Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bandwidth merupakan salah satu sumber daya jaringan yang sangat penting, sebab ketersediaannya sangat terbatas dan digunakan untuk mefayani seluruh aplikasi yang akan dioperasikan di jaringan. Pengaturan/pengalokasian bandwidth untuk aplikasi multimedia (misalnya video on demand, videoconfrence, dsb) merupakan masalah utama sebab karakteristik trafik dari sumber yang sulit untuk diprediksi [201. Pengalokasian bandwidth secara on-line merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah di atas, dimana dengan metode ini pengalokasian bandwidth untuk suatu aplikasi dapat dengan tepat dan optimal, sehingga dapat menghemat bandwidth yang tersedia dengan tetap menjaga kualitas layanan (QoS) yang diinginkan dari aplikasi yang diterapkan. Pada skripsi ditunjukkan bahwa pengalokasian bandwidth secara on-line dengan menggunakan algoritma DSA+ menunjukan performansi yang lebih balk dalam mengalokasikan bandwidth, mengurangi banyaknya proses renegotiation dan mampu menjamin kualitas layanan (QoS) untuk sumber trafik MPEG compressed video daripada algoritma REQS."

"Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan 'makar' atau 'pemberontakan' terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (Library Research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (Documentary Research), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih mengatur pasal yang bersifat kolonial yang hingga hari ini masih diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I Buku Kedua KUHP tersebut adalah Makar (Aanslag) dan Pemberontakan (Opstand), dan lainnya yang bersifat mengganggu kemananan dalam negara. Delik Terhadap Kemanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi atau dengan tujuan-tujuan politik, dan di setiap pemerintahan suatu negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dengan maksud tujuan politik. Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian 'politik' baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara. Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektifitas Negara dalam mengadili sebuah kasus 'makar'.

---

This research is normative study to crime against state security (Makar) in Indonesia, this criminal act compared with a study to one case, which is accusation about 'makar' or 'rebellion' to Sultan Hamid II during 1950-1953. The type of research which is used in this research is library method with spatially normative juridical (doctriner), with research by library research or be called by documentary research, prime material used in this research is data or document. Criminal Code (KUHP) still arrange article that spatial colonial which are until today still implemented in Indonesia, one of the article is criminal act against state security. The definition from criminal act aginst state security regulated in Section One Book Two Criminal Code (KUHP). Core from this criminal act that forbidden in Section One Book Two Criminal Code (KUHP) is that Makar (Aanslag) and Rebellion (Opstand), and the other things that disturb state security. Criminal act against state security almost always background about politic goal, and in every goverment of a country has definition and restriction itself about act that categorized as criminal act with politic goal. Even there are differences in interpretation about 'politic' in scholars, judges and leader of a country. In practical also in Indonesian history, often found cases about law violation in Indonesia that are actually not neccessarily include violation about attempt against state security. But the goverment as political leader, to criminal offender often charged with articles about criminal act against state security or rebellion. It then incuring various polemical at pro part and contra part about law regulation in criminal act against state security. Study to see the implementation on regulation about makar, then can see by case study to controversial case Sultan Hamid II during 1950-1953. Which is can see country objectivity in judging a makar case."

"AbstrakPenelitian ini merupakan kajian yuridis normatif (doktriner) pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yaitu kasus tuduhan makar atau pemberontakan terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang tersebut adalah Makar (Aanslag) dan Pemberontakan (Opstand). Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektifitas Negara dalam mengadili sebuah kasus makar"

"AbstrakPenelitian ini merupakan kajian yuridis normatif (doktriner) pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yaitu kasus tuduhan makar atau pemberontakan terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang tersebut adalah Makar (Aanslag) dan Pemberontakan (Opstand). Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektifitas Negara dalam mengadili sebuah kasus makar"

"Penelitian ini melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Koperasi Tina Tani Desa Sumurugul. Program intervensi ini dilakukan untuk mengurangi penyebab tak langsung dari tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, yakni rendahnya kemampuan ekonomi keluarga.Pendekatan yang digunakan adalah pengembangan komunitas berbasis aset dan partisipasi warga. Adapun aset utama yang diberdayakan dalam penelitian ini adalah koperasi dan potensi sumber daya manusianya. Untuk itu, teori yang digunakan adalah sikap (untuk jenjang individu), perilaku organisasional (untuk jenjang organisasi) dan psikologi komunitas (untuk jenjang komunitas/desa).Program intervensi ini berhasil memotivasi warga untuk ikut serta mengembangkan perekonomian desa melalui koperasi. Berbagai elemen warga berhasil didorong partisipasinya dalam merencanakan pengembangan koperasi.

---

This research reports and evaluates the implementation of an intervention program which held to increase citizen participation in Koperasi Tina Tani of Sumurugul Village. This intervention program is carried out to reduce the undirected cause of the high number of maternal mortality rate in Indonesia, the family's low economic status.

To achieve its goal, this program uses both Asset Based Community Development (ABCD) and citizen participation as an approach. The targets are members of Koperasi Tina Tani and other potential Sumurugul 's citizen. In individual level, this program rests on attitude theory, Robbin's organizational behavior for the organizational level, and community psychology for the community (village) level.

This program succeeded in motivating Sumurugul 's citizen to participate in economic development through Koperasi Tina Tani."

"ABSTRAKKilang Minyak Pangkalan Brandan:llsaha-Usaha Angkatan Darat dalam Menyelamatkan Kilang Minyak Pangkalan Brandan dari keterbengkalaian 1957-1961, yang merupakan judul skripsi, di_pilih berdasarkan alasan-alasan:yaitu alasan pribadi penulis dibesarkan di kota Pangkalan Brandan selama 15 tahun sejak umur 6 tahun(1964) sampai melanjutkan kuliah di FSUI Jakarta(1979). Selama 15 tahun di Pangkalan Brandan, banyak kenangan yang menyatu dengan kehidupan penulis terutama dengan kilang minyak Pangkalan Brandan. Kilang minyak Pangkalan Brandan sejak tahun 1945 sampai tahun 1957 tidak mampu berkembang. Setelah kehadiran TNI-AD(Ba talyon X Sriwijaya) atau lebih tepatnya sejak menjadi Persero_an Terbatas Perusahaan Minyak Nasional(PT. PERMINA) 10 Desem_ber 1957, kilang minyak Pangkalan Brandan mampu berkembang, yang pada akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Negara Republik Indonesia.' Mengapa antara tahun 1957-1961 kilang

---

"