Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai hubungan obesitas dengan risiko kejadian penyakit asma sudah banyak dilakukan namun masih jarang dilakukan penelitian yang mengambil sampel perempuan usia produktif (15-64 tahun). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hubungan obesitas dalam menyebabkan asma pada perempuan usia produktif (15-64 tahun). Penelitian ini menggunakan data bersumber dari Indonesian Family Life Survey- 5 (IFLS-5) tahun 2014 dengan desain penelitian cross sectional. Sampel yang dianalisis pada penelitian ini berjumlah 15.654 setelah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui besar risiko obesitas dalam menyebabkan asma. Hasil penelitian didapatkan prevalensi asma sebesar 2,91%. Analisis multivariat menunjukkan bahwa perempuan usia produktif yang obesitas memiliki risiko 1,21 kali untuk mengalami asma (POR=1,21). Perlu adanya adanya promosi kesehatan lebih baik dan variatif untuk mencegah asma terutama pada perempuan obesitas pada umur 15-64 tahun.

---

Research on the relationship of obesity with the risk of asthma has been done, but there are still rare studies that take samples of women of productive age (15-64 years). The purpose of this study is to evaluate the relationship of obesity in causing asthma in women of productive age (15-64 years). This study uses data sourced from the Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS-5) in 2014 with a cross-sectional study design. The samples analyzed in this study were 15,654 after fulfilling the inclusion and exclusion criteria. Multivariate analysis using logistic regression tests to determine the likelihood of obesity in the cause of asthma. The results showed that the prevalence of asthma was 2.91%. Multivariate analysis showed that obese women of productive age had 1.21 times the risk of increasing asthma (POR = 1.21). Need for the presence of health promotion better and varied to avoid asthma Required in obese women at the age of 15-64 years."

"Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal.

---

The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance"