnya apa yang dikehendaki oleh para pihak ke dalam akta; memastikan hadir bersamaan para pihak yang berkepentingan di hadapannya; benar-benar mengkaji, teliti, cermat, dan rapi dalam membuat akta, terutama mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta; tidak hanya mengandalkan atau mempercayakan sepenuhnya kemampuan pegawai kantor PPAT saja; tetap meneliti dan mengoreksi ulang draft akta yang akan ia buat dan tandatangani; membacakan secara rinci dan PPAT harus menerangkan maksud tujuan dari isi akta secara keseluruhan. PPAT yang bersangkutan seharusnya seharusnya dikenai sanksi administratif diberhentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun, dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sepanjang tindakan PPAT bersangkutan terbukti secara sengaja dan direncanakan maka terhadap PPAT bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Land Deed Making Officials (PPAT) in their practice find many parties who explain that data and information are not in accordance with the reality to be included in a deed. Various forms of forgeries that may be done to an authentic deed are intellectual forgery and material forgery, basically these two forms of forgery include falsification of the truth of the contents listed in the deed both in the form and the content. This forgery can cause the legal action to be invalid and the deed to be legally flawed and therefore invalid as an authentic deed. These problems usually occur due to lack of prudence in the process of making the deed. This thesis analyzes PPAT's responsibilities in the case of Supreme Court Verdict Number 1143 K/Pid/2019 and identifies PPAT's role in preventing the reoccurrence of counterfeiting cases such as in the verdict. This research is a normative juridical research. The results of the study in the event that the parties who cannot fulfill the formal and material requirements in the deed-making, then PPAT has the right to refuse to make the deed. PPAT must also: ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties in the transaction, the legal terms of the agreement, and the cash, clear and real terms of sale and purchase; make a deed of sale and purchase in the form and procedure in accordance with the prevailing laws and regulations; PPAT should not only rely on formal truth based on written data or information from the parties; actually pouring what the parties want into the deed; ensure the presence of all interested parties before him; really examine, thoroughly, carefully, and neatly in making a deed, especially regarding legal actions that will be contained in the deed; not only relying on or fully entrusting the capabilities of PPAT office employees; keep researching and re-correcting the draft deed that he will make and sign; read out in detail and the PPAT must explain the purpose of the contents of the deed as a whole. The PPAT in question should be subject to administrative sanctions, suspended for a maximum of 1 (one) year, be held accountable in the form of reimbursement of costs, compensation and interest. As long as PPAT's actions are proven to be intentional and planned, the PPAT concerned may be subject to criminal sanctions in accordance with applicable regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library