Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor nonpemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi. ......Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance’s perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.

Abstrak :
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor,dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi, observasi lapangan (field review) dan wawancara narasumber dan / tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal.