Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berlakunya undangundang tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam merealisasikan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai seorang muslim dan seorang warga negara, maka wajib membayar zakat dan pajak. Agar seseorang tidak terkena beban ganda maka diperlukan ketentuan yang mengatur masalah pembayaran zakat dan pajak. Skripsi ini mencoba menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia menurut UU No.38 tahun 1999; bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, bagaimana pendayagunaan zakat sebagai sumber pendapatan negara, serta bagaimana konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, majalah, surat kabar, disertasi atau tesis, ensiklopedi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan zakat dan pajak di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat diwujudkan dengan pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yang memberikan kepastian hukum pengelolaan zakat di Indonesia, dan didalamnya mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga pengelola zakat, maka zakat dapat menjadi sumber potensial dalam penerimaan negara, dengan pendayagunaannya sesuai ketentuan al-Quran. Sehubungan dengan pajak, maka zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap besarnya pembayaran pajak."

"ABSTRAKDalam rangka penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, maka pemerintah perlu mengadakan kerjasama dengan swasta untuk mengatasi masalah keterbatasan dana dan alokasi resiko terhadap resiko-resiko yang muncul berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Kerjasama Pemerintah dengan Swasta seringkali terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu antara lain mengenai kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Keriasama Pemerintah dan Swasta dibidang air minum. Kemudian guna memahami lebih dalam mengenai perjanjian kerjasama Pereintah dengan Swasta, maka perlu menganalisis perjanjian yang sudah berjalan, dalam penulisan ini menganalisa perjanjian kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya, khususnya ketentuan mengenai alokasi resiko tarif air minum. Kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama PDAM dan Swasta dibidang air minum adalah bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian. Namun, Pemerintah selaku pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama maka Pemerintah memiliki kewenangan yang mutlak dalam menetapkan tarif, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM.Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta dengan PT.PALYJA, ketentuan mengenai alokasi resiko tarif disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 yang berisi tentang kewenangan penetapan tarif. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan penetapan tarif air minum bukan berada pada DAM DKI Jakarta, melainkan berada pada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka mengenai yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer, dengan cara mengamati penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam praktik.

---

ABSTRACTIn order to ready infrastructure related to management water resource, hence government require to have cooperation with private sector to overcome the problem limitation of risk allocation and fund to risks which emerge with reference to management resource irrigate to society. But in its execution, Governmental cooperation with private sector oftentimes there are problems, that is for example hitting to domicile Government in Governmental cooperation agreement and Private sector drinking water area. Then utilize to comprehend deeper regarding Governmental cooperation agreement with private sector, hence require analyzing agreement wich have walked, in this writing analize ready cooperation agreement and Make-Up Service Clean Water in Region West Jakarta between PDAM DKI Jakarta with PT. PAM Lyonnaise Jaya, specially rule concerning drinking water tariff risk allocation. Domiciling Government in cooperation agreement of PDAM and private sector drinking water area is not representing side in agreement. But, Government as third party owning importance in cooperation agreement hence government have absolute authorized in specifying tariff, as mentioned in rule Regulation Government No. 16 year 2005 about Management SPAM (drinking water supply system).In cooperation agreement between PDAM DKI Jakarta with PT. Palyja, rule concerning tariff risk allocation mentioned in section 26 containing article 1 about authority stipulating of tariff. In section mentioned that authority stipulating of drinking water tariff none residing at PDAM DKI Jakarta, but reside at Local Government Province DKI Jakarta and Parliament Area of DKI Jakarta. Pursuant to its type, this research represent research of bibliography having the character of normative jurisdiction, that is research which as at data secondary, that is book materials regarding covering law and regulation, books, and article. Then continued with research to primary data, by perceiving applying of rules of the law in practice."