Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dan tujuan: Pengaruh dari pencemaran udara khususnya akibat kendaraan bermotor belum sepenuhnya dapat dibuktikan dan bersifat kumulatif. Tujuan penelitian umuk mengetahui kadar NO; dan SO; di lingkungan kerja SPBU dan mengetahui hubungan antara prevalens gangguan iimgsi pam dan gejala respirasi dengan faktor usia, indeks massa tubuh, masa kerja dan faktor kebiasaan merokok dan olahraga pada operator pompa bensin. Metode penelitian: Penelitian ini dilakukan di beberapa SPBU. Desain penelitian potong lintang. Populasi adalah operator pompa bensin, dengan besar sampel 196 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, analisa lingkungan dan pemeriksaan spiromeni. Hasil penelitian: Kadar NO; dan SO; di semua SPBU masih di bawah nilai ambang batas. Prevalens gangguan fimgsi pam restriksi 23,4% dan gejala respirasi 20,4%. Terdapat hubungan bermakna antara gangguan fungsi pam restriksi dengan usia Z 41 tahun (OR = 3,42). Terdapat hubungan bermakna antara gejala respirasi dengan perokok tingan (OR : 4,32) dan status gizi obes (0P¢5,87) serta status gizi lebih (OR: 3,78). Kesimpulan dan saran: Gangguan fungsi paru restriksi berhubungan dengan usia dan keluhan respirasi berhubungan dengan kebiasaan merokok dan status gizi obes dan lebih. Saran yang diajukan agar pemeriksaan bcrkala spirometri dan foto toraks perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan fimgsi pam lebih dini sehingga terhindar dari penyakit paru yang lebih berat. ......Background and objectives : The influence of pollution, especially due to vehicle has not been fully proven and cumulative. The purpose of this study was to determine levels of NO2 and S02 at gas stations and knows the relationship between the prevalence of lung function disorders and respiratory symptoms by factor of age, body mass index, periods of working smoking habits and exercise. Methods : This research was conducted at the gas stations using cross sectional design. Population are gasoline operator, 196 respondents. Data was collected by interviews, questionnaires, environmental analysis, spirometry. Results : Levels of NO2 and S02 at all gas stations were below the threshold limit value. Prevalence of restriction lung disorder were 23 ,4% and prevalence of respiratory symptoms were 20,4%. There was association between restriction with age >41 years (OR = 3.42) and there were association between respiratory symptoms with light smokers (OR: 4.32), obese (OR;5,87) and also overweight (OR: 3,78). Conclusions : Lung iimction disorder was associated with the age and respiratory symptoms were associated with smoking and body mass index (obese and overweight). Suggestions were proposed for periodic inspection spirometry and chest X-ray needs to be done to detect early lung disorder to avoid the worse lung disorder."

"Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa, program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang website-website penunjang kegiatan notaris, pelaksanaan magang bersama dilaksanakan dalam beberapa waktu agar penyerapan dan penyampaian materi yang maksimal, serta memiliki narasumber yang terpilih.

---

Become a notary surely have to go through the stages and tests that must be passed. Among of the stages is joint internship. The extraordinary members of Indonesian Notary Ties who have taken the test for pre-extraordinary members of Indonesian Notary Ties required to take part in a joint internship which there are rules and conditions there in. There are two problems raised in this thesis, namely : Joint internship mechanism that meets notary competency requirements (implementing at South Sumatera Regional Administrator) and the implications of joint internship if associated with the practice of prospective notaries. The mtehod used is juridical normative, the study that uses methods to obtain data from legal materials such as written regulations or positive law and other legal materials related to this research. By its nature this research is a type of explanatory research.Based on the results of the research, it was found that joint internship held in South Sumatera province has followed by extraordinary members of the Indonesian Notary Ties, who previously followed the conditions to be able to become participant of joint internship in accordance with the terms dan mechanism of the Ties Rule number 06/PERKUM/INI/2017 as revised with ties rule number 10/PERKUM/INI/2018 about Joint Internship. Joint Internship is an effort to provide provision for the notary in the future to become a professional notary. The author suggests thats the implementation of joint internship does not to charge the fee on extraordinary members. The joint internship program is expected to be able to learn about notary support websites, implementing joint internship in a number of times for the maximum acceptance and delivery of material, also having selected speaker persons."

"Rokok adalah salah satu produk komoditi perdagangan yang terdapat hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Rokok juga diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 1999 juncto pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan menjelaskan definisi dari rokok adalah: "Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica, dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan" Tingkat konsumsi rokok di Indonesia dewasa ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan di sini adalah pada faktor kesehatan, baik kesehatan bagi si konsumen itu sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya yang tidak mengkonsumsi rokok. Karena dari asap yang dihasilkan satu batang rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia seperti nikotin, CO, NO, HCN, NH4, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, etilkatehol-4, ortokresol, perilen dan lain-lain yang dapat mencemarkan udara dan menganggu sistem pernapasan si perokok. Hal inilah yang coba diatur oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan dari rokok dengan cara melakukan kampanye anti rokok maupun dengan cara mengeluarkan produk-produk hukum pengaturan konsumsi rokok yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita bersama."

"Material perovskite LaFe_1-xMn_xO₃ (x = 0,05, 0,10, 0,15, 0,20) telah disintesis dengan menggunakan metode sol-gel. Hasil karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) menunjukan struktur kristal orthohombic dengan fase tunggal untuk semua sampel. Nilai crystallite size menurun seiring dengan meningkatnya substitusi Mn, dari 79,5 nm – 58,7 nm.  Karakterisasi FTIR menunjukan adanya vibrasi bending Fe/Mn – O – Fe/Mn dan stretching Fe/Mn – O pada sampel. Hasil X-Ray Fluorescence (XRF) komposisi unsur sampel LaFe_1-xMn_xO₃ telah sesuai dengan komposisi unsur hasil perhitungan. Sifat mikrostruktur hasil karakterisasi Scanning Electron Microscopy (SEM) menunjukan permukaan sampel dengan bentuk grain homogen bulat dengan adanya porositas. Nilai grain meningkat seiring meningkatnya subtitusi Mn dan menyebabkan porositas berkurang. Karakteriasi sifat listrik material LaFe_1-xMn_xO₃ dilakukan dengan menggunakan metode spektroskopi impedansi pada rentang frekuensi 100 Hz – 1 MHz. Karakterisasi dilakukan pada temperatur kamar dan  temperatur tinggi (100^oC – 275^oC). Data hasil karakterisasi disajikan dalam grafik nyquist plot dan bode plot. Pada temperatur kamar nyquist plot menunjukan penurunan ukuran semisirkular seiring bertambahnya konsentrasi substitusi Mn. Nilai konstanta dielektrik pada suhu kamar menunjukan typical colossal dielectric constant. Nyquits plot pada temperatur tinggi menunjukan sifat negative temperatur coefficient of resistance (NTCR). Hasil fitting energi aktivasi dari slope log ( ) versus 10³/T plots menunjukan bahwa nilai energi aktivasi (Ea) grain menurun dengan meningkatnya konsentrasi subtitusi Mn. Bode plot menunjukan fenomena relaksasi yang bergantung pada temperatur. Nilai waktu relaksasi menurun seiring dengan meningkatnya temperatur menunjukan typical semiconductor behavior. Energi aktivasi (Ea) yang dihitung dari waktu relaksasi menunjukan kecenderungan yang sama dengan energi aktivasi (Ea) grain. Nilai band gap energy meningkat seiring meningkatnya konsentrasi substitusi Mn. ......Perovskite material LaFe_1-xMn_xO₃ (x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) has been synthesized using the sol-gel method. The results of characterization using X-Ray Diffraction (XRD) show a single phase orthohombic crystal structure for all samples. The crystallite size value decreases with increasing Mn substitution, from 79.5 nm - 58.7 nm. FTIR characterization shows the presence of vibrations bending Fe/Mn – O – Fe/Mn and stretching Fe/Mn – O in the sample. The results of X-Ray Fluorescence (XRF) composition of LaFe_1-xMn_xO₃ sample elements are in accordance with the composition of the calculated elements. The microstructure of the the characterization results by Scanning Electron Microscopy (SEM) shows the surface of the sample in the form of a round homogeneous grain in the presence of porosity. Grain value increases with increasing Mn substitution cause decreasing porosity. The electrical properties of LaFe_1-xMn_xO₃ material is carried out using impedance spectroscopic methods in the frequency range of 100 Hz - 1 MHz. Characterization are carried out at room temperature and high temperature (100^oC – 275^oC). Data from characterization results are presented in nyquist plot and bode plot charts. The nyquist plot at room temperature shows decreasing impedance semicircle with increasing Mn substitution. The dielectric constant at room temperature shows colossal dielectric constant behavior. The nyquist plot at high temperature shows a negative temperature coefficient of resistance (NTCR). The result of energy fitting activation of the slope log ( ) versus 10³/T plots shows that the activation energy value (Ea) grain decreases with increasing Mn substitution concentration. Bode plots show the phenomenon of relaxation which depends on temperature. The value of relaxation time decreases with increasing temperature indicating typical semiconductor behavior. The activation energy (Ea) calculated from the relaxation time shows a tendency similar to the activation energy (Ea) grain. The band gap energy value increases with increasing concentration of Mn substitution."

"Dewasa ini makin marak penggunaan ciptaan tanpa memerhatikan ketentuan Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah potret. Potret merupakan karya fotografi yang objeknya adalah orang. Beberapa kasus yang marak terjadi khususnya penggunaan ciptaan potret adalah, kasus-kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang menggunakan Potret Presiden. Pada kasus tersebut dasar hukum yang digunakan bukanlah Undang-Undang Hak Cipta, melainkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus-kasus tersebut terdapat kesamaan barang bukti yang digunakan, yakni Potret Presiden yang dimodifikasi. Menarik minat penulis untuk meneliti mengenai perlindungan Potret Presiden yang dimodifikasi. Karena Potret Presiden belum diatur secara jelas di dalam undang-undang hak cipta. Pasal 43 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tercantum bahwa penggandaan, pendistribusian, dan/atau pengumuman Potret Presiden tidak diangaap sebagai pelanggaran hak cipta, asal memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Potret Presiden. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis kasus yang terjadi pada penggunaan Potret Presiden, definisi dari martabat dan kewajaran, serta upaya yang dapat ditempuh terhadap modifikasi Potret Presiden yang melanggar hak cipta.

---

Today, the use of creation is increasingly prevalent without regard to the Copyright provisions as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. One protected creation is a portrait. Portrait is a photographic work whose object is people. Some of the cases that are prevalent, especially the use of portrait creation, are cases of hate speech, defamation using the portrait of the President. In this case the legal basis used is not the Copyright Act, but based on Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In these cases there is a similarity of evidence used, namely the modified portrait of the President. Interest the author to examine the protection of the modified portrait of the President. Because the President`s portrait has not been clearly regulated in copyright law. Article 43 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that duplication, distribution and/or announcement of the President`s Portrait are not considered as copyright infringement, provided that they pay attention to dignity and fairness in accordance with the laws and regulations. The author uses a normative juridical research method, namely reviewing legislation specifically regarding the Presidents Portrait. The results of this study discuss the analysis of cases that occur in the use of the Presidents Portrait, the definition of dignity and reasonableness, and efforts that can be taken towards modifying the Presidents Portrait that violates copyright."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendirian yayasan sebagai sarana untuk memperoleh danahibah/bantuan yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Pembuatan akta pendiriansuatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadapkepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakandata-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitupertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkanwaktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitianyang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptifanalitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alatpengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengannotaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumendan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisabertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh MajelisPengawas Notaris dan dapat juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibathukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannyamenjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the founding of the Foundation as a means of obtaininggrants/assistance funds that lead to corruption crimes.The creation of a foundationdeed must be made in accordance with the time when a party faces a notary, and thedata and documents submitted must be the original data and documents.The problemin this thesis is the accountability of a notary to the deed of incorporation of thefoundation which is the time of creation and the legal consequences of the deed ofestablishment.The research methods used are normative juridical studies withanalytical descriptive research types.The types of data used in this study aresecondary data with primary data collection tools, which are based on laws relatingto notary public, foundations and corruption crimes, and secondary data throughdocument studies and then Through a qualitative approach.The result of this study isthat a notary can be responsible in an administrative terms if it has been establishedby the notary public and can also be in criminal terms when proven guilty, as well asthe legal consequences of a foundation deed The date of manufacture becomes nulland void due to formyl defects and material defects."

"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.......In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."

"ABSTRAKProsedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Menurut Pasal 3.7 DSU, sasaran dan tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah menjamin penyelesaian yang positif bagi suatu sengketa dan sistem ini sangat cenderung menyelesaikan sengketa melalui konsultasi daripada proses pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan dengan beberapa cara yang diatur dalam DSU, yaitu konsultasi atau negosiasi, pemeriksaan oleh Panel dan Appelate Body, arbitrase, dan good offices, conciliation, dan mediation, dengan yurisdiksi yang bersifat integrated, compulsory, dan contentious. Berdasarkan Pasal 3.2 DSU, sistem penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk memelihara hak dan kewajiban negara anggotanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan WTO (covered agreement). Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di World Trade Organization (WTO) atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. Negara - negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara - negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Salah satu jalan keluar, dan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa, apabila pihak pelanggar tidak dapat melaksanakan rekomendasi/putusan DSB adalah retaliasi atau penangguhan konsesi. Pasal 22 ayat 6 DSU.

---

ABSTRACT

Dispute settlement procedure in the WTO set in article XXII and XXIII of GATT 1994 and the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). According to Article 3.7 DSU, major goals and objectives of the WTO dispute settlement system is to ensure a positive solution to a dispute and the system is very likely to resolve disputes through consultation rather than litigation. Dispute resolution is implemented in several ways set out in the DSU, namely consultation or negotiation, examination by the Panel and the Appelate Body, arbitration and good offices, Conciliation and mediation, with jurisdictions that are integrated, compulsory, and contentious. Pursuant to Article 3.2 DSU, the WTO dispute settlement system aims to preserve the rights and obligations of Member States under the provisions contained in the WTO Agreement (covered agreement). Disputes can arise when a country sets a certain trade policies that are contrary to the commitments in the World Trade Organization (WTO) or take out a policy which then harm the interests of other countries. Countries - WTO members have agreed that if member countries that violate trade rules of the WTO, the country - the member states will use the multilateral settlement system rather than take unilateral action. This means that these countries should comply with agreed procedures and respect the decision taken. One way out, and it is the last resort in resolving disputes, if the offender can not implement the recommendation / decision DSB is retaliation or suspension of concessions. Article 22, paragraph 6 DSU."

"ABSTRAKTesis ini memperbandingkan pretorianisme militer dalam politik Negara, mengambil studi kasus Indonesia dan Myanmar. Dengan menggunakan teori pretorianisme Eric Nordlinger, tesis ini membandingkan kedua Negara tersebut melalui empat indikator penting dalam teori petorianisme Eric Nordlinger, diantaranya : a penghapusan dan pembatasan persaingan dan keterlibatan masyarakat dalam politik, b upaya mempertahankan kekuasaan oleh rezim militer secara terpusat, c pertumbuhan dan modernisasi ekonomi dan d kecenderungan mempertahankan status quo ekonomi dibandingkan mengupayakan ekonomi yang progresif.Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa di Indonesia rezim Orde baru memiliki melakukan pembatasan persaingan dan keterlibatan dalam politik, sedangkan di Myanmar, rezim junta militer penghapuskan persaingan dan keterlibatan politik. Orde baru di Indonesia mengupayakan keberlangsungan kekuasaannya melalui mobilisasi politik, indoktrinasi di desa-desa, serta sensor atas media-media cara represif juga digunakan untuk meredam penentangan terhadap pemerintah , rezim junta militer di Myanmar mengupayakan indoktrinasi, kontrol serta pengawasan atas media-media namun cara represif lebih dominan. Orde Baru di Indonesia mengelola pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dengan meliberalisasi perekonomian, investasi asing masuk membawa alih teknologi dan modernisasi di Indonesia, rezim junta militer Myanmar justru memberlakukan kebijakan ekonomi isolasionis yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan serta membatasi masuknya modal asing. Orde Baru di Indonesia mengupayakan kebijakan-kebijakan ekonomi progresif di pedesaan, akan tetapi secara porsi justru Orde Baru cenderung menngkonsentrasikan kapital dan pembangunan di pusat ketimbang daerah-daerah. Rezim Junta Myanmar juga memberlakukan kebijakan progresif terhadap petani namun konsentrasi kapital tetap berada pada kelompok militer. Penelitian ini menemukan bahwa secara teoritik dalam aspek politik dibutuhkan indikator tambahan mengenai pelanggaran HAM serta dalam aspek ekonomi dibutuhkan tambahan indikator mengenai konglomerasi oleh militer, karena kedua hal tersebut sangat menonjol di kedua negara.

---

ABSTRACTThis thesis comparing military praetorianism in Indonesia rsquo s New Order Era and Myanmar rsquo s Military Junta using the theoretical explanation of Eric Nordlinger rsquo s Praetorianism. There are four important indicators that can help us to compare both countries such as a the abolition and limitation of competition and involvement in politics for civilians b the military regime efforts to maintain the continuity of the regime c economic development and modernization and d the intention of ruler praetorians to preserve the economic status quo rather than progressive economy.This paper found that Indonesia rsquo s New Order tend to limit competitions and involvement of civilians in the politics while Myanmar rsquo s military junta abolished the competition and involvement of civilian in the politics. Indonesia rsquo s New Order regime tend to maintain the continuity of the regime through political mobilization and indoctrination especially for villagers, and media control, aside of repressive way. Myanmar rsquo s military Junta also tend to maintain the power by indoctrination and control over media, but the repressive actions by military was more dominant. Indonesia rsquo s New Order maintaining economic development and modernization through economic liberalization, foreign investment brought technological transfer and modernization, meanwhile the Myanmar rsquo s military junta regime imposing isolationist economic policy and nationaliziation of foreign enterprises and limit the foreign investment inflow within the country. Indonesia rsquo s New Order regime attempt to achieve progressive policies such as building public facilities for villagers but there was still huge disparity between economy in the village and central region. The capital was centralized within the circle of Jendral Soeharto rsquo s cronies. Myanmar rsquo s military junta government also attempt to achieve progressive policies toward peasants and farmers in the village by building public facilities and credit special for peasants and farmers, but the overall capital in fact concentrated within the military. This thesis found that more indicator needed about human rights violation and groups conglomeration of military, as the two aspects are very significant within the two countries"