Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang.

Abstrak :
Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perkawinan yang tidak dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap istri dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, bagaimana peranan Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, dan dampak yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya Undang-Undang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder, yang menghasilkan penelitian deskriptif tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga dalam hubungan suami-istri, khususnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan Undang-Undang ini mengatur dan menjamin agar setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan memberikan perlindungan dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, juga mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk membantu pengentasan kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk komunikasi informasi serta edukasi mengenai kekerasan rumah tangga, juga menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu korban, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Saran dari penulis yaitu hendaknya upaya perlindungan ini dilakukan secara konkrit berupa perintah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari badan yang berwenang, dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka sosialisasi Undang-Undang atau pengadaan seminar tentang kekerasan rumah tangga, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya secara jelas.