Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Perilaku keinginan berwirausaha di kalangan para mantan pekerja migran sangat diharapkan di tengah masyarakat dalam menciptakan sesuatu yang baru dengan pikiran kreatif dalam melihat peluang usaha yang semakin kompetitif, meningkatkan pendapatan negara, dan menurunkan tingkat penganguran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Proactive Personality dan Entrepreneurial Self-Efficacy terhadap Entrepreneurial Intention yang dimediasi Attitude Toward Entrepreneurial. Data empiris dikumpulkan dari 140 mantan pekerja migran NTT dan NTB dengan menggunakan metode survei yang disebarkan secara daring. Studi ini dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan confirmatory factor analysis untuk menguji tujuh hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proactive Personality dan Entrepreneurial Self-Efficacy berpengaruh positif terhadap Entrepreneurial Intention, yang dimediasi melalui Attitude Toward Entrepreneurship. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan di bidang sumber daya manusia untuk menciptakan entrepreneur yang handal dalam menciptakan peluang usaha dan kemajuan perekonomian negara.

---

Societies highly expect entrepreneurship among ex-migrant workers to compete and create new job opportunities in such increasingly competitive markets to improve economic activities and reduce unemployment rates. This study examines the impacts of Proactive Personality and Entrepreneurial Self-Efficacy on Entrepreneurial Intention and its indirect influences through the mediation of Attitude Toward Entrepreneurial. Data was collected online by administering surveys to 140 former migrant workers from NTT and NTB provinces. The data were then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and confirmatory factor analysis to prove seven proposed hypotheses. This study demonstrates that Proactive Personality and Entrepreneurial Self-Efficacy positively influenced Entrepreneurial Intention mediated by Attitude Toward Entrepreneurship. Finally, the results of this study would benefit policymakers in the human resources sector to help produce creative and competitive entrepreneurs in creating new job opportunities and be a part of the economic development of the country, Indonesia."

"Dalam rangka mempercepat swasembada sapi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya menciptakan tatanan iklim usaha yang mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Berdasarkan penelitian di lapangan Bank BRI Cabang Tuban dalam menjalankan program KUPS Bank BRI Cabang Tuban mensyaratkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah objek yang dibiyai oleh bank yaitu hewan ternak sapi debitur, dan agunan tambahannya berupa fixed asset debitur. Tibulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.

---

In order to speed up the self-sufficiency of cattle in Indonesia, the Government has sought to create order of business climate that encourages businesses to move in the field of cattle breeding. One such effort is through the provision of Cattle Breeding Loan scheme with subsidized interest rate stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 131 / PMK.05 / 2009 on Credit Cattle Breeding (KUPS) dated August 18, 2009 and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 40 on Guidelines Cattle Breeding Loan implementation on September 8, 2009. Based on research in the field of Bank BRI Tuban in running the program KUPS BRI Tuban requires additional core guarantees and warranties. Assurance is principally object dibiyai by banks that animals cattle debtor, and additional collateral in the form of fixed assets of the debtor. Tibulnya problems with collateral loan guarantee livestock caused by the applicable law is still not enough to give legal protection to the lender in a mortgage loan agreement with livestock collateral. The problem arises because the collateral against farm animals is not the same as other objects that collateral for the bail until his execution process also often pose difficulties for creditors."

"Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi , Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 230/PDT/2015/PT.SBY, Mahkamah Agung. Putusan No.952/K/Pdt/2016 adalah perkara antara pembeli dengan pembeli dimana para pihak sama-sama mengaku sebagai pembeli beritikad baik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kriteria pembeli beritikad baik yang melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016?Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sahnya jual beli tanah ditentukan dari ada atau tidaknya itikad baik dari para pihak, itikad baik tersebut harus harus dinilai berdasarkan prinsip duty of care. Prinsip duty of caremewajibkan pembeli untuk meneliti tanah yang akan dibelinya, sedangkan penjual wajib untuk menerangkan keadaan tanah yang sebenar-benarnya kepada pembeli. Dalam kasus ini Mahakamah Agung keliru menerapkan prinsip duty of care dalam menilai itikad baik dalam jual beli tanah. Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak dengan jujur serta telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik. Mahkamah Agung juga keliru membatalkan jual beli dibawahtangan antara Pemohon Kasasi dengan Suyarno Widodo dikrenakan jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan perangkat desa. Walaupun jual beli tanah tidak dilakukan dihadapan perangkat desa, jual beli tersebut tetap sah selama syarat meteriilnya telah terpenuhi.

---

Banyuwangi District Court Judgement No. 99 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi, High Court of Surabaya. Jurisprudence No. 230 / PDT / 2015 / PT.SBY, Supreme Court Jurisprudence No.952 / K / Pdt / 2016 a case between buyer against buyer where both parties claim to be a good faith buyer. In consideration of the Supreme Court declaring the validity of the sale and purchase of land determined by the presence or absence of good faith from the parties, good faith should be assessed based on the principle of duty of care. The principle of duty of care requires the buyer to examine the land to be bought, while the seller is obliged to explain the true state of the land to the buyer. In this case the Supreme Court has mistakenly canceled the sale and purchase of land made by the buyer because the sale was not done before the village apparatus. The Supreme Court has also mistakenly used the principle of duty of care in the sale and purchase of land, thus mistakenly assigning the buyer a good-faith buyer in the case. This study was conducted with the aim of providing knowledge about the size of buyers with good intentions in the sale and purchase of land based on the analysis of court decisions associated with the opinions of experts and jurisprudence in Indonesia, so that no mistakes or mistakes of judges in determining the buyer's good faith in buying and selling land."