Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut, para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha, harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa, tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Namun dalam kenyataannya, konsumen di dalam pembangunan ekonomi selalu berada di posisi yang lemah dan tidak mampu memperjuangkan haknya. Selama ini ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaksana usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembangunan ekonomi, jual-beli adalah kegiatan terpenting. Hal tersebut juga termasuk di dalam pembanguan ekonomi islam. Dalam jual-beli menurut sistem ekonomi Islam, para pelaku yaitu penjual dan pembeli terikat pada Hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan pedoman di dalam. kegiatan mereka agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dalam kegiatan jual-beli menurut Hukum Islam, pembeli sebagai konsumen sangatlah dilindungi. Melalui skripsi ini akan dibahas mengenai aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen apa saja yang terdapat dalam jual-beli menurut Hukum Islam dan bagaimana penerapannya pada produk jual-beli di Bank Syariah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif dan pengetatan ekspor terhadap volume ekspor kayu gergajian Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tren pertumbuhan harga ekspor produk furniture sebelum dan setelah kebijakan pengetatan ekspor kayu gergajian Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel diperoleh hasil bahwa kebijakan tarif ekspor dan pengetatan ekspor kayu gergajian berpengaruh negatif terhadap volume ekspor kayu gergajian Indonesia. Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa tren pertumbuhan harga produk furniture Indonesia setelah penerapan kebijakan pengetatan ekspor kayu gergajian mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,43%/tahun.

---

This research aims to analyze the influence of export tariff policy and export tightening policy to Indonesian export volume of sawnwood. Furthermore this research also aims to discover trend of furniture export price growth before and after Indonesian export tightening policy of sawnwood. By using panel data analysis, the results shows that export tariff policy and export tightening of sawnwood have negative affect to sawnwood volume in Indonesia. This research shows that trend of price growth of Indonesian furniture after the implementation of sawnwood export tightening policy have growth positively 3,43% per year."

"Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program."

"Terjadi lonjakan sangat signifikan jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri setiap tahunnya sejak tahun 2021 yang hanya sejumlah 6.860 orang menjadi 25.495 orang pada tahun 2022 dan sebanyak 17.454 orang pada tahun 2023. Sementara itu jumlah pengaduan yang resmi tercatat pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebanyak 1.999 pada tahun 2023 dan 521 di antaranya adalah PMI minta dipulangkan, pengaduan ini merupakan yang tertinggi di antara 16 kategori pengaduan yang dirilis oleh BP2MI (BP2MI, 2024). Padahal melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 239 Tahun 2022 telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khususnya bagi Pekerja Domestik yang menjadi pedoman materi uji kompetensi Calon Pekerja Domestik Migran Indonesia (Kemenaker, 2022) sehingga secara keterampilan kerja mereka telah diberi pembekalan yang cukup dan telah melalui proses seleksi berbasis kompetensi. Namun mencermati unit-unit kompetensi tersebut, 42 unit dari 43 unit kompetensi yang tersedia merupakan kompetensi teknis, sehingga perlu untuk mengetahui proses mental yang melatarbelakangi dan mendorong motivasi mereka saat memutuskan untuk menjadi pekerja migran dengan melibatkan mereka secara mandiri mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri, motivasi diri dan mengelola emosi dengan pendekatan kecerdasan emosional. Upaya peningkatan kompetensi melalui pembekalan keterampilan merupakan suatu bentuk pengembangan efikasi diri. Selanjutnya seberapa jauh efikasi diri memediasi kecerdasan emosional dalam memengaruhi motivasi mereka menjadi fokus pada studi ini. Studi ini didasarkan pada penelitian kuantitatif dan menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data. Data dianalisa menggunakan metode korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar variable dan mediasi Hayes untuk memahami bagaimana kecerdasan emosional sebagai predictor variable menginduksi efikasi sebagai mediator dalam memprediksi motivasi sebagai outcome variable. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan motivasi kerja yang dimediasi oleh efikasi diri. Data yang dikumpulkan terdiri dari Calon Pekerja Domestik Migran Indonesia sebanyak 210 orang. Berdasarkan hasil koefisien korelasi Pearson terlihat adanya hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan motivasi intrinsik (r (210) = 0,735; p < 0,001), yang secara parsial dimediasi oleh efikasi diri yaitu sebesar 28,1 % berdasarkan hasil analisis mediasi. Dengan demikian, pihak-pihak terkait harus lebih memperhatikan pengembangan kecerdasan emosional, bukan hanya berfokus pada pemberian pengetahuan teknis terkait pekerjaan, namun juga pembekalan psikologis karena sudah terbukti bahwa kemampuan kecerdasan emosional memengaruhi motivasi kerja secara langsung sebesar 71,9 % sedangkan dengan menginduksi keterampilan teknis hanya 28,1 %.

---

There has been a very significant increase in the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) sent abroad each year since 2021, from 6,860 in 2021 to 25,495 in 2022, and 17,454 in 2023. Meanwhile, the number of official complaints recorded at the Indonesian Migrant Worker Protection Agency ( BP2MI) is 1,999 in 2023 and 521 of them are PMI asking to be sent home, this complaint is the highest among the 16 categories of complaints released by BP2MI (BP2MI, 2024). In fact, through the Decree of the Minister of Manpower Number 239 of 2022, the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) have been established, especially for Domestic Workers, which serve as guidelines for competency test materials for prospective Indonesian Migrant Domestic Workers (Ministry of Manpower, 2022) so that in terms of work skills they have been given sufficient training and has gone through a competency-based selection process. However, looking at these competency units, 42 of the 43 available competency units are technical competencies, so it is necessary to know the mental processes that lie behind and drive their motivation when deciding to become migrant workers by involving them independently identifying their strengths and weaknesses, self-motivation and managing emotions with emotional intelligence approach. Competency development through skills provision is a form of self-efficacy development. Furthermore, this research focuses on how far self-efficacy mediates emotional intelligence and influences motivation. This research is based on quantitative research and uses survey methods to collect data. Data were analyzed using the Pearson correlation method to determine the relationship between variables and Hayes mediation to understand how emotional intelligence as a predictor variable induces self-efficacy as a mediator to predict motivation as an outcome variable. This research hypothesizes a relationship between emotional intelligence and work motivation which is mediated by self-efficacy. The data collected consisted of 210 prospective Indonesian Migrant Domestic Workers. Based on the results of the Pearson correlation coefficient, it appears that there is a significant relationship between emotional intelligence and intrinsic motivation (r (210) = 0.735; p < 0.001), which is partially mediated by self-efficacy, namely 28.1% based on the results of the mediation analysis. Thus, the authorities must pay more attention to developing the emotional intelligence of Prospective Indonesian Domestic Migrant Workers, instead of only focusing on providing technical knowledge related to work but also psychological provision because it has been proven that emotional intelligence abilities directly influence work motivation by 71.9% while inducing technical skills is only 28.1%."

"Pengujian kelelahan skala penuh struktur pesawat terbang merupakan salah satu jenis pengujian yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi sebuah pesawat terbang. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui karakteristik struktur pesawat terbang terhadap pembebanan operasional. Pengujian kelelahan pesawat terbang dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode terintegrasi (integrated) dan metode terpisah (multi-section). Ketepatan dalam menentukan metode pengujian, akan berpengaruh terhadap waktu (jadwal) pelaksanaan serta biaya pengujian. Pemilihan metode pengujian dapat dilakukan dengan pendekatan dinamika sistem. Pendekatan ini dapat digunakan karena parameter yang mempengaruhi sistem, merupakan fungsi dinamik. Dengan metode ini sistem pengujian disusun dalam bentuk model dinamik. Dengan mensimulasikan model, dapat diketahui perilaku dari masing-masing metode pengujian. Sehingga dapat ditentukan pola kebijakan dalam memilih metode pengujian serta pola kebijakan terhadap parameter model. Hasil simulasi terhadap ketiga metode uji yang ditelaah, menunjukkan bahwa pengujian dapat diselesaikan lebih cepat jika digunakan metode terpisah. Setelah diterapkan pola kebijaksanaan tertentu terhadap beberapa parameter pada pengujian dengan metode terintegrasi, waktu pengujian dapat direduksi hingga hingga 35%. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian masih lebih baik dengan metode terpisah dibandingkan metode terintegrasi walaupun sudah diterapkan pola kebijaksanaan pada metode terintegrasi.

---

Full scale fatigue test of the aircraft structure is required by the Indonesian Department of Transportation for the airworthiness certification process. The objective of the full scale test is to determine the characteristics of the aircraft structure when is loaded by the operational loads. The full scale fatigue test can be performed using two methods i.e., integrated method and mufti-section method. Accuracy in determining either of the methods will influence the schedule and cost of the test execution.

Choice of either test methods can be done using a system dynamics approach. This approach can be used because the parameter of the system is dynamic function. By means of this methods the full) scale fatigue test system is simulated using system dynamics model. By simulating the model it is expected that model behavior can be studied and analyzed. Based on the simulation results, new policy can be determined in selecting any of the test methods as well as against the parameter model.

The simulation results of the three methods being examined, shows that testing can be completed faster if multi section method is used. After application of the new policy against some model parameters in integrated method, the schedule of the test can be reduce up to 35%. It is still shorter for the multi section method to complete the test compared to integrated method, even if the new policy is applied to the integrated method."